Ombay News

KNPI Minta Berantas Judi, Prostitusi dan Miras

2012-01-27T02:55:00.000-08:00

Kalabahi ON-Era Milinium III saat ini, nilai-nilai kepahlawana semakin memudar. Hal ini terlihat pada kondisi bangsa yang sedang mengalami krisis karakter, mulai dari rakyat hingga kepada pemimpinnya. Oleh karena itu, KNPI Alor minta kepada pemerintah kabupaten agar perlunya optimalisasi peran KAMTIBMAS dalam memberantas penyakit masyarakat berupa perjudian, prostitusi dan miras yang menyebabkan berbagai tindakan kejahatan yang meresahkan masyarakat.

Dalam rangka memperingati hari pahlawan maka DPD KNPI Kabupaten Alor melaksanakan sarasehan sehari, Sabtu,(26/11/2011) di Hotel Pelangi Indah Kalabahi dengan thema "Internalisasi Nilai-nilai Kepahlawanan Dalam Memperkuat Karasteristik Bangsa Menghadapi Tantangan Global Pada Era Milinium III".
Sarasehan menghadirkan pembicara, Kilyon Maisal dari Kesbangpollinmas Kabupaten Alor dengan materi Membangun Spirit Integritas Politik yang berciri Kemanusiaan dalam Mengantisipasi Problematika Disintegrasi Bangsa, Strategi Pertahanan dan Keamanan Dalam Memberikan Daya Dukung Penguatan Patriotisme Kebangsaan oleh Mayor. Inf S. Sihotang dari Kodim 1622 Alor dan Implementasi Nilai-nilai Religius Sebagai Fondasi dalam Menjaga Keutuhan Bangsa oleh Abdul Kadir Kawali, A. Md dan Pdt. Yakobus Pulamau, S.Th dari Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Alor.
Plt. Sekda Alor Drs. Octo Lasiko saat membuka kegiatan Sarasehan mengatakan, nilai-nila kepahlawanan merupakan spirit bagi kita untuk terus membangun daerah dan bangsa, akan tetapi di era milinium ini nilai-nilai kepahlawanan semakin memudar.
Sebagai contoh lanjut Lasiko, nilai tanggung jawab pemuda terhadap fasilitas negara semakin berkurang dimana lampu-pampu jalan yang dipasang oleh pemerintah untuk penerangan di malam hari dirusakan dan di lempar sehingga Kota Kalabahi pada malam hari disebut sebagai kota gelap.
Ketua DPD KNPI Kabupaten Alor, Mesak A Malailak, S.Pd, M.Pd mengajak kepada pemuda untuk terapkan nilai nilai budaya yang sudah di tanamkan oleh para pendahulu dan tetap semangat memupuk nilai kebersamaan dengan tidak memandang suku, agama dan golongan.
Khusus dikalangan siswa/i sangat nampak memudarnya nilai-nilai kepahlawanan dimana jarang sekali siswa/i yang ikut upacara bendera.
Sementara itu, H Abdul Kadir Kawali,A. Md dalam materinya mengatakan, pendidikan karakter bangsa ramai dibahas dimana-mana karena bangsa ini sedang mengalami Krisis Karakter mulai dari rakyat sampai kepada pemimpinnya.
Dengan adanya krisis karakter dapat menghancurkan bangsa kita.
Seorang profesor pendidikan Thomas Likcona pernah menyatakan ada sepuluh tanda kehancuran sebuah bangsa diantaranya "Semakin meningkat perilaku kekerasan, tingginya perilaku merusak diri seperti (narkoba,miras,judi,pergaulan bebas)semakin kaburnya moral dan moral buruk, menurunnya etos kerja, membudayanya ketidak jujuran, maraknya KKN dan lain-lain. Tanda-tanda tersebut sungguh nampak mengejal ditengah-tengah kehidupan, sehingga dibutuhkan upaya yang sistimatis dan serius untuk membangun kembali karakter bangsa.
Ketua Panitia Sarasehan Kepahlawanan, Gabriel L Tang, SSi mengatakan tidak dapat dipungkiri bahwa dalam perjalanan bangsa sampai saat ini terjadi berbagai distorsi dan deregasi nilai-nilai kepahlawanan yang dipengaruhi oleh arus globalisasi berkedok modernitas maka diperlukan sebuah redefinisi konsep kepahlawanan sesuai konteks kekinian, untuk itu KNPI merasa penting untuk menyelenggarakan kembali sarasehan bertajuk kepahlawanan di era milinium III selama sehari (26/11/2011) yang bertempat di Hotel Pelangi Indah Kalabahi dengan melibatkan berbagai unsur yaitu dari unsur FKUB, FKDM,FPK, TNI/Polri, OSIS,PRAMUKA, Mahasiswa, OKP, Tokoh masyarakat, Tokoh Agama dan Tokoh Pemuda se-Kabupaten Alor.
Setelah pemaparan materi dan diskusi maka dirumuskan beberap rekomendasi antaralain; Nilai-nlai dan semagat kepahlawana para pahlawan pejuang kemerdekaan NKRI harus tetap dihayati dan dilestarikan, NKRI yang telah direbut oleh para pahlawan merupakan harga mati oleh karena itu harus tetap dibela dan dipertahankan oleh semua komponen bangsa Indonesia, perlunya peningkatan perhatian terhadap kesejahtraan para Veteran pejuang Kemerdekaan, Ideologi dan falsafah Pancasila harus tetap dipertahankan sebagai ideologi dan dasar NKRI, Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia harus tetap dipertahankan dan menolak setiap tindakan yang bersifat disintegrasi bansa, Tindaka/perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh organisasi yang mengatasnamakan kelompok apapun harus dihentikan karena dapat menjadi potensi disintegrasi bangsa, Nilai-nilai Sosial Budaya yang menjunjung harkat dan martabat manusia harus dipertahankan dan di lestarikan, Perlunya optimalisasi fungsi dan peran TNI di daerah perbatasan dengan negara lain oleh karena itu perlu diperlukan dukungan peralatan dan pendanaan dari Pemerintah, Perlunya optimalisasi peran KAMTIBMAS dalam memberantas penyakit masyarakat berupa perjudian, prostitusi dan miras yang menyebabkan berbagai tindakan kejahatan yang meresahkan masyarakat, Dalam menjamin Keamanan dan ketertiban pelaksanaan kegiatan hari-hari raya keagamaan perlu dilakukan patroli gabungan secara maksimal, perlunya memperansertakan pemuda dan pemudi dalam kegiatan-kegiatan pembangunan didaerah baik fisik maupun non fisik, perlunya memperansertakan pemuda pelajar dan mahasiswa dalam upaya KAMTIBMAS dan Pemerintah Daaerah segera menerbitkan Keputusan Bupati Alor tentang Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB). oktotefi

Hampir Semua SKPD Sudah Melaporkan Asset Kepada Bupati

2012-01-27T02:54:00.000-08:00

Kalabahi ON-Untuk mencegah terjadinya disclaimer terhadap LKPD Pemerintah Kabupaten Alor sebagaimana pada tahun sebelumnya, pemerintah Kabupaten Alor terus melakukan penataan asset. Hingga, Senin (28/11/2011) hampir semua SKPD sudah melaporkan asset yang telah didata kepada Bupati Alor, Drs. Simeon Thobias Pally dengan tembusan disampaikan kepada Irda dan Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset setempat. Penataan asset penting dilakukan karena belum tertatanya asset milik pemerintah selama ini menjadi alasan disclaimer LKPD pemerintah Kabupaten Alor tahun 2009 dan tahun 2010.

Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Alor, Amirullah, SH, M.AP kepada media ini mengatakan, untuk pendataan asset telah dilakukan para Pimpinan SKPD. Sesuai data yang ada di Irda Alor hingga, Senin (28/11/2011) sudah hampir semua SKPD yang ada di daerah ini sudah melaporkan pendataan asset kepada Bupati Alor, tembusannya disampaikan kepada Irda dan Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset setempat.
“Aset yang telah ditata oleh para pimpinan SKPD itu baik data mengenai asset maupun data visualnya,” ungkap Amirullah.
Menurutnya, hamir sekitar 20 % lebih yang belum dilakukan penataan, karena masih memerlukan dana pada SKPD tertentu untuk dilakukan penataan di lapangan, terutama yang tersebar di kecamatan dan kelurahan. Oleh karena itu demikian Amirullah, diharapkan ada dukungan anggaran dalam tahun anggaran 2012 yang akan datang sehingga penataan asset milik pemerintah Kabupaten Alor dapat dituntaskan.
“ada beberapa SKPD yang masih lengkapi data asset dan data visualnya,” katanya. Tinggal nanti data yang telah disampaikan SKPD ini terang Amirullah, akan diverivikasi oleh IRDA untuk mendapatkan data yang vailit dengan cara mencocokan data administrasi yang tercatat pada SKPD dengan data yang ada di lapangan.
Untuk temuan kerugian negara dan kerugian daerah kata Amirullah, capaian tindak lanjut baru sekitar 67 %. Untuk menuntaskan temuan ini, Bupati Alor menyurati beberapa Pimpinan SKPD dan obyek pemeriksaan yang menjadi temuan agar segera menyelesaikan hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan NTT.
Menurut Amirullah, selain menyurati beberapa Pimpinan SKPD dan obyek pemeriksaan, Bupati Alor juga telah melakukan pertemuan sebanyak tiga kali dengan para pimpinan SKPD dan obyek pemeriksaan untuk mendorong percepatan tindak lanjut.
Langka terakhir yang ditempuh pemerintah Kabupaten Alor dalam menindaklanjuti temuan BPK RI Perwakilan NTT antara lain dengan mengelaurkan surat edaran Bupati Alor. Melalui surat edaran Nomor:703/ID.1/3-2/678/2011 Tanggal 14 Nopember 2011 Kepada Pimpinan SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Alor dan para obyek pemeriksaan atau auditan itu, Bupati Alor minta untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan NTT dan APIP pada SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Alor.
Dalam surat itu Bupati Alor menegaskan, tim tindak lanjut akan mendatangi langsung SKPD atau obyek pemeriksaan yang menjadi temuan sebagai upaya jemput bola untuk mempercepat tindak lanjut terhadap temuan. Tim tindak lanjut sudah dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Alor Nomor:703/ID.1/3-2/679/ST/TLHP/2011 Tanggal 28 Nopember 2011. Tim tindak lanjut ini dipimpin Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Alor, Amirullah, SH, M.AP. Menurut Amirullah, tim ini bertugas melakukan tindak lanjut terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan NTT dan APIP dengan cara mendatangi Pimpinan SKPD atau obyek pemeriksaan untuk menjemput data dukung (bagi yang sudah menindaklanjuti) dan melakukan penagihan secara langsung terhadap penanggung jawab temuan berdasarkan hasil pemeriksaan. morisweni

Bupati Alor Expose Rp. 11 M di BPKP

2012-01-27T02:01:00.000-08:00

Kalabahi ON-Bupati Alor Drs. Simeon Thobias Pally sudah mengekspose selisi kas yang terbawah dari tahun 2007-2009 senilai Rp. 11 miliar di BPKP Perwakilan NTT. Ekspose dilakukan untuk memenuhi permintaan BPKP sebelum dilakukan audit investigasi. Ekspose sudah dilakukan dua pecan silam di Kupang.

Setelah menyurati BPKP Perwakilan NTT melakukan audit terhadap selisih kas senilai Rp. 11 miliar sesuai temuan BPK RI Perwakilan NTT terhadap LKPD pemerintah daerah tahun 2010, BPKP Perwakilan NTT minta agar pemerintah Kabupaten Alor melakukan ekpose terhadap temuan itu di BPKP RI Perwakilan NTT, ungkap Pally menjawab ON belum lama ini.
Untuk memenuhi permintaan BPKP Perwakilan NTT, selaku Bupati Alor demikian Pally, pihaknya sudah melakukan ekspose temuan itu di BPKP Perwakilan NTT. Ekspose temuan selisih kas senilai Rp. 11 miliar ini menurut Pally, dilakukan dengan maksud agar BPKP RI Perwakilan NTT mengetahui substansi persoalan dan kronologis masalah.
Ekpose temuan sebesar Rp. 11 miliar ini jelas Pally, dilakukan dihadapan Kepala BPKP Perwakilan NTT dan tim audit dari bidang investigasi. “Saya sudah memaparkan masalah Rp. 11 miliar itu di hadapan BPKP,” ujarnya sembari menjelaskan, pada prinsipnya BPKP Perwakilan NTT menyetujui untuk dilakukan audit dengan tujuan tertentu sebagaimana permintaan yang pernah disampaikan pemerintah Kabupaten Alor, yang akan didahului dengan audit pendahuluan melalui pengumpulan data pada Januari 2012 mendatang.
Sebenarnya terang Pally, BPKP RI Perwakilan NTT setelah menyimak ekspose temuan ini, menyanggup untuk melakukan audit dengan tujuan tertentu pada Nopember atau Desember 2011, tetapi karena pada rentang waktu ini BPKP sudah mengagendakan untuk melakukan audit di beberapa kabupaten di NTT sehingga, audit khusus terhadap selisih kas sebesar Rp. 11 miliar baru akan dilakukan pada awal Januaru 2012 mendatang.
Sebelumnya, melalui surat Nomor:702/ID.1/592/X/2011 Tanggal 13 Oktober 2011, Bupati Alor Drs. Simeon Thobias Pally menyurati Kepala BPKP Perwakilan NTT untuk melakukan audit dengan tujuan tertentu terhadap selisih kas yang terbawah dari tahun 2007-2009 dengan nilai yang mencapai Rp. 11 miliar. Melalui surat kepada Kepala BPKP Perwakilan NTT itu, Pally menjelaskan, berdasarkan hasil pemerikasaan BPK RI Perwakilan NTT Tahun 2010, diantaranya merekomendasikan kepada Pemerintah Kabupaten Alor untuk melaksanakan pengujian secara tuntas atas selisih kas sebesar Rp. 11.488.125.096,92 yang tersaji dalam asset lainnya.
Hasil pengujian dari Inspektorat Daerah Kabupaten Alor menurut Pally dalam surat itu, terdapat Rp. 5 miliar lebih yang belum dapat diketahui realisasi pemanfaatannya, sehingga perlu dilakukan audit dengan tujuan tertentu. Morisweni

Bupati Jangan Pelihara Pejabat Oportunis

2011-09-11T00:30:00.000-07:00

Kalabahi ON-Sorotan terhadap kinerja para pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)lingkup pemerintah Kabupaten Alor terus mengalir. Setelah Gerson Imanuel Mangsari-Wakil Ketua PKPI Alor. Kini giliran para pegiat LSM, Pontius Waly Mau dan Makris Mau, SP. Dalam pandangan dua pegiat LSM ini, Bupati Alor dikelilingi para pejabat oportunis (pejabat yang hanya mencari keuntungan pribadi dari jabatan publik yang dipercayakan). “Jika Bupati Alor tidak mau dikibuli lagi maka kami minta supaya jangan lagi memelihara para pejabat opotunis itu,” pinta Waly Mau dan Machris di Kalabahi belum lama ini.

Sebelumnya Wakil Ketua PKPI Kabupaten Alor Gerson Imanuel Mangsari mengatakan, Bupati Alor Drs. Simeon Th. Pally saat ini masih dikelilingi oleh orang-orang (baca; pejabat) lapar yang hanya membuat susah bupati. Para pejabat ini lapar akan jabatan, lapar kuasa dan lapar uang tetapi tidak bisa bekerja secara baik untuk membantu bupati.
Ditemukannya surat perintah perjalanan dinas (SPPD) fiktif di secretariat DPRD Alor, Dinas Pendapatan Keuangan Aset dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) menurut analisa dua pegiat LSM ini bahwa Bupati Alor Drs. Simeon Th. Pally tidak hanya dkeliling oleh para pejabat yang lapar dan haus akan jabatan dan kuasa sebagaimana disinyalir Wakil Ketua PKPI Kabupaten Alor Gerson Imanuel Mangsari. Tetapi sejatinya ini merupakan fakta bahwa Bupati Alor masih terus dikelilingi oleh para pajabat oportunis/para pejabat yang hanya mencari keuntungan pribadi dari jabatan public yang dipercayakan. Oleh karena itu baik Waly Mau maupun Machris mengingatkan kepada orang nomor satu di Kabupaten Alor ini agar tidak lagi memelihara para pejabat oportunis dimaksud.
“Banyak pejabat di daerah ini yang hanya urus perjalanan dinas tetapi sangat buruk kinerjanya. Coba bayangkan, baru tiga SKPD (Dinas Pendapatan, Sekretariat DPRD dan BKD saja sudah Rp. 1,2 miliar SPPD fiktif. Belum dengan SKPD lainnya,” tandas Waly Mau yang diamini Machris. Waly Mau dan Machris minta agar Bupati Alor segera menyurati BPK RI untuk melakukan audit menyeluruh terhadap anggaran perjalanan dinas di semua SKPD yang ada di daerah ini.
Kepada Bupati Alor, Machris menyarankan agar segera memperbaiki sistem administrasi publik, melakukan evaluasi menyeluruh kinerja para pimpinan SKPD dan mengganti pejabat yang tidak memiliki komptensi dalam mengelola keuangan daerah tetapi sedang dipercayakan dalam jabatan.
Menurut Machris, pemberian opini disclaimer oleh BPK RI LKPD Kabupaten Alor tidak boleh diremehkan olah bupati. “Bupati Alor harus sikapi masalah ini secara serius,” pinta Machris.
Dijelaskannya, kalau tahun lalu ada dinas yang menjadi kontributor disclaimer, tahun ini masih dinas yang sama (PKAD, BKD, RSUD dan bahkan ada pemain baru yaitu DPRD Alor maka harus ditanggapi serius.
Dalam pandangannya demikian Machris, sumber daya manusia aparatur yang tidak kompeten dan kredibel menyiapkan administrasi publik dan akuntansi tetapi dipaksakan untuk ditempatkan di jabatan yang ada hubungan dengan tugas-tugas dimaksud sehingga menimbulkan masalah bagi daerah.
Machris menilai juga bahwa peran fungsi pengawasan DPRD masih sangat yang lemah, baik dalam kaitannya dengan pengawasan internal maupun eksternal. Machris menambahkan, bagaimana mungkin DPRD bisa melakukan pengawasan secara ketat terhadap pengelolaan keuangan daerah, kalau mereka sendiri tidak taat azas. Mereka sendiri berkontribusi nyata terhadap disclaimer LKPD. “Ada Rp. 400 juta yang dianggap fiktif oleh BKP di DPRD Alor karena belum didukung dengan bukti yang valid dan lengkap.

Copot Kepala PKA dan Kepala BKD!
Sedangkan Pontius Waly Mau mendesak Bupati Alor Drs. Simeon Th. Pally untuk mencopot Kepala Dinas PKA Drs. Urbanus Bella dan Kepala BKD Kabupaten Alor Drs. Yulius Palaikol dari jabatan yang disandang saat ini.
“Kalau ada SPPD fiktif di suatu SKPD maka yang bertanggung jawab harus kepalanya. Jika SPPD fiktif ada di PKAD dan BKD maka yang bertanggung jawab harus Urbanus Bella dan Yulius Plaikol,” timpal Waly Mau yang juga Wakil Ketua PDK Kabupaten Alor.
Karena itu Waly Mau minta agar pejabat seperti ini harus dicopot dari jabatan, karena tidak memiliki kemampuan untuk memangerial SKPD yang dipimpinnya. Menurut Waly Mau pimpinan SKPD yang berdasarkan hasil pemeriksaan BPK ditemukan SPPD fiktif seperti ini sama saja dengan tidak serius membantu bupati. “Ini sama sekali tidak menolong bupati. Kalau sudah seperti begini ya untuk apa dipertahankan dari jabatan. Kalau dipertahankan maka rakyat yang bakal menjadi korban,” pintanya menambahkan. Waly Mau juga mengaku heran dengan pernyataan Bupati Alor seperti berita media ini edisi sebelumnya bahwa ada pimpinan SKPD yang tidak mendukungnya dalam memimpin daerah ini. Jika pernyataan Bupati Alor ini benar maka mereka yang bekerja ogah-ogahan kita minta supaya segera digantikan dengan pejabat yang dianggap lebih mampu dan bekerja serius membantu bupati,” pintanya. morisweni

DPRD Harus Minta Ketegasan Bupati Tindaklanjuti Temuan

2011-09-06T20:23:00.000-07:00

Foto, Azer D. Laoepada, SH
Kalabahi ON-Ketua DPD Partai Golkar, Azer D. Loepada, SH dalam rapat pimpinan harian Partai Golkar minta agar DPRD harus minta ketegasan Bupati Alor menindaklanjuti temuan BKP sesuai rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK.

Permintaan ini dikemukakan Laoepada ketika memimpin rapat pimpinan harian DPD Partai Golkar, Sabtu (06/08) silam di Kantor Partai Golkar setempat yang digelar khusus untuk mengambil sikap Partai Golkar terhadap hasil pemeriksaan BPK RI terhadap Laporan Pelaksanaan Keuangan Daerah (LKPD) Kabupaten Alor Tahun 2010, dimana BPK tidak memberikan pendapat atau disclaimer.
Menurut Laoepada, semua pendapat yang berkembang dalam rapat pimpinan harian ini akan dirumuskan dalam pendapat fraksi Partai Golkar di DPRD terhadap LKPD Tahun 2010.
Laoepada yang juga mantan Wakil ketua DPRD Alor ini mengharapkan agar pengawasan harus maksimal dilakukan DPRD melalui alat kelengkapan yang ada. “Melalui alat kelengkapan yang ada, DPRD harus berani panggil Kepala Dinas terkait dan tanya, sampai sejauh mana hasil kerja tim tindak lanjut temuan sesuai rekomendasi yang ada di LHP BPK. Panggil Kepala Dinas terkait dan tanya, kalau temuan BPK seperti ini, tindak lanjut sudah sampai dimana,” pinta Laoepada dalam rapat pimpinan harian Partai Golkar setempat yang dihadiri empat anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Alor.
DPRD juga demikian Laoepada harus berani mendatangkan pihal BPK untuk menjelaskan dihadapan dewan, apa yang terlalu sulit sehingga sudah dua tahun LKPD dinyatakan disclaimer. Apakah sudah sama sekali tidak ada kepatuhan pemerintahdalam pengelolaan keuangan daerah sehingga dua tahun berturut-turut LKPD dinyatakan disclaimer. Laoepada berharap agar DPRD meminta secara tegas kepada Bupati Alor Drs. Simeon Thobias Pally agar secara tegas menindaklanujuti temuan BPK yang ada dalam LHP.
Menanggapi sikap DPRD Kabupaten Alor yang ingin menindaklanjuti temuan BPK ini melalui Panitia Kerja (Panja), Laoepada minta agar Panja harus bisa melahirkan rekomendasi yang meminta BPK untuk melakukan audit investigasi. moris weni

Guru Mengajar di Sekolah Baru Dengan Sistim Blok

2011-09-06T20:03:00.000-07:00

foto, Drs. Simeon Bayang

Kalabahi ON-Ini cara baru bagi Dinas Pendidikan Kabupaten mengatur guru-guru untuk melakukan kegiatan belajar mengajar di sejumlah sekolah yang baru dibuka belakangan ini. Tenaga pengajar yang ada di kota, tenaga pengajar SMP, SMA maupun SMK diatur untuk mengajar di semua sekolah yang baru dibuka dengan sistim blok.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor, Drs. Simeon Bayang kepada media ini menjelaskan, guru-guru yang ada di dalam Kota Kalabahi, baik guru SMP, SMA maupun SMK akan diatur oleh dinas untuk mengajar di semua sekolah baru, bahkan sampai di Maritaing. Mereka akan diatur supaya mengajar dengan sistim blok.
Bayang menambahkan, selama empat minggu para guru akan mengajar secara berturut-turut untuk selama semester untuk materi satu semester pada mata pelajaran produktif dan adaptif. “Ini cara yang kami di dinas pendidikan lakukan karena jujur bahwa sekolah banyak yang baru kita buka tetapi guru masih terbatas,” terang Bayang.
Menurut Bayang, selama guru yang bersangkutan mengajar di sekolah yang baru dibuka, di sekolah asal guru mata pelajaran yang mengajar. Untuk SMK yang baru kita buka di Kokar Kecamatan Alor Barat Laut (jurusan tata boga, busana dan pariwisata) demikian Bayang, tenaga pengajar diambil dari guru-guru SMP Negeri III Kalabahi dan guru bahasa inggris dari beberapa sekolah yang ada di Kota Kalabahi.
Meski mengatur tenaga pengajar untuk melakukan tugas mengajar secara blok tetapi untuk beberapa sekolah yang baru dibuka tetap diatur agar ada guru tetap dan kepala sekolah sesuai kebutuhan yang ada.
Bayang kemudian merinci beberapa SMK di Kabupaten Alor yang baru dibuka dan dimulai proses belajar mengajar tahun ini, diantaranya, SMK Negeri Maritaing yang terdiri dari Jurusan Perikanan dan Pertanian, SMK Negeri Apui Jurusan Peternakan, SMK Negeri Mali Jurusan Perikanan Darat, Pertanian dan Peternakan, SMK Negeri Kokar Jurusan Busana dan Perjalanan Wisata, SMK Negeri Muriabang Jurusan Sekretaris dan Akuntansi. Bayang menambahkan, dengan dibukanya lima SMK baru di daerah ini maka hingga saat ini, di Kabupaten Alor sudah ada sepuluh SMK. Oleh karena sejumlah sekolah yang baru dibuka ini belum memiliki gedung sendiri sehingga untuk sementara proses belajar mengajar tetap dilakukan tetapi masih menumpang di sarana pendidikan yang ada di sekitar sekolah baru, sambil menunggu pembangunan gedung sekolah yang baru.
Sedangkan unit sekolah baru SD-SMP yang baru dibuka diantaranya, SD-SMP Satu Atap Negeri Lembur, SD-SMP Satu Atap Beangonong, SD-SMP Satu Atap Negeri Dulolong, SD-SMP Satu Atap Halerman, SMP Negeri Kenarilang, SMP Negeri Wakapsir, SMP Negeri Latuna, SMP Negeri Mauta di Kaka Mauta dan SMP Negeri Pailelang.

Segera Beri Biaya Operasi!
Bupati Alor Drs. Simeon Th. Pally dalam acara buka puasa bersama dengan para Kepala Sekola TK, SD, SMP, SMA/MA, SMK dan para pengawas sekolah di Rumah Jabatan Bupati Alor belum lama ini berjanji segera memberikan biaya operasional bagi unit sekolah baru yang dibuka dan baru memulai kegiatan belajar mengajar tahun ini. moris weni

Kader Posyandu Harus Bermanfaat Bagi Masyarakat

2011-09-06T19:58:00.001-07:00

foto,Nursia Djawa-Goro

Moru ON-Belajarlah menjadi Kader Posyandu yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Hal itu itu sangat berarti, dari pada belajar untuk mencari juara. Belajar untuk menjadi juara, itu sama arti dengan belajar mencari keuntungan dan kepuasan pribadi. Namun yang paling terpenting adalah belajar untuk melakukan yang terbaik bagi banyak orang. Demikian Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Alor Barat Daya (Abad), Nursia Djawa-Goro dalam arahannya pada kegiatan pelatihan Kader Posyandu bagi Desa/Kelurahan Tingkat Kecamatan Abad Rabu-Kamis (03-04/08/11) silam di Moru.

Kegiatan pelatihan yang diselenggarakan di aula Kantor Camat Abad itu merupakan kerja sama Kader Posyandu se-Kecamatan Abad dengan Vahana Visi Indonesia (WVI) ADP Alor. Pada kesempatan itu, Nursia Goro menegaskan kepada para Kader Posyandu se-Kecamatan Abad agar selalu berbuat yang terbaik bagi masyarakat ketika melakukan tanggung jawab sebagai Kader Posyandu.
Istri Camat Abad Safyuddin A.I.Djawa, SH itu mengaku, dalam posisi sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Abad sejak pelantikannya 10 Februari 2011 silam, ia terus berupaya untuk melanjutkan apa yang ditinggalkan mantan Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Abad, Ina Mohing. “Saya melanjutkan apa yang mama Ina sudah tinggalkan. Selama masa kepemimpinan Mama Ina Mohing, kita pernah juara mewakili provinsi masuk ke nasional. Kita melanjutkan moment yang bagus itu, namun yang terpenting adalah melakukan yang terbaik”, jelas Nursia.
Dalam kegiatan pelatihan itu tambah Goro, materi sudah disiapkan oleh pihak WVI ADP Alor secara cuma-cuma, tinggal kita terima dan pelajari. Sedangkan para Kader Posyandu Desa/Kelurahan se-Kecamatan yang hadir yaitu, Desa Kafelulang, Pintu Mas, Orgen, Morba, Moramam, Pailelang dan Kelurahan Moru.
Sementara itu Melisa Situmorang-tenaga lapangan dari WVI ADP Alor pada kesempatan itu menjelaskan, pelatihan mengukur antropometri anak bagi para Kader Posyandu. Pengukuran yang tepat pada anak, menjadi bagian penting dalam membantu ibu dan petugas kesehatan mengetahui apa yang dapat dilakukan untuk membantu anak tumbuh lebih baik. Dalam pelatihan ini demikian Situmorang selain kita belajar secara tepat mengukur dan menimbang anak, kita juga gunakan hasil pengukuran untuk memutuskan bahwa anak tumbuh dengan baik. Selain itu juga, untuk memberikan penyuluh kepada ibu tentang pertumbuhan anaknya serta mengetahui tingginya angka kurang gizi dalam masyarakat dan tindak lanjutnya.
Situmorang menjelaskan, mengukur anak untuk dapat mengetahui tinggi, berat dan umur yang dapat menunjukan kualitas pertumbuhan anak. Jika kita tahu anak tumbuh dengan baik, kita dapat memberikan dukungan kepada keluarga dan mengambil langkah untuk meningkatkan status gizi anak. Setiap melahirkan, terang Sitomorang, seorang ibu juga harus mengetahui tanggal, bulan dan tahun lahir anak dengan tepat. Untuk membantu anda menghitung umur anak dalam bulan, gunakanlah tabel kemudian letakkan tanda (V) pada bulan lahir dan (X) pada bulan saat melahirkan. joka

Hama Kemiri Meluas, Warga Alor Resah

2011-09-06T04:11:00.000-07:00

KALABAHI ON-- Hama yang menyerang tanaman kemiri di sejumlah desa di Kecamatan Alor Barat Laut (ABAL), Kabupaten Alor, yang menyebabkan matinya ribuan pohon komoditi unggulan masyarakat setempat hingga saat ini belum dikendalikan pemerintah. Saat ini masyarakat setempat gelisah, karena dikhawatirkan hama yang ada dapat menghabiskan tanaman mereka.
Hal ini disampaikan Ketua RW 05 Bumol, Desa Otvai, Kecamatan ABAL, Kornelis Duka dan Dominggus Duka di Kokar belum lama ini. Keluhan sama juga disampaikan Lurah Adang, Jack Adang, dan warga Adang, Sigus Maro.
Duka mengatakan, hama yang menyerang tanaman kemiri tersebut sudah terjadi sejak dua bulan lalu. Gangguan hama ini telah mematikan ribuan pohon kemiri di wilayahnya itu.
Hama tersebut, kata Duka, telah dipantau oleh petugas dari Dinas Perkebunan Kabupaten Alor beberapa waktu lalu. Namun hingga saat ini belum ada tindakan pencegahan atau pengendaliannya.
Duka mengatakan, kemiri merupakan nafas hidup bagi petani di Kabupaten Alor. Selama ini kemiri telah menopang kehidupan ekonomi masyarakat setempat. Namun, dengan gangguan hama yang mematikan ribuan pohon kemiri tersebut, penghasilan utama masyarakat setempat mendapat ancaman serius. Duka meminta pemerintah segera menangani serangan hama kemiri tersebut.
Lurah Adang, Jack Adang, dan warga Kokar, Sigus Maro menambahkan, harapan masyarakat agar hama yang menyerang tanaman kemiri saat ini bisa cepat dikendalikan. Jika tidak segera dikendalikan, kata Maro, maka hama tersebut akan menyerang lagi tanaman kemiri yang masih aman.
“Masyarakat selama ini mengandalkan hasil kemiri yang dijual untuk membeli kebutuhan pangan, biaya anak sekolah, dan kebutuhan lainnya. Tetapi jika tanaman ini mati semua, masyarakat akan susah," kata Lurah Adang, Jack Adang.
Maro mengatakan, masyarakat khawatir bila hama terlambat dicegah bisa menghabiskan kemiri di wilayah kecamatan itu. “Masyarakat selama ini mengandalkan hasil kemiri yang dijual untuk membeli kebutuhan pangan, biaya anak sekolah, dan kebutuhan lainnya. Tetapi jika tanaman yang ada mati semua, masyarakat akan susah. Apalagi saat ini sebagian besar masyarakat gagal tanam,” kata Lurah Adang.
Camat ABAL, Edi Lahal, SH di Kokar membenarkan serangan hama kemiri di desa-desa di wilayah kecamatan yang dipimpinnnya.
Menurut Lahal, dirinya telah menyampaikan masalah ini kepada pemerintah kabupaten agar cepat melakukan penanganan.
Sebab, kemiri bagi masyarakat di Kabupaten Alor merupakan mata pencaharian pokok.
Selain sebagai andalan masyarakat, kata Lahal, hasil tanaman kemiri juga memberikan kontribusi besar bagi pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Alor. pk

TNI Buka Jalan 9 KM di Pureman

2011-09-06T04:08:00.000-07:00

KALABAHI ON-Tentara Nasional Indonesia (TNI) dari Kodim 1622 Alor membuka jalan sepanjang 9 kilometer di Kecamatan Pureman, Kabupaten Alor. Pureman yang berbatasan laut dengan Timor Leste itu selama ini dikenal sebagai wilayah terisolasi di Kabupaten Alor.

Camat Pureman, Nikson Tubulau, S.E, M.Si di Kalabahi menjelaskan, pembukaan jalan itu dilakukan TNI mulai dari Purnama menuju Kailesa.
Menurut Tubulau, dua desa itu selama ini tidak bisa dilintasi kendaraan, karena kondisi jalan yang dibuka oleh masyarakat sejak tahun 2005 melalui program PKPS-BBM sudah tidak layak.

“TMMD baru ditutup Bupati Alor, Drs. Simeon Th. Pally, Jumat (29/7/2011) lalu. Jalan yang dikerjakan dalam TMMD tersebut saat ini sudah bagus. Jalan dengan panjang 9 km dan lebar badan jalan 6 meter saat ini sudah bisa dilintasi kendaraan. Kita patut menyampaikan terimakasih kepada TNI yang telah memperhatikan daerah kami,” kata Tubulau.

Tubulau mengatakan, pekerjaan jalan yang menghubungkan dua desa di wilayah itu semakin meringankan beban pemerintah untuk membuka keterisolasian wilayah di Pureman. “Masih dua desa yang belum tersambung jalan, yaitu Langkuru dan Langkuru Utara.
Kita tengah berupaya agar dua desa tersebut juga bisa dibuka jalan. Selain dua desa itu, kita juga mendorong pemerintah kabupaten untuk membuka jalan di ruas Lantoka agar bisa masuk kota kecamatan, sehingga kita dari Kalabahi, cukup dengan jalan darat, atau tidak perlu lagi dengan jalan laut yang risikonya cukup tinggi,” kata Tubulau.

Tubulau meminta pemerintah memperbaiki jalan di ruas Lantoka Pureman yang dilakukan beberapa tahun sebelumnya. Pasalnya, jalan yang telah di kerjakan itu saat ini tidak bisa dilewati kendaraan, karena telah ditimbuni tanah dan batu. pk

SD Inpres Watakika Peringati Hari Anak Nasional

2011-09-06T03:48:00.001-07:00

Watakika ON-Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) pada hakekatnya merupakan momentum yang penting untuk menggugah kepedulian maupun partisipasi seluruh rakyat Indonesia. Baik Pembina, orang tua dan Pemerintah dalam menghormati dan menjamin hak-hak anak tanpa diskriminasi. Memberikan yang terbaik bagi anak, menjamin semaksimal mungkin kelangsungan hidup dan perkembangan anak serta menghargai pendapat anak. Sesuai UUD 1945 pasal 28 B ayat 2, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Demikian Ketua Panitia Hari Anak Nasional Tingkat Kecamatan Alor Barat Daya, Frans Lapaitukung mengawali arahannya dalam perayaan hari anak nasional di SD Inpres Watakika, Desa Wolwal Selatan, Senin (25/07/11) silam. Lapaitukung dalam arahannya mengatakan, kegiatan memperingati HAN berdasarkan keputusan Presiden RI No. 44/1984 tentang Hari Anak Nasional. HAN telah ditetapkan pada tanggal 23 Juli 1986, dan diselenggarakan setiap tahun sampai sekarang. HAN diperingati mulai dari tingkat Pusat, daerah dan Perwakilan RI di luar Negeri. Pelaksanaan HAN dikoordinasikan oleh Mentri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra), yang setiap tahunnya akan menunjuk satu Departemen/Kementerian teknis secara bergantian sebagai penyelenggara HAN.
Ketua Panitian Frans Lapaitukung mengatakan, kegiatan peringatan HAN itu, difasilitasi juga oleh tenaga Sarjana Penggerak Pembangunan Perdesaan (SP3), yang bertugas di SD Inpres Watakika. Tujuan dari kegiatan itu, menjalankan program SP3, menumbuhkan semangat juang dan kreatifitas anak sejak usia dini, memupuk jiwa sportifitas dalam berlomba diantara sesama akan, memberikan kenangan positif untuk mendorong perkembangan fisik, serta mempererat tali silahturahmi antara sesama warga.
Kegiatan peringatan HAN itu, jelas Frans Lapaitukung diwarnai juga berbagai lomba yaitu, bola kaki mini putra, bola volley putri, lari karung, pecah kemiri, lomba ambil balon untuk anak usia dini, lomba bawa kelereng. Selain berbagai jenis lomba itu, ada juga lomba sepak bola mini untuk kaum bapak dengan menggunakan daster, volley ibu-ibu, vocal group anak, tarian daerah dan baca puisi.
Hadir dalam kegiatan peringatan HAN itu, Camat Abad Safyuddin A.I Djawa, SH, anggota DPRD Kabupaten Alor Mulyawan Djawa, Kanit Intel Polsek Abad. Turut hadir Kepala Desa Wolwal Selatan Silvester S. Atamau, Kepala SD Inpres Watakika Yulianus Malaikiding serta para tenaga SP3 Wilayah Nusa Tenggara Timur yang bertugas di SD Inpres Watakika.
Camat Abad Safyuddin A.I Djawa, SH pada kesempatan itu mengatakan, indahnya hidup seseorang bukan diukur dari dari berapa banyak orang mengenal dirinya, tetapi indahnya seseorang diukur berapa banyak orang yang merasa bahagia karena kehadiran kita. Dengan hakekat peringatan HAN di SD Inpres Wolwal Selatan, selain mengadakan berbagai jenis perlombaan, serta mengenal kepada anak-anak bahwa mereka juga mempunyai satu hari special, yang diperingati diseluruh Indonesia. Selain arahan, Camat Djawa juga memberikan support kepada siswa yang menang dalam lomba itu. Untuk itu kepada orang tua, harus mendukung penuh dalam kegiatan ini.
Pada kesempatan itu, Camat Djawa juga menghimbau kepada seluruh warga Kecamatan Abad pada umumnya, dan khususnya para orang tua siswa SD Inpres Watakika untuk tidak boleh terlantarkan pendidikan anak. “Sekarang jadi kepala desa saja minimal S1, untuk itu kepada orang tua agar harus serius dalam menangani masalah pendidikan bagi anak”, tegas Camat Djawa.
Sementara anggota DPRD Kabupaten Alor Mulyawan Djawa pada kesempatan itu, mengucapkan proficiat kepada panitia dan tenaga SP3 yang telah menaruh perhatian kepada anak SD Inpres Watakika, sehingga kegiatan ini bisa berjalan. Mulyawan Djawa mengatakan, pendidikan sudah menjadi urutan ke nomor satu dalam kehidupan bermasyarakat, untuk itu tidak ada alasan dalam menyekolahkan anak. “Kurangi pesta-pesta yang selalu menghabiskan dana yang cukup besar, kalau anak mau sekolah uang tidak ada, tapi kalau pesta bisa berutang”, tegas adik kandung Camat Abad. joka

LKPD Sudah Rampung Diperiksa BPK RI

2011-09-06T03:33:00.000-07:00

foto, Melky Belly, S.Sos

Kalabahi ON-Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2010 sudah rampung diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan NTT. Dalam waktu dekat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diserahkan kepada DPRD dan pemerintah Kabupaten Alor, sehingga LKPD paling lambat diserahkan kepada DPRD setempat untuk dilakukan pembahasan sesuai ketentuan yang berlaku.

Kepala Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Kabupaten Alor, Drs. Urbanus Bella kepada ON Kamis pekan silam membenarkan bahwa LKPD Pemerintah Kabupaten Alor telah rampung diperiksa BPK RI Perwakilan NTT. Dalam waktu yang tidak terlalu lama ini Pimpinan DPRD dan pemerintah Kabupaten Alor akan menerima laporan hasil pemeriksaan dari BPK RI Perwakilan NTT di Kupang. Karena dalam waktu dekat ini akan diserahkan LHP LKPD kepada DPRD dan pemerintah Kabupaten Alor sehingga pihaknya manargetkan paling cepat tanggal 5 Agustus atau paling lambat tanggal 8 Agustus 2011 akan diserahkan LKPD kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan sesuai mekanisme yang berlaku di DPRD setempat.

LKPJ Sudah di DPRD
Sedangkan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2010 menurut Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan, Melky Belly, S.Sos sudah diserahkan kepada DPRD Alor sejak 13 Mey silam.
“Kami sudah ajukan LKPJ Kepala Daerah Tahun 2010 sejak 13 Mey silam,” ungkap Belly.
LKPJ yang diajukan pemerintah Kabupaten Alor ini demikian Belly, akan dibahas oleh DPRD setempat dalam rapat paripurna istimewah untuk diberikan catatan strategis untuk memperbaiki kinerja pemerintah di masa yang akan datang. Belly mengaku terlambat menyampaikan LKPJ kepada DPRD dari waktu normal yang diatur oleh ketentuan karena pihaknya terlambat menyiapkan rangkuman realisasi anggaran dari masing-masing SKPD yang ada. “Kami terlambat menghimpun data dari SKPD sehingga terlambat pula mengajukan LKPJ Kepala Daerah kepada DPRD. Mestinya sesuai ketentuan, LKPJ Kepala Daerah sudah harus diajukan tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir,” kata Belly seadanya.
Ketua DPRD Kabupaten Markus D. Mallaka, SH ketika dikonfirmasi membenarkan bahwa LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 sudah diterima pihaknya sejak 13 Mey 2011. “Kami sudah terima LKPJ. Kami juga sudah melakukan rapat Banmus untuk menetapkan jadwal pembahasan di paripurna istimewah, tetapi rapat Banmus menetapkan agar pembahasan LKPD Kepala Daerah disatukan dengan LKPD Tahun Anggaran 2010,” katanya.
Mallaka mengaku sesuai ketentuan, tiga puluh hari setelah DPRD menerima LKPJ Kepala Daerah sudah harus dilakukan pembahasan untuk menghasilkan catatan strategis untuk diperhatikan pemerintah daerah di masa yang akan datang. Tetapi demikian Mallaka oleh karena pemerintah juga terlambat mengajukan LKPJ Kepala Daerah kepada DPRD, sementara DPRD sudah mengatur jadwal untuk masa reses dan kunjungan kerja serta melakukan rapat kerja dengan mitra sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Jadi, ada tanda-tanda bahwa pembahasan LKPJ dan LKPD bakal disatukan.
Untuk LKPD menurut Mallaka, seharusnya sudah diserahkan kepada BPK RI untuk dilakukan pemeriksaan pada awal April, setelah dilakukan pemeriksaan oleh BPK, LHPnya diserahkan kepada DPRD Alor. Karena DPRD-lah yang akan melakukan pengawasan terhadap tim tindak lanjut temuan BPK RI yang berasal dari pemerintah. Untuk kali jelas Mallaka, DPRD Kabupaten Alor mengharapkan agar tim tindak lanjut temuan BPK RI Perwakilan NTT berdasarkan LHP memaksimalkan tindak lanjut sesuai LHP BPK. “DPRD akan mengawasi secara ketat dan mendorong tim tindak lanjut hasil temuan BPK oleh pemerintah Kabupaten Alor,” kata Mallaka sembari menambahkan, DPRD juga akan terus melakukan pengawasan secara ketat tentang hasil kerja tim tindak lanjut temuan BPK.
Mallaka mengaku sudah melakukan koordinasi dengan pihak BPK RI Perwakilan NTT untuk memberikan penjelasan di DPRD Alor jika hasil pemeriksaannya memberikan kesimpulan selain wajar tanpa pengecualian. “Jika BPK menyimpulkan LKPD Tahun 2010 bukan wajar tanpa pengecualian maka DPRD akan meminta penjelasan BPK RI Perwakilan NTT dihadapan DPRD. Dan itu sudah kami koordinasikan dengan pihak BPK,” katanya. moris weni

Rudi Lily Ganti Permenas Kolly

2011-08-22T01:41:00.000-07:00

KALABAHI ON-- Rudison K Lily, S.H bakal menggantikan Permenas Kolly, SE sebagai anggota DPRD Alor dari PKDI Kabupaten Alor. Ketua DPRD Alor, Markus Dominggus Mallaka, SH telah menandatangani surat pergantian antarwaktu (PAW) tersebut untuk dikirim ke Gubernur NTT melalui Pemerintah Kabupaten Alor. Bak gayung bersambut, pemerintah setempat menugaskan Kepala Bagian Kemasyarakatan Setkab Alor, Ade Dharma Massa, S.Sos untuk mengantar surat pergantian antar waktu itu langsung kepada Gubernur NTT, pekan kemarin.

Pelaksana Tugas Sekretaris Kabupaten Alor, Drs. Okto Lasiko kepada Ombay News di Kantor Bupati Alor, Jumat (12/08) membenarkan bahwa pihaknya sudah menyampaikan surat usulan pergantian antar waktu Permenas Kolly, SE dari keanggotaan DPRD Alor Periode 2009-2014 dengan Rudison K. Lily, SH kepada Gubernur Propinsi NTT.
“Surat usulan kepada Gubernur NTT diantar oleh Kepala Bagian Kemasyarakatan,” kata Lasiko menambahkan.
Sebelumnya di ruang kerjanya, Jumat (5/8/2011) Ketua DPRD Kabupaten Alor Markus D. Mallaka, SH menjelaskan, DPRD telah menerima surat dari KPUD Alor mengenai nama pengganti dalam proses PAW Permenas Kolly. Surat KPUD yang ditandatangani Ketua KPUD Alor, Pdt. Frans Haan itu kata Mallaka diantar oleh salah seorang anggota KPUD, Mohamad Hatta Sina, SH dan dua pejabat Sekretariat KPUD Alor, Kamis (4/8/2011).
Menurut Mallaka, usul pergantian Permenas Kolly tersebut merupakan proses susulan, karena sebelumnya telah diawali dengan usulan pemberhentian.
Ketua KPUD Alor, Pdt. Frans Haan, dan anggota KPUD, Mohamad Hatta Sina, SH sebelumnya seperti berita sebuah harian terbitan Kupang menjelaskan, KPUD telah menggelar pleno mengenai nama calon pergantian Permenas Kolly, SE. Dalam rapat pleno itu demikian Haan, disepakati calon pengganti adalah calon yang memiliki suara terbanyak dari daerah pemilihan I yang dekat dengan Dapil III atau Dapil asal Permenas Kolly. Alasannya karena suara terbanyak kedua, serta di calon anggota legislative di bawah Permenas Kolly di Dapil III tidak bergabung dengan kepengurusan DPC PKDI yang dipimpin Rudi Lily. “Ada seorangnya lagi di Dapil III tetapi telah mengundurkan diri dari partai itu,” kata Haan.
Karena itu terang Haan, KPUD mengirim nama pengganti adalah calon dari Dapil I yang suaranya terbanyak saat pemilu legislatif 2009 lalu. “Kita memenuhi permintaan DPRD dalam proses PAW ini. Kita telah pleno nama calon penggantinya,” kata Haan. Namun Haan maupun Hatta Sina tidak menyebutkan nama calon pengganti tersebut dengan alasan rahasia.
Untuk diketahui, awal proses PAW yang diajukan Rudison Lily ini karena dugaan adanya dualisme kepemimpinan PKDI Alor. Permenas Kolly adalah Ketua PKDI dengan Surat Keputusan yang ditetapkan oleh Ketua DPP PKDI, Roy Rening. Sedangkan Rudi Lily disahkan dengan SK DPP PKDI yang dipimpin Ana Maria. Keduanya saling klaim sebagai pengurus PKDI yang sah.
Rudi Lily bahkan pernah melaporkan secara tertulis mengenai masalah klaim PKDI Kabupaten Alor ke Polres Alor. Selain melaporkan ke polisi, Rudi Lily juga mengusulkan proses PAW kepada DPRD dan KPUD Alor.
Pemerintah melalui Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Alor dalam proses usulan PAW ini telah melakukan klarifikasi di Jakarta dengan mendatangi Kementerian Hukum dan HAM RI. Hasil konsultasi Menhum dan HAM mengakui kepengurusan PKDI di bawah pimpinan Maria Ana. Hasil klarifikasi ini memuluskan langkah Rudi Lily, SH dalam proses usulan PAW menggantikan Permenas Kolly, SE. Karena Rudison K Lily adalah Ketua DPC PKDI Kabupaten Alor yang di Tingkat Nasional Ketua Umumnya diakui oleh negara, karena terdaftar di Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Dengan diakuinya DPP PKDI Pimpinan Ana Maria S oleh Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia maka kepemimpinan Roy Rening dan semua kepengurusan dibawahnya, termasuk DPC PKDI dibawah kepemimpinan Permenas Kolly, SE gugur demi hukum. Ini alasan yang mendorong dilakukannya PAW anggota DPRD Alor atas nama Permenas Kolly dengan Calon Pengganti Rudison K. Lily. joka

SPPD Fiktif Anggota Dewan Salah Satu Pemicu Disclaimer

2011-08-22T01:08:00.000-07:00

Kalabahi ON-Ini potret buram pengelolaan keuangan di daerah ini. Lembaga perwakilan rakyat yang mestinya menjadi pengawas pemerintah dalam pengelolaan keuangan daerah justru menjadi penyebab baru bagi BPK RI untuk tidak menyatakan pendapat atau disclaimer terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2010. BPK RI dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap LKPD Kabupaten Alor Tahun 2010, menemukan Rp. 1,2 miliar lebih Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang tidak dapat dipertanggung jawabkan alias SPPD fiktif. Dari total SPPD fiktif ini, dua puluh lima anggota DPRD Alor menyumbang Rp. 400 juta lebih atau hampir setengah miliar SPPD yang tidak bisa dipertanggung jawabkan.

RP. 1,2 miliar lebih SPPD fiktif merupakan penyebab baru yang memantik BPK RI Perwakilan NTT untuk tidak memberikan pendapat terhadap LKPD Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2010. Sedangkan beberapa alasan yang ikut memaksa auditor resmi negara itu sampai pada kesimpulan tidak memberikan pendapat umumnya merupakan warisan pemerintahan Ir. Ans Takalapeta, diantaranya, pengujian asset pemerintah daerah tahun 2010 dalam neraca belum berdasarkan pencatatan dan hasil inventarisir fisik yang memadai sebesar Rp. 193,2 miliar dan terdapat selisih kas daerah dari tahun 2007 hingga tahun 2009 yang mencapai Rp. 11,4 miliar. Alasan lainnya adalah, pemerintah Kabupaten Alor belum melakukan sistim yang terintegrasi dan terkonsolidasi dalam penyusunan laporan keuangan sesuai standar akuntansi, pemerintah Kabupaten Alor juga dinilai BPK belum sepenuhnya menindaklanjuti temuan yang menjadi alasan BPK tidak memberikan pendapat atas LKPD Tahun Anggaran 2009.
Ketua DPRD Alor, Markus Dominggus Mallaka, SH kepada wartawan di ruang kerjanya belum lama ini menolak istilah ‘tidak dapat dipertanggungjawabkan’ yang ditanyakan wartawan kepadanya sesuai temuan BPK dalam LHP.
Mallaka mengatakan, dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan NTT, temuan Rp 1,2 miliar dalam penggunaan SPPD di tiga instansi itu menggunakan istilah ‘belum didukung dengan bukti yang valid dan lengkap.’
Temuan SPPD Rp 1,2 miliar tersebut juga menjadi salah satu kesimpulan BPK dari lima kesimpulan yang menyebabkan auditor fungsional itu tidak memberikan pendapat atau discleamer terhadap pengelolaan keuangan tahun anggaran 2010 oleh Pemkab Alor.
Mallaka kemudian merinci alasan mengapa dirinya keberatan dengan pertanyaan wartawan mengenai temuan itu dengan istilah ‘tidak dapat dipertanggungjawabkan’ atau fiktif. Pasalnya, temuan tersebut masih dalam proses tindak lanjut selama 60 hari ke depan, atau masih ada ruang klarifikasi bagi temuan itu untuk melengkapi bukti.
“Saya yakin dalam tindaklanjut nanti, jumlah temuan yang ada akan menurun. Dan kesimpulan dalam LHP tersebut lebih mengarah kepada masalah administrasi yang belum lengkap atau valid,” terang Mallaka.
Mallaka mengatakan, LHP BPK, khususnya untuk perjalanan dinas ini merupakan hasil audit baru pada tiga instansi besar yakni Dinas PKA, Sekretariat DPRD dan BKD Alor. Sementara untuk SKPD lainnya direkomendasikan ke Irda untuk menindaklanjuti auditnya.
Namun, kata Mallaka, kemungkinan dalam pembahasan DPRD mengenai LHP BPK yang akan digelar, Senin (8/8/2011), DPRD akan meminta BPK melakukan audit lanjutan atau investigasi terhadap perjalanan dinas di semua SKPD yang ada.
Ditanya kalau temuan masalah perjalanan dinas ini juga terjadi di DPRD Alor, Mallaka mengatakan, tindak lanjut selama 60 hari nanti sesuai waktu yang diberikan BPK akan dilihat hasilnya, Sebab, pada saat pemeriksaan oleh BPK belum lama ini, teman-teman anggota DPRD belum diberikan ruang klarfikasi oleh auditor saat pemeriksaan karena pada saat itu sebgain besar anggota dewan melakukan tugas dalam masa reses. “Yang saya amati, kita ini biasanya setelah jalan, bukti pertanggungjawabannya hanya serahkan satu tiket saja, ini karena bukti perjalanan yang lain sudah tercecer,” kata Mallaka. moris weni

Bupati Masih Dikelilingi Orang-Orang Lapar

2011-08-22T00:46:00.000-07:00

Kalabahi ON-Ini penilaian Wakil Ketua Partai Kesatuan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Kabupaten Alor, Gerson Imanuel Mangsari. Menurut Mangsari, Bupati Alor Drs. Simeon Thobias Pally hingga saat ini masih dikelilingi oleh orang-orang (baca; pejabat) lapar. Orang-orang ini lapar jabatan, lapar kekuasaan dan lapar uang. Mereka hanya menginginkan jabatan dan kuasa tetapi tidak memiliki kemampuan untuk bekerja di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dipimpinnya dalam mendukung program pemerintah yang telah ditetapkan.

Bupati Alor Drs. Simeon Th. Pally saat ini masih dikelilingi oleh orang-orang (baca; pejabat) lapar yang hanya membuat susah bupati. Para pejabat ini lapar akan jabatan, lapar kuasa dan lapar uang tetapi tidak bisa bekerja secara baik untuk membantu bupati, tandas Mangsari ketika menghubungi Ombay News, Kamis (11/08) silam.
Karena sudah hampir memasuki tahun ketiga memimpin Kabupaten Alor sehingga Bupati Alor menurut Mangsari, sudah mengetahui secara persis mana para pejabat yang hanya mengejar kuasa, jabatan dan uang untuk kepentingan diri tetapi tidak bisa bekerja membantu bupati dalam pelaksanaan program pembangunan yang telah ditetapkan. Mangsari mengharapkan agar Bupati Alor segera menggantikan para pejabat di beberapa jabatan strategis yang hanya menginginkan jabatan dan kuasa tetapi tidak memiliki kecakapan dalam bekerja dengan pejabat lain yang dinilai lebih cakap dan mampu bekerja mendukung program pembangunan di daerah ini. “Jika para pejabat yang lapar jabatan, kuasa dan uang ini dipertahankan maka rakyat dan daerah ini sudah otomatis akan menjadi korban,” timpal Mangsari sembari mengingatkan, jangan karena ulah oknum pejabat yang tidak bertanggung jawab terus masyarakat dan daerah yang dikorbankan.
Dijelaskannya, karena masih dikelilingi oleh orang-orang lapar, banyak perintah bupati yang tidak dieksekusi ke sasaran. “Bagaimana mau dieksekusi kalau orang-orang di sekitar bupati masih mengalami kelaparan,” katanya.
Putra asal Pulau Pura ini menegaskan, ditemukannya surat perintah perjalanan dinas yang tidak bisa dipertanggung jawabkan atau SPPD fiktif di tiga satuan kerja perangkat daerah (SKPD), yakni Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah, Sekretariat DPRD dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) merupakan bukti bahwa para pejabat di daerah ini hanya menggunakan jabatan dan kekuasaan untuk mengerut uang rakyat. Penggunaan SPPD fiktif di tiga SKPD yang menjadi salah satu pemicu BPK RI Perwakilan NTT tidak memberikan pendapat atau disclaimer terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Kepala Daerah Tahun 2010 menurut Mangsari merupakan bukti bahwa sebagian besar pejabat di daerah ini lebih mengutamakan jabatan dan kekuasaan untuk mengumpulkan harta dari pada bekerja melayani kepentingan rakyat banyak. Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Kabupaten Alor demikian Mangsari sebenarnya harus menjadi contoh pengelolaan keuangan di daerah ini, bukan menjadi sumber masalah dalam pengelola keuangan. Tetapi sampai instansi yang pimpinannya merupakan bendahara umum daerah ini yang melakukan penyimpangan maka ada yang sebenarnya sudah tidak beres dengan dinas ini. Karena itu Mangsari mendesak Bupati Alor Drs. Simeon Th. Pally untuk mencopot Drs. Urbanus Bella dari jabatannya sebagai Kepala Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset. Urbanus Bella dalam pandangan Mangsari, tidak memiliki kemampuan untuk mengelola keuagan daerah sehingga memberikan peluang bagi BPK untuk tidak memberikan pendapat terhadap LKPD Kepala Daerah. Mestinya terang Mangsari, Urbanus Bella dan staf sudah harus menjadikan pengalaman tahun lalu yang LKPD Kepala Daerah juga dinilai disclaimer oleh BPK sebagai dasar untuk menyusun LKPD tahun 2010. Tetapi kalau dua tahun menjadi Kadis Pendapatan Keuangan dan Aset, terus dua kali disclaimer maka kerja Urbanus Bella yang sebenarnya tidak becus. “Dari pada bupati malu untuk ketiga kalinya, sebaiknya Urbanus Bella dicopot dari jabatan itu,” pinta Mangsari menyarankan.
Terhadap temuan SPPD fiktif di tiga SKPD yang direkomendasikan BPK dalam LHP, Mangsari minta agar Bupati Alor Drs. Simeon Th. Pally harus lebih serius dan tegas menindaklanjutinya. “Kita harap supaya bupati menindak tegas temuan SPPD fiktif di tiga SKPD. Minta para pengelola keuangan di tiga SKPD itu menyelesaikan temuan BPK berdasarkan LHP sesuai waktu yang ditetapkan. Dan ini butuh ketegasan Bupati. Jika tidak diselesaikan dalam waktu dekat maka bupati harus menyerahkan kepada aparat penegak hukum untuk diselesaikan secara hukum,” pinta Mangsari.
Dia menambahkan, di Alor ini banyak pejabat yang kerjanya lobi sana-sini untuk mendapatkan jabatan, tetapi setelah dapat jabatan, tidak bisa buat apa-apa dengan jabatan yang diberikan. “Kondisi ini yang sedang terjadi saat ini. Lapar jabatan tetapi tidak bisa buat apa-apa setelah dikasih jabatan. Jabatan hanya digunakan untuk jalan-jalan dengan menggunakan SPPD sehingga tidak heran kalau banyak perjalanan dinas yang tidak bisa dipertanggung jawabkan. Ini sangat memalukan,” ungkap Mangsari seadanya. Dalam kaitannya dengan adanya penilaian bahwa Bupati Alor lebih sering keluar daerah, Mangsari berpandangan, jika BPK berdasarkan hasil pemeriksaan tidak menemukan penyimpangan maka sejatinya semua perjalanan bupati sudah sesuai dengan pos perjalanan yang sudah ditetapkan melalui APBD Alor.
Mangsari menilai perjalanan dinas keluar daerah yang dilakukan Bupati Alor itu berkaitan dengan tugas-tugas prinsip dan kebijakan yang tidak bisa didelegasikan kepada pejabat lain. Dan, “saya kira semua orang tau itu. Apalagi sudah menjadi tugas bupati untuk mencari peluang untuk mendatangkan sumber pembiayaan bagi pembangunan daerah,” katanya
Menurut pengamatannya, lemah sekali pengendalian di pejabat dibawah bupati. “Masalah koordinasi dengan SKPD itu merupakan tugas bupati, tetapi tugas bupati soal koordinasi itu sudah dibagi habis kepada pejabat dibawah bupati. Ini yang menurut saya tidak jalan. Pejabat di lini menengah yang menurut saya tidak memiliki kemampuan mengendalikan pimpinan SKPD yang ada. Karena itu jangan heran kalau buruk sekali kinerja pimpinan SKPD saat ini,” kata Mangsari menganalisa. Dia mengharapkan agar Bupati Alor segera melakukan evaluasi kinerja pimpinan SKPD, yang bekerja tidak sesuai tugas pokok dan fungsi diharapkan dievaluasi dan dipertimbangkan untuk dicopot atau dipertahankan. moris weni

Pasien Diare Bertambah Di RSUD Kalabahi

2011-08-19T23:21:00.000-07:00

Kalabahi ON-Jumlah pasien penderita diare yang dirawat di RSUD Kalabahi terus bertambah. Jika awal Juli jumlah pasien yang dirawat hanya belasan orang, maka hingga Sabtu (23/7/2011), jumlahnya bertambah menjadi 20 orang.

Pantauan di sal anak RSUD Kalabahi, Sabtu (23/7/2011), sekitar 20 tempat tidur yang disiapkan di lima ruangan di sal itu semuanya terisi dengan pasien. Anak-anak yang dirawat di sal itu semuanya menderita diare.

Salah seorang petugas medis di RSUD Kalabahi, Wilfrida mengakui anak-anak yang dirawat di sal itu adalah pasien diare.
Menurut Wilfrida, anak-anak yang dirawat karena menderita diare bukan hanya di sal anak, tetapi sebagiannya ada di ruang VIP karena permintaan orang tua anak sendiri.

Menurut Wilfrida, sejak awal Juli, kasus diare yang dirawat di sal anak RSUD Kalabahi cukup banyak. Tetapi penanganannya oleh pihak rumah sakit dilakukan secara baik sehingga tidak ada korban jiwa.
“Belakangan ini, anak-anak yang terkena diare cukup banyak. Ada yang sudah keluar, tetapi langsung diganti dengan pasien anak lainnya yang juga menderita diare,” kata Wilfrida.
Sebelumnya, penanggungjawab sal anak RSUD Kalabahi, Yosi Laka mengatakan, banyaknya penderita diare di RSUD Kalabahi mulai terjadi Senin (11/7/2011).

Beberapa hari terakhir, kata Laka, sejumlah pasien anak yang menderita diare terpaksa dititipkan di kelas lain akibat keterbatasan tempat tidur.
Setiap pasien yang ditangani jelas Laka, langsung sembuh paling cepat dua hari dan paling lama empat hari. Hingga saat ini belum ada pasien diare di RSUD Kalabahi yang meninggal dunia.

Hasil diagnose, jelas Laka, diare pada anak-anak akibat bakteri. “Anak-anak biasanya daya tahan tubuhnya lemah, sehingga mudah terserang virus,” katanya.
Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Alor, Asianus Dopungtonung mngatakan, pihaknya menetapkan kasus diare di Melangwala dengan status KLB.
Menurut Asianus, pihaknya langsung menurunkan tim untuk penanganan di lokasi. Dinkes membuka posko di sana hingga selesai masa incubasi. Tenaga medis dan paramedis yang dikirim, selain melakukan pengobatan penderita, juga pengobatan massal dengan pembagian oralit. pk

Tanghana Puji Hasil Kerja Kontraktor, Moris Weni Ancam Giring Ke Wilayah Hukum

2011-08-19T23:14:00.000-07:00

Kalabahi ON-Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Alor, Viktor Tanghana, SH memuji hasil kerja Robi Totos, kontraktor asal Ruteng, Kabupaten Manggarai, yang mengerjakan proyek jalan sepanjang 7 kilometer di daerah itu. Tetapi sabar dulu karena salah seorang pemuda asal Kecamatan Pantar Tengah, Moris Weni, S.Sos mengancam menggiring kontraktor pelaksana untuk berurusan dengan aparat penegak hukum, mengapa?

“Sebagian besar hasil pekerjaan yang ada sudah bagus, baik kegiatan cor di kilo satu hingga seterusnya. Kerja selokannya juga bagus,” kata Tanghana saat memantau proyek jalan di Desa Tamakh, Kecamatan Pantar Tengah, Kabupaten Alor, yang didanai dana bencana alam tahun 2011, Kamis (21/7/2011).
Disaksikan media ini, saat memantau proyek jalan senilai Rp 2,2 miliar itu, Tanghana didampingi Camat Pantar Tengah, Melanton Lily, aparat desa dan anggota BPD setempat.

Meski memuji, Tanghana mengharapkan kontraktor segera merampungkan pekerjaannya, karena masa adendum proyek tersebut hampir berakhir.
Tanghana juga meminta kontraktor untuk melakukan cor ulang sekitar 100 meter di badan jalan itu dari titik nol yang dikerjakan. Sebab, hasil pengamatan, cor yang ada ketebalannya tidak sesuai dengan RAB. Sementara di sejumlah titik badan jalan telah rusak.
Camat Pantar Tengah, Melanton Lily mengatakan, kondisi jalan tersebut sebelum dikerjakan tidak dapat dilalui kendaraan. Jika dipaksakan maka kendaraan akan rusak. Sebab kondisi jalan dipenuhi batu seperti jalan di dalam kali.
“Tetapi setelah pekerjaan ini, masyarakat semakin mudah melintasi jalan tersebut dengan kendaraan roda dua dan empat dari wilayah Pantar Timur ke Pantar Tengah,” kata Lily.
Salah seorang pemuda asal Pantar, Moris Weni mengatakan, dirinya cukup tahu kondisi jalan sebelum dibangun. “Jalan yang ada buruk sekali dan sulit dilalui kendaraan. Tetapi saat ini telah mengalami kemajuan yang lumayan,” kata Moris Weni seraya menyampaikan terima kasih kepada pemerintah yang telah membangun jalan ini.

Ancam Proses Hukum!
Terhadap beberapa titik yang dikerjakan asal jadi, Moris Weni yang juga Wakil Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Alor ini mengingatkan agar kontraktor pelaksana jangan mencari keuntungan dari proyek yang dibiayai dengan dana penanggulangan bencana alam. “Saya berharap agar kontraktor segera membongkar beberapa titik di ruas jalan ini yang dikerjakan asal jadi. Terutama dari kilo meter nol yang sudah dicor tetapi sangat tipis ketebalannya,” pinta Moris Weni yang juga Pemimpin Redaksi media ini.
Moris Weni mengancam akan menggiring kelalaian kontraktor ini ke aparat penegak hukum jika kontraktor tetap tidak mau untuk memperbaiki pekerjaan yang telah dilaksanakan.
Pekerjaan jalan seperti, khususnya masyarakat di Desa Tamakh dan beberapa desa yang lain baru untuk pertama kali mereka nikmati, oleh karena itu kepada kontraktor pelaksana Moris Weni mengingatkan agar jangan sekali-kali mencari keuntungan dari pekerjaan ini dengan mengerjakan asal jadi.
Moris Weni mengharapkan kepada pemerintah Kabupaten Alor untuk melakukan rencana pembangunan saluran di ruas jalan yang telah dikerjakan, karena ruas jalan yang baru dibangun itu berada diatas kemiringan, sementara pemukiman penduduk berada dibawah kemiringan jalan dimaksud. Jika tidak segera dipikirkan untuk dibangun saluran yang memadai maka masyarakat yang bermukim di bawah kemiringan jalan itu akan tersapu banjir pada musim hujan. Menurut Moris Weni, oleh karena daerah seperti Tamakh sangat rentan terhadap banjir sehingga pembangunan saluran di ruas jalan itu segera direncanakan untuk dibangun dalam waktu dekat.
Moris Weni berharap, pemerintah juga bisa membangun jalan lainnya di Pulau Pantar agar akses masyarakat dalam bidang transportasi darat semakin terbuka. joka

Keluarga Korban Lakalantas Dapat Santunan Jasa Raharja

2011-08-18T21:56:00.000-07:00

foto, ---- SALAMAN: Didamping Kasat Lantas dan Petugas Jasa, Kapolres Alor bersalaman dengan keluarga korban

Kalabahi ON-Satu lagi keluarga korban kecelakaan lalu lintas (lakalantas) mendapatkan santunan jasa raharja. Pemberian santunan sebesar Rp. 25 juta kepada keluarga korban Lakalantas ini merupakan wujud tanggung jawab moril Jasa Raharja sebagai instansi penjamin korban Lakalantas.

Penyerahan santunan Jasa Raharja sebesar Rp. 25 juta ini diberikan kepada Halim Lau yang merupakan suami dari Jufia Illu (53) atau korban yang meninggal dunia dalam kecelakaan lalu lintas di pertigaan Rumah Kediri di Kampung Radja, 14 Juli silam. Korban meninggal dalam kecelakaan dimaksud diantar oleh salah tukang ojek yang tidak lain adalah merupakan keponakan korban. Santunan jasa raharja kepada keluarga korban Lakalantas itu diserahkan oleh Kapolres Alor, AKBP Drs. Dominikus Yanpormase. Hadir dalam penyerahan santunan itu penanggung jawab Jasa Raharja pada Kantor Bersama SAMSAT Alor, Khairuddin A. Ali dan Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Alor, AKP. Andreas Tangkatesik.
Kapolres Alor, AKBP Drs. Dominikus Yanpormase setelah menyerahkan santunan jasa raharja itu mengatakan, kejadian seperti tentunya sangat tidak kita harapkan harus terjadi, tetapi diluar dugaan dan kemampuan manusia sudah terjadi dan mengakibatkan kita kehilangan anggota keluarga.
Untuk mengantisipasi terjadinya kejadian seperti inilah yang mengharuskan kepolisian gencar mengsosialisasikan pentingnya penggunaan pengaman dan tata cara menggunakan kendaraan di jalan raya. “SIM, STNK dan ketrampilan mengenderai kendaraan menjadi hal yang mutlak dimiliki seorang pengederai ketika mengenderai kendaraan di jalan raya. Selain itu kendaraan harus miliki lampu senen, kaca spion dan pengenderai wajib menggunakan helm dan kelengkapan kendaraan lainnya,” kata Dominikus.
Tindakan yang diambil kepolisian terhadai pengenderai kendaraan roda dua yang tidak menggunakan helm adalah merupakan rasa empati kepolisian terhadap para pengguna jalan. “Polisi itu sahabaty pengguna jalan, makanya polisi mengingatkan terlebih dahulu kepada para pengguna kendaraan roda dua untuk menggunakan helm pada saat berada di jalan,” ungkap Dominikus. Menurut Dominikus, seorang pengguna kendaraan roda dua, dia akan lebih terkontrol mengenderai kendaraan yang dibawahnya di jalan raya bila memiliki kelengkapan kendaraan sebagaimana yang ditentukan oleh aturan. “Misalnya begitu lihat polisi lalu lintas yang bersangkutan tidak akan panic kalau memiliki kelengkapan kendaraan. Tetapi kelengkapan kendaraan tidak dimiliki maka dia akan panik dan bisa saja ngebut kendaraan yang dibawahnya sehingga bisa mengakibatkan kecelakaan,” tutur Dominikus.
Kepada keluarga korban yang menerima santunan jasa raharja pada saat itu, Dominikus mengatakan, sebagai manusia tentunya kita tidak mengharapkan kecelakaan yang mengakibatkan hilangnya orang yang dikasihi dalam hidup, tetapi sebagai orang yang beriman kita harus yakin bahwa mati atau hidupnya manusia ini ada dalam tangan Tuhan. Santunan yang diberikan jasa raharja kepada keluarga korban kali ini merupakan tanggung jawab moril jasa raharja sebagai instansi yang memberikan jaminan kepada keluarga korban kecelakaan lalu lintas. “Rp. 25 juta ini tidak bisa ganti orang yang mati,” ungkap Dominikus sembari mengingatkan kepada suami korban yang menerima santunan agar menggunakan santunan ini sebaik-baiknya agar bisa bermanfaat bagi keluarga.
Menurut Dominikus, uang duka ini hanya akan bisa ada manfaat dan ada artinya jika digunakan dengan baik oleh ahli waris yang menerima santunan. “Ini tanggung jawab sosial untuk memenuhi kewajiban jasa raharja,” katanya. Menurut Dominikus, adalah sangat penting bagi jasa raharja untuk pro aktif membantu keluarga korban dalam memberikan santunan. Sebagai pimpinan kepolisian di daerah ini, kami menyampaikan terima kasih atas kepedulian jasa raharja yang terus menaruh kepedulian terhadap keluarga korban Lakalantas melalui pemberian santunan jasa raharja. Orang nomor satu di Polres Alor menyarankan agar jika ada anggota keluarga yang masih mengenyam pendidikan maka sebaiknya santunan ini diperuntukan bagi biaya pendidikan anggota keluarga yang bersangkutan. Kepada para pelaku dalam Lakalantas yang mengakibatkan meninggalnya Jufia Illu (53), Dominikus memerintahkan kepada Kasat Lantas Polres Alor untuk tetap melakukan proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku. moris weni

2011-08-18T21:52:00.000-07:00

BRI Tidak Tahu Berapa Banyak Kendaraan Yang Ditilang
Kalabahi ON-Meski menerima setoran dari Satlantas Polres Alor setiap kali menggelar operasi menertibkan kendaraan bermotor, tetapi sebagai bank penyimpan setoran tilang, BRI mengaku tidak mengetahui berapa banyak kendaraan yang ditilang Satlantas Polres setempat setiap menggelar operasi.

Memang ada setor uang titipan dari para pemilik kendaraan yang ditilang. Tetapi berapa banyak kendaraan yang ditilang oleh Sat Lantas Polres Alor dalam suatu operasi itu tidak diketahui oleh BRI. BRI hanya tahu berapa yang disetor oleh kepolisian, kata Asisten Manajer Operasional BRI Cabang Kalabahi Anwar A. Makatita menjawab Ombay News di Ruang Kerjanya, Jumat pekan silam.
Menurut Makatita, pihak BRI hanya ketahui kalau pengguna kendaraan yang mendapatkan tilang datang menyetor sendiri di pihak bank. Jika ada yang harus diproses hingga pengadilan, maka denda yang harus disetor oleh para pengguna kendaraan yang ditilang itu berapa besar juga tidak diketahui BRI. Lebih banyak yang pihak BRI ketahui itu jelas Makatita, jika uang jaminan yang disetor itu lebih besar dari pada vonis pengadilan. “Ini yang lebih banyak kami temukan selama ini. Ada yang vonis pengadilan itu uang titipan lebih besar dari vonis pengadilan, sehingga yang pemilik kendaraan yang bersangkutan mendatangi BRI untuk mengambil kelebihan uang,” kata Makatita.
Makatita, beberapa waktu terakhir ini beberapa karyawan BRI Cabang Kalabahi yang terkena tilang sehingga mereka sebdiri yang mendatangi kantor untuk menyetor uang titipan di rekening penampung denda tilang. Yang datang setor denda tilang seperti beberapa karyawan BRI ini yang diketahui pihak BRI, sementara soal berapa banyak yang ditilang Sat Lantas Polres Alor dalam suatu operasi itu sama sekali tidak diketahui oleh pihak BRI. moris weni

Pulihkan Citra Jaksa Yang Tercoreng

2011-08-18T00:06:00.000-07:00

Kalabahi ON-Jaksa Agung, Basrief Arief meminta korps Adhyaksa agar memulihkan citra kejaksaan yang tercoreng oleh ulah oknum-oknum jaksa. Tingkatkan integritas moral dan wujudkan aparat kejaksaan yang jujur dan berwibawa.

Jaksa Agung Basrief mengatakan itu melalui amanatnya yang dibacakan Kepala Kejaksaan Negeri Kalabahi, Tri Sujoko, SH, MH pada upacara peringatan Hari Bhakti Adhyaksa ke-51 di halaman kantor Kejaksaan Negeri Kalabahi, Jumat (22/7/2011) silam.

Basrief menegaskan bahwa langkah pemulihan citra kejaksaan itu harus dilakukan untuk meraih kembali kepercayaan masyarakat. Melihat situasi dan kondisi kejaksaan saat ini sangat tepat apabila thema tersebut diangkat, untuk mengingatkan kita semua bahwa beberapa waktu kita mendapat sorotan dan kecaman masyarakat ulah oknum-oknum kejaksaan yang telah melakukan perbuatan menyimpang. Akibat dari perbuatan ini, telah mencoreng citra dan kredibilitas kejaksaan, sebagai intitusi penegak hukum seolah menghapus segala upaya dan keberhasilan yang telah diraih selama ini” ujar Basrief.
Untuk itulah, Basrief mengatakan bahwa tema Hari Bhakti Adhyaksa 2011 berintikan membangun kembali lunturnya kepercayaan masyarakat melalui peningkatan integritas dan nilai moral, adalah tema yang tepat. Hal itu dapat dilaksanakan dengan mengubah cara berpikir, sikap mental yang menentukan perilaku, respon, pandangan, sikap terhadap masa depan seseorang.
Basrief kemudian mengemukakan beberapa hal yang perlu dilakukan untuk optimalisasi kinerja aparatur kejaksaan dan pengktanan citra institusi guna memulihkan kepercayaan masyarakat, diantaranya adalah pimpinan satuan kerja kejaksaan republic Indonesia untuk meningkatkan soliditas korps karena kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan, yang berorientasi kepada peningkatan kinerja aparat yangh professional, proporsional, transparan dan akuntabel.
Orang nomor satu di Jekasaan Agung RI ini minta agar seluruh insane adhyaksa, tanpa terkecuali harus meningkatkan integritas moral dalam pelaksanaan tugas dengan menghindari perbuatan tercela, penyalahgunaan wewenang dan perbuatan yang merendahkan martabat penegak hukum dalam upaya meminimalisir stigma negative institusi.

Dijelaskannya, reformasi birokrasi kejaksaan sebagai suatu gagasan perubahan dan perbaikan, harus kita pahami dan hayati sebagai suatu cara yang dapat memberikan kita manfaat di masa depan. Oleh karenanya diperlukan adanya kepercayaan yang dimiliki seluruh aparatur kejaksaan terhadap perubahan tersebut sehingga sudah merupakan tugas kita bersama untuk mengsukseskan program reformasi birokrasi kejaksaan guna meningkatkan penegakan hukum yang berorientasi pada keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum dengan tidak mengabaikan hati nurani agar pristiwa-pristiwa yang menciderai hati rakyat kecil seperti perkara pencurian coklat, pencurian bamboo, pencurian semangka atau kasus yang menimpa Prita Mulyasari dan lain sebagainya tidak lagi terjadi.
Pada tahun 2011 demikian Basrief, kebijakan dan strategi kinerja kejaksaan dilaksanakan dalam tujuh program kegiatan yakni, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur kejaksaan, program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya kejaksaan RI, program penyelidikan/pengamanan/penggalangan konstitusi, program penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana umum, program penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana khusus, pelanggaran HAM yang berat dan perakara tindak pidana korupsi; program penanganan dan penyelesaian perkara perdata dan tata usaha Negara dan program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur kejaksaan. moris weni

Bupati Akui Disiplin PNS Memprihatinkan

2011-08-18T00:02:00.000-07:00

Kalabahi ON-Bupati Alor Drs. Simeon Thobias Pally mengaku disiplin Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Alor masuk keluar kantor sangat memprihatinkan. Pasalnya, banyak ruangan kerja kantor yang ditemukan dalam keadaan kosong. Sayangnya, orang nomor satu di Nusa Kenari ini tidak merinci ruang kerja instansi pemerintah mana yang ia maksudkan.

Bupati Pally menungkap hal ini ketika memimpin Rapat Evaluasi Penerimaan Instansi Pemerintah Kabupaten Alor belum lama ini di Rumah Jabatan Bupati Alor. Menurut Pally, PNS yang terlalu bandel supaya diberikan sangsi disiplin sesuai ketentuan kepegawaian yang berlaku.
Dihadapan para pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Alor, Pally minta agar disiplin PNS harus ditingkatkan. Ada beberapa ruang yang pada jam tertentu ditemukan dalam keadaan kosong.
Kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) orang nomor satu di Kabupaten Aloir ini minta agar melanjutkan operasi untuk menertibkan PNS. Mestinya jelas Pally, semakin banyak PNS yang dibiayi oleh Negara, makin tinggi disiplin PNS dalam mengemban tugas dan tanggung jawab melayani masyarakat. Untuk meningkatkan disiplin PNS di instansi pemerintah yang ada di daerah ini, Bupati Pally minta kepada para pimpinan SKPD untuk melakukan kontrol terhadap pekerjaan yang dilakukan staf di masing-masing SKPD yang ada.
Pally berjanji akan melakukan inpeksi mendadak dalam waktu dekat. PNS itu terang Pally dibayar oleh Negara dengan harga mahal, kalau dibayar setiap bulan tetapi tidak menjalankan tugas pada saat jam kantor itu kan sama saja dengan merugikan Negara. “Kepala dan sekretaris jangan sekali-kali menciptakan bentrok. Kalau terjadi bentrok antara kepala dan sekretaris maka psikologi staf akan menjadi terganggu sehingga pekerjaan di kantor amburadul,” pinta Pally.
Yang menarik, pada kesempatan itu, dihadapan pimpinan SKPD, Bupati Alor mengingatkan kepada para pimpinan SKPD agar berilah apa yang menjadi jatah staf. “Kalau jatah staf juga kepala bekin habis maka akan melemahkan staf dalam melaksanakan tugas,” ungkap Pally seadanya.
Jadi, apa yang menjagi bahagiannya staf itu jangan kepala ambil, tandas Pally singkat.
Sementara itu Sekretaris Daerah Kabupaten Alor Drs. Okto Lasiko pada kesempatan itu mengatakan, sesuai PP NOmor 53 Tahun 2010, sangsi terhadap PNS yang melakukan pelanggaran terhadap disiplin dapat diberikan secara berjenjang dari pejabat yang paling kecil hingga yang paling tinggi.
Tetapi, “saya lihat banyak pimpinan SKPD yang tidak berani memberikan sangsi kepada staf yang melanggar disiplin,” kata Lasiko dihadapan para pimpinan SKPD. Dalam pengamatannya demikian Lasiko, di Kecamatan Pantar itu ada PNS yang tidak masuk kantor selama satu tahun tetapi gajinya tetap dibayar seperti PNS lain yang bekerja setiap hari. “Cara seperti ini melemahkan PNS yang rajin dan selalu menegakan disiplin,”.
Lasiko minta agar para pimpinan SKPD berani memberikan sangsi kepada PNS nakal yang tidak menegakan disiplin di lingkungan kerjanya.
Yang menarik, di tengah polemic soal disiplin PNS. Ada gebrakan baru yang sudah diterapkan Dinas Perkebunan untuk menegakan disiplin sebagaimana yang disampaikan Kadis Perkebunan, Thomas Lalang Puling, SP dalam rapat yang dipimpin Bupati Alor itu.
Menurut Thomas, di instansi yang dipimpinnya itu sudah menerapkan disiplin masuk keluar kantor dengan menggunakan kartu mirip kartu ATM.
Thomas menjelaskan, setiap PNS yang hendak meninggalkan kantor pada jam dinas itu harus seijin pimpinan dengan membawa kartu. Setelah kembali dari tempat ijin, kartu itu dikembalikan kepada pimpinan. “Jika ada staf saya yang keluar kantor pada saat jam kantor tetapi tidak membawah kartu ini maka Sat Pol PP saya minta untuk tangkap PNS yang bersangkutan,” kata Thomas sambil mengambil kartu yang ia maksud dari kantong dan menunjukan kepada Bupati, Wakil Bupati Alor, Sekda dsan para pimpinan SKPD yang hadir dalam rapat dimaksud.

SPPD Korupsi Terbesar!
Menurut Pally, peluang terjadinya tindak pidana korupsi itu lebih sering terjadi di pemanfaatan SPPD. Karena itu demikian Pally, pada tahun 2012 mendatang, semua perjalanan dinas akan diperiksa hingga bukti-bukti yang paling kecil, jika terjadi kelebihan maka sisanya harus disetor.
Pally minta kepada para pimpinan SKPD untuk berenti titip SPPD kepada staf yang melakukan perjalanan dinas. “Yang tidak berangkat tetapi titip SPPD itu berenti,” katanya mengingatkan.
Bupati Pally juga menilai banyak kantor yang suka bermain kuitansi pembelanjaan alat tulis kantor (ATK), dan ini sudah diketahui oleh badan pengawas dan aparat penegak hukum. morisweni

Tujuh Pelajar Dapat Bea Siswa Dari Kapolres Alor

2011-08-17T23:57:00.000-07:00

Kalabahi ON-Kapolres Alor, AKBP Drs. Dominikus Yanpormase boleh dikata beda dengan Kapolres pendahulu yang mengemban tugas di Nusa Kenari tercinta. Belum genap setahun memimpin Polres Alor, gebrakan demi gebrakan sudah ia lakukan. Dari strategi mendekatkan polisi dengan masyarakat melalui bhakti di sejumlah rumah ibadah, memerintahkan anggota untuk mendonor darah kepada warga yang membutuhkan, mengunjungi sekolah-sekolah dan memberikan penyuluhan, memberikan bantuan kepada sejumlah panti asuhan hingga memberikan bea siswa kepada sejumlah pelajar di Kota Kalabahi.

Tujuh pelajar yang mendapatkan bea siswa dari Kapolres Alor itu diantaranya tiga pelajar berasal dari tiga panti asuhan di Kalabahi dan empat pelajar lainnya merupakan atlit tenis lantai yang berhasil menjuarai pertandingan tenis lantai memperebutkan Piala Kapolda NTT yang diselenggaran dalam rangka peringatan HUT Kepolisian Republik Indonesia ke 65 belum lama ini di Kupang.
Empat pelajar di Kota Kalabahi yang mendapatkan bea siswa dari Kapolres Alor karena meraih juara di pertandingan tenis lantai yang melibatkan Polres/Polrestas se Polda NTT dan Republik Demokrat Timor Leste itu adalah Aldy Dally yang merupakan siswa Kelas III Sekolah Dasar. Kapolres Alor memberikan bea siswa kepada Aldy dengan menanggung semua biaya pendidikan dari Kelas III Sekolah Dasar hingga menyelesaikan studi di Sekolah Dasar. Selanjutnya Irma Wakit-pelajar Kelas V Sekolah Dasar juga sama dengan Aldy, semua biaya pendidikan hingga Irma menyelesaikan studi di jenjang pendidikan Sekolah Dasar ditanggung Kapolres Alor. Dua pelajar lain yang juga mendapatkan bea siswa dari Kapolres Alor adalah Djihan Wakit dan Farid Wakit, keduanya merupakan pelajar Kelas I SMA. Kedua pelajar ini juga mendapatkan bea siswa dari Kapolres Alor, dimana semua biaya pendidikan dari kedua pelajar ini hingga selesai studi di SMA menjadi tanggungan Kapolres Alor.
Menurut Dominikus, besaran bea siswa yang diberikan kepada masing-masing pelajar berfariasi. “Untuk empat pelajar berprestasi di pertandingan tenis lantai memperebutkan Piala Kapolda NTT besarnya mencapai Rp. 10.500.000,” kata Kapolres yang cepat akrab dengan masyarakat ini.
Sedangkan tiga pelajar dari binaan tiga panti asuhan yang diberikan bea siswa oleh Kapolres Alor adalah, Rahman Mou (anak binaan panti asuhan A Nur Kalabahi) yang merupakan siswa kelas II MAN, Maria Tibul Mani (anak binaan panti asuhan Damian, siswa kelas I SMA Katholik Santu Joseph Kalabahi dan salah seorang anak binaan dari panti asuhan Kasih Kalabahi.
Sumber dana yang digunakan untuk pemberian bea siswa bagi tujuh pelajar di Kota Kalabahi ini demikian Dominikus, bersumber dari hasil jual suara Kapolres Alor pada malam ramah tama HUT Bayangkara Ke 65 yang dipusatkan di Mapolres Alor. Lagu yang dinyanyikan Kapolres Alor dalam acara ramah tama itu merupakan lagu ciptaan orang nomor satu di Polres Alor saat ini.
Penyerahan bea siswa dan piagam penghargaan bagi empat pelajar yang berhasil menjuarai pertandingan tenis lantai antar Polres se-Polda NTT dalam rangka memperingati HUT Bayangkara ke 65 itu diserahkan Bupati Alor Drs. Simeon Thobias Pally dalam acara ramah tama pemerintah Kabupaten Alor dengan mahasiswa KKN Universitas Indonesia di pelataran Rumah Jabatan Bupati Alor belum lama berselang. Untuk diketahui, dalam pertandingan tenis lantai memperebutkan piala Kapolda NTT itu, empat atlit yang mewakili Polres Alor berhasil mengukir prestasi di empat nomor pertandingan yakni, Juara I Yunior Putra, Juara II Yunior Putri, Juara III Tunggal Putra, Juara III Ganda Eksekutif dan Juara III Ganda Beregu. Kapolda NTT juga menyerahkan piagam penghargaan kepada pemerintah Kabupaten Alor. moris weni

Banyak Honorer Yang Tidak Lolos Data Base Tahap Pertama

2011-08-17T23:52:00.000-07:00

Kalabahi ON-Ini informasi bagi honorer daerah yang menaruh harap agar bisa diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil melalui data base kategori pertama. Pasalnya, verivikasi data base untuk kategori pertama sudah selesai dilkakukan BKN Pusat dan BPK. Sayangnya kurang lebih seratus honorer tidak lolos vertfikasi.

Bupati Alor Drs. Simeon Thobias Pally mengemukakan hal itu ketika memimpin rapat evaluasi penerimaan daerah yang dihadiri Wakil Bupati Alor Drs. Haji Jusram Moh. Tahir, Sekda Alor Drs. Okto Lasiko dan para pimpinan SKPD lingkup pemerintah Kabupaten Alor di Aula Rumah Jabatan Bupati Alor belum lama berselang.
Verifikasi data base untuk tenaga kontrak daerah tahap pertama sudah selesai. Ada yang masuk tetapi ada yang tidak masuk, tandas Pally seadanya.
Menurut Pally, sebenarnya terlalu banyak tenaga honor yang gugur pada tahapan verfikasi di tingkat pusat (PKN dan BPK) tetapi pemerintah Kabupaten Alor terus berupaya maksimal agar yang tidak lolos juga berhasil lolos. Dari upaya itu kemudian membuahkan hasil, tetapi tidak semua peserta berhasil lolos, ada yang lolos tetapi masih ada yang tidak lolos verifikasi.
Ke depan demikian Pally, IRDA Alor dan BKD harus mendesain standar baku sebagai dasar melakukan verifikasi di tingkat kabupaten. Karena menurut Pally, banyak tenaga honor yang tidak lolos karena memiliki format yang berbeda atau formatnya lain-lain. Harus ada format standar yang sama.
Pally mengaku BKN Pusat dan BPK memiliki format tersendiri yang baku sebagai dasar untuk melakukan verifikasi terhadap honorer daerah yang memasukan data base tahap pertama. “100 lebih yang bermasalah. Ini karena kesalahan dalam melengkapi data. morisweni

Kontraktor Diminta Perbaiki Jalan Tamakh-Tonte

2011-08-17T23:49:00.001-07:00

Tamakh ON-Kualitas pekerjaan ruas jalan Tamakh-Tonte yang dikerjakan PT Graha Mega Perkasa terus menyisahkan masalah. Meski masyarakat di wilayah itu sudah menikmati jalan yang lebih baik dari sebelumnya, tetapi beberapa titik di ruas jalan yang baru dikerjakan itu sudah mulai pecah. Ketebalan pekerjaan yang dicor juga sangat tipis di beberapa titik sehingga sangat gampang pecah jika dilintasi kendaraan. Itu pasalnya yang memaksa Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Alor, Viktor Tanghana, SH meminta agar kontraktor pelaksana memperbaiki pekerjaan di beberapa titik yang dinilai bermasalah.

Tanghana mengemukakan ini ketika melakukan kunjungan kerja di lokasi proyek rehabilitasi berat Jalan Tamakh-Tonte yang dikerjakan PT Graha Mega Perkasa di Desa Tamakh Kecamatan Pantar Tengah belum lama ini.
Tidak semua titik yang dikunjungi Tanghana di proyek yang dikerjakan dengan anggaran sebesar Rp. 2,2 miliar itu bermasalah, kelalaian kontraktor ada di beberapa titik karena ketika hendak meninggalkan lokasi proyek, Tanghana menyampaikan kepada beberapa tukang yang mengerjakan proyek itu agar memberitahukan kepada kontraktor agar segera memperbaiki beberapa titik yang dinilai dikerjakan asal jadi.
Di beberapa titik, Tanghana mengorek pekerjaan jalan yang dicor itu dengan jemari tangan tetapi bisa terangkat karena sangat tipis ketebalannya. “Ini saya pake garuk dengan jari saja takupas. Dia takupas karena terlalu tipis,” kata Tanghana seadanya.
Sebagaimana yang disaksikan wartawan media ini di lokasi proyek, ruas jalan yang dikerjakan dengan dana bantuan bencana alam tahun 2010 ini sudah hampir rampung. Sayangnya, kualitas pekerjaan masih jauh dari yang diharapkan. Di beberapa titik, selain pekerjaan cornya sangat tipis sebagaimana yang diakui Kepala Badan Penanggulangan Bencana Alam Kabupaten Alor, wartawan media ini juga menemukan di lokasi bahwa pekerjaan yang sudah dikerjakan kontraktor juga mudah terkupas. “Badan jalan yang sudah dicor itu sekarang bahan cornya tersiram di badan jalan karena mudah terkupas. Ini belum datang hujan, kalau hujan pasti cor akan dikikis banjir,”. Salah seorang tokoh masyarakat Desa Tamakh, Yahuda Lau Boling kepada wartawan media ini mengaku sangat bangga dengan pemerintah Kabupaten Alor saat ini, karena sejak republik ini ada, baru kali ini masyarakat di wilayah itu mendapatkan pekerjaan jalan seperti yang sedang dikerjakan saat ini. Oleh karena itu demikian Yahuda yang juga tokoh Partai Golkar Desa Tamakh itu minta agar proyek ini harus dikerjakan dengan baik agar hasilnya bisa dinikmati oleh masyarakat. “Kita tidak mau habis kerja langsung rusak begitu kontraktor meninggalkan Desa Tamakh,” katanya. Menurut Yahuda, pekerjaan seperti ini baru pernah ada di tempat ini, anggaran yang digunakan juga masih sangat terbatas, sehingga yang dikerjakan juga hanya beberapa kilo meter. OLah karenanya Yahuda minta ruas jalan yang belum dikerjakan, dapat dilanjutkan di tahun-tahun mendatang sehingga masyarakat di wilayah ini juga bisa mengakses wilayah lain, terutama untuk menjual hasil komoditi rakyat. moris weni

Rp 200 Juta Terbakar Bersama Jabal Nur

2011-08-17T23:40:00.000-07:00

Kalabahi ON-Kapal Motor (KM) Jabal Nur dengan bobot sekitar 40 ton hangus terbakar di Dermaga I Pelabuhan Kalabahi, Kamis (21/7/2011) malam. Tidak ada korban jiwa, namun uang Rp 200 juta ludes terbakar bersama kapal itu.
Informasi yang dihimpun di lokasi kejadian, menyebutkan, kapal dengan rute Balauring (Lembata)-Kalabahi (PP) itu terbakar akibat jatuhnya lampu lentera. Kecelakaan yang menimpa kapal itu merupakan yang kedua kalinya. Peristiwa pertama pada awal 2011. Saat itu kapal tersebut yang mengangkut penuh bahan bangunan tenggelam di perairan laut reklamasi, Kalabahi.

Kapal ini milik orang Alor, Ferdinan Teramahi yang selama ini berdomisili di Balauring, Kabupaten Lembata. Nakhoda kapal adalah adik kandung Ferdinan, yakni Lukas Teramahi.

Kapolres Alor, AKBP Drs. Dominicus Yampormase, melalui Kasat Reskrim Polres Alor, AKP Anthonius Mengga yang ditemui di kantornya, Jumat (22/7/2011), menjelaskan, polisi sudah memeriksa tiga orang terkait peristiwa kebakaran itu.
Ketiga orang itu, yakni nakhoda (Lukas Teramahi), koki kapal, Abdullah, dan salah seorang penumpang asal Balauring, Efendi.

Mengga mengatakan, terbakarnya kapal itu akibat jatuhnya lampu lentera yang mengenai mesin kapal di palka. Lampu lentera ini jatuh dari tangan koki (Abdullah). Menurut Abdullah, saat itu dirinya mengambil lampu lentera di bagian atas kapal untuk dibawa ke dapur. Saat mengambil, lampu itu terlepas dari tangannya, dan jatuh mengenai mesin kapal. Api dari lentera langsung menyambar minyak di mesin itu dan berkobar secepatnya.

Menurut Mengga, meski telah mendengar keterangan itu, polisi terus mengembangkan pemeriksaan. Sebab ada informasi lain yang dihimpun polisi, yakni ada saksi yang melihat sumber api muncul dari mesin genset yang ada di atas kapal itu.

Mengga mengungkapkan, kerugian dari peristiwa tersebut belum ditaksasi. Tetapi diluar dari harga kapal sendiri, saat peristiwa itu uang tunai ratusan juta milik penumpang dan uang titipan yang dipegang nakhoda habis terbakar. “Uang milik Efendi Rp 27 juta yang disimpan di koper terbakar habis. Sedangkan uang seratus juta lebih yang dititipkan oleh warga Balauring di nakhoda untuk membeli barang-barang di Kalabahi, juga habis terbakar,” tandas Mengga.

Efendi menuturkan, saat peristiwa kebakaran itu, dirinya berada di haluan kapal. Dari haluan kapal itu, kata Efendi, ia melihat kobaran api dari arah belakang kapal.
Menurut Efendi, dirinya berupaya memadamkan api, tapi tidak dapat dilakukan sebab api telah berkobar besar dan menjalar ke bagian kapal lainnya. Akhirnya ketiganya berusaha menyelamatkan diri dengan melompat ke dermaga meninggalkan kapal.

Menurut Efendi, barang-barang belanjaannya, seperti beras, gula, kopi abc moka dan sejumlah barang lainnya habis terbakar, termasuk pakaian dan uangnya.

Lamban Pemadam Kebakaran!
Sejumlah warga di sekitar lokasi kebakaran mengeluhkan lambannya mobil pemadam kebakaran milik pemerintah Kabupaten Alor.
Menurut salah seorang warga, mobil pemadam kebakaran baru datang ke lokasi kebakaran setelah semuanya selesai terbakar. Sudah begitu mobil datang dengan air yang hinya tinggal sedikit saja di dalam tangki.
Menurut warga, tidak hanya kali ini, dalam pristiwa kebakaran sebelumnya juga mobil pemadam kebakaran selalu datang setelah semuanya habis terbakar. joka

Imma Blegur-Tauvik Nampira Diendus Pimpin Alor

2011-08-05T22:36:00.000-07:00

foto, Drs. Immanuel E. Blegur, M.Si

Kalabahi ON-Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Alor masih jauh di seberang 2013. Tetapi beberapa figur sudah mulai diendus untuk bertarung dalam hajatan politik paling bergengsi di Nusa Kenari Tercinta ini. Drs. John Thomas Blegur sebut Drs. Immanuel E. Blegur, M.Si sebagai sosok yang paling pantas memimpin Alor pasca kepemimpinan Drs. Simeon Thobias Pally. Immanuel Blegur menyebut Haji Tauvik Nampira sebagai pasangan wakilnya di Pemilukada Alor mendatang.

Untuk Pemilukada Alor Tahun 2013 Partai Golkar menjagokan Drs. Immanuel E. Blegur, M.Si sebagai Calon Bupati Alor. Golkar harus jagokan Imma Blegur. Kita harus siap dari sekarang supaya bisa memenangkan Pemilukada Alor, tandas tokoh senior Partai Golkar Kabupaten Alor, Drs. John Thomas Blegur dalam Diklat Kader Partai Golkar yang dipusatkan di Aula Watamelang, Sabtu (02/07) silam.
Menurut John Blegur, Alor butuh pemimpin yang mengetahui seluk beluk uang yang ada di Jakarta untuk membangun Alor. Dan, “yang tahu seluk beluk uang itu hanya di Bapak Imma Blegur. Karena itu Golkar menjagokan Bapak Imma Blegur untuyk memimpin Kabupaten Alor,” kata Jhon menegaskan.
Tidak hanya dihadapan peserta Diklat Kader di Kalabahi, di Kabir Ibukota Kecamatan Pantar, dalam kegiatan serupa Drs. John Thomas Blegur menegaskan kembali pernyataan itu. Ke depan Partai Golkar mengusung ‘Bapak Imma Blegur’ sebagai Calon Bupati Alor. “Kita harus wacanakan dari sekarang agar rakyat tahu dan memilih Bapak Imma Blegur pada saat Pemilukada Alor,” jelas John.
Dihadapan ratusan peserta Diklat Kader Partai Golkar, Imma Blegur yang yang ditanya salah seorang peserta Diklat Kader tentang siapa sosok yang bakal disandingkan sebagai Calon Wakil Bupati Alor pasca kepemimpinan Drs. Simeon Thobias Pally mengaku sudah membangun komitmen dengan Haji Tauvik Nampira sebagai pasangan Wakil Bupati. “Saya siap bertarung dalam pemilihan Bupati-Wakil Bupati Alor dan memilih Haji Tauvik Nampira sebagai pasangan,” terang Imma Blegur yang disambut tepukan tangan ratusan peserta Diklat Kader.
Pencalonan Drs. Immanuel E. Blegur, M.Si sebagai Calon Bupati Alor tidak hanya diendus di dua tempat Diklat Kader (Kalabahi dan Kabir). Dalam Diklat Kader Partai Golkar Tingkat Kecamatan Alor Barat Laut yang dipusatkan di Desa Alor Kecil juga pencalonan Imma Blegur dienduskan.
“Kita harus mendukung Kader Partai Golkar, Drs. Immanuel Blegur menjadi Calon Bupati Alor,” kata John Blegur yang juga disambut gembira para peserta Diklat Kader di Kecamatan Alor Barat Laut.
Peserta Diklat Kader yang memenuhi Aula Kantor Desa Alor Kecil menyambut gembira ketika Drs. Immanuel Blegur, M.Si menyebut Haji Tauvik Nampira sebagai pasangan Wakil Bupati di Pemilukada Alor 2013 yang akan datang.
“Saya bersedia menjadi Calon Bupati Alor dengan memilih Haji Tauvik Nampira sebagai pasangan Wakil Bupati Alor,” ungkap Imma Blegur menjawab pertanyaan salah seorang tokoh masyarakat wilayah itu, Kasman Kokoh.
Imma Blegur yang dikonfirmasi media usai Diklat Kader Partai Golkar Tingkat Kecamatan Alor Barat Laut di Desa Alor Kecil, Selasa (05/07) tekat untuk bersedia menjadi Calon Bupati Alor pada tahun 2013 hanya bisa terwujud jika ia memenangkan survey sebagai Bakal Calon Bupati Alor sebagaimana mekanisme yang dianut Partai Golkar. “Saya hanya bisa bertarung kalau menang survey. Karena kalau mau maju jadi Calon Bupati Alor maka targetnya harus menang. Dan itu sangat ditentukan oleh mekanisme di survey nanti,” jelas Imma Blegur menjawab Ombay News.
Menurut Imma Blegur, tidak ada motivasi lain dalam pencalonannya sebagai Calon Bupati Alor bersama Haji Tauvik Nampira, kecuali niat tulus pihaknya untuk membangun Alor dan mengangkat ketertinggalan yang dialami sebagian besar rakyat Alor saat ini. Jika rakyat Alor memperkenankan memimpin Alor nanti maka demikian Imma Blegur, ia akan menggunakan semua jaringan yang dimilikinya untuk membangun Kabupaten Alor kearah yang lebih baik. Tetapi sekali lagi terang Imma Blegur, kita harus menang survey terlebih dahulu. +++oktotefi

Suzuki Alor serahkan Undian Banjir Duit kepada 17 Pemenang

2011-08-05T22:16:00.001-07:00

foto, Salah seorang anggota Polwan Polres Alor ketika mengenakan jacket zusuki dalam penarikan undian dalam rangka HUT Polri ke 65

Kalabahi ON-Program Undian Banjir Duit dari Suzuki sebesar 603 juta rupiah. Program ini berlaku setiap pembelian motor suzuki baik secara kas maupun kredit. Dari hasil undian tersebut 17 orang pemenang berasal dari dealer suzuki Cabang Alor.

Pimpinan Dealer Suzuki Cabang Alor Anton Djaha saat menyerahkan hadiah Undian Banjir Duit kepada para pemenang, Selasa (28/6/2011) di Kantor Dealer Suzuki Alor menyampaikan terimakasi kepada seluruh masyarakat Kabupaten Alor yang sudah percaya akan keunggulan dari suzuki dan menggunakan motor suzuki sebagai sarana transportasi. Untuk itu diharapkan kepada masyarakat Kabupaten Alor supaya terus menggunakan suzuki karena kedepan suzuki akan memberikan hadiah-hadiah yang lebih besar lagi.
Pemenang Undian Banjir Duit dari suzuki Alor yaitu: 1 pemenang undian senilai 10 juta rupiah atas nama Mariana As. Letde, 2 pemenang undian 5 juta rupiah atas nama Wehelmince Made dan Joni Yobianto, 4 pemenang undian 3 juta rupiah atas nama Yeskiel Kerhom, Djafar Koli, Siti Nurlaila Kabir dan Yoseph L. Olla, 9 pemenang undian 1 juta rupiah atas nama Tatus Kosmas, Ekoisten Y. Kolobani, Daniel Yusuf Lobang, Isak Laata, Abdurahman Noni, Simon Laubesing, Kristian Lobang, Luther Tabgasa dan Hermina Bella.
Djaha dalam kesempatan penyerahan hadiah Undian Banjir Duit juga mengajak kepada para pemenang, tukang ojek dan masyarakat yang hadir saat itu menyaksikan penyerahan undian banjir duit supaya ikut mengajak keluarga dan kenalan yang belum menggunakan suzuki untuk segera mendatangi dealer suzuki Alor karena suzuki Alor siap membantu masyarakat dengan segala kemudahan.
"Ajak lah keluarga dan kenalan anda untuk segera menggunakan suzuki, keunggulannya terjamin juga dapat hadiah menarik. Suzuki setiap enam bulan sekali juga melayani service secara gratis bagi setiap pengguna motor suzuki,"ajak Djaha.
Pemenang undian 10 juta rupiah Mariana As. Letde kepada Ombay News saat menerima undian mengatakan, sangat berterima kasih kepada suzuki atas program Undian Banjir Duit ini karena tanpa disadari kami sudah terbantu dengan transportasi juga mendapat hadiah sebesar 10 juta, ini sesuatu yang sangat luar biasa bagi kami.
Mariana mengisahkan, awalnya ia datang ke dealer suzuki Alor dengan tujuan untuk melakukan kredit motor karena ia bertugas di kampung yaitu SD Negeri Makalai Desa Nailang Kecamatan Alor Timur Laut dan motor menjadi kebutuhan sarana transportasi, baru dua bulan kredit motor suzuki tiba-tiba ada undangan dari dealer suzuki Alor bahwa saya sebagai pemenang undian banjir duit 10 juta.
"Baru dua bulan saya kredit motor suzuki langsung menang undian 10 juta rupiah, ini saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada dealer suzuki yang sudah membantu masyarakat,"ungkap Mariana.
Pantauan Ombay News di bengkel suzuki Alor tampak para pemilik sepeda motor suzuki baik tukang ojek, pegawai negeri, pegawai swasta dan masyarakat umum rame-rame melakukan antrian untuk melakukan service oleh teknisi-teknisi berpengalaman yang disiapkan oleh suzuki. oktotefi

Perbedaan Tidak Untuk Dipertentangkan

2011-08-05T22:10:00.000-07:00

foto, ---- Drs. Simeon Th. Pally

Welai ON-Ini pesan Bupati Alor Drs. Simeon Thobias Pally. Pluralisme atau keanekaragaman suku, agama, budaya dan ras adalah kekayaan untuk membangun daerah. Karena itu, perbedaan-perbedaan ini tidak untuk dipertentangkan. Jika ada yang mempertentangkan perbedaan ini maka apa yang kita sebut sebagai damai sejahtera akan menjadi sirna.

Demikian Bupati Alor, Drs. Simoen Thobias Pally ketika membuka Konferensi Ke-3 Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII) Wilayah Indonesia Timur II di Jemaat Welai Daerah Alor, Senin (04/07) silam.
Hadir dalam acara gereja itru, Ketua DPRD Alor Markus D. Mallaka, SH, para anggota DPRD Kabupaten Alor dan unsur Muspida. Turut hadir Ketua I GKII Pusat Pdt. George M. Danial, D.Th, Ketua GKII Wilayah Indonesia Timur II Pdt. Z.J. Dupe, MA beserta seluruh Pengurus GKII diseluruh tanah air Indonesia
Manusia berasal dari satu Allah dan dari satu keluarga Allah. Meskipun manusia berbeda dalam suku, agama, budaya, bangsa dan Negara tetapi perbedaan itu tidak untuk dipertentangkan, karena ketika dipertentangkan maka damai sejahtera akan menjadi sirna, kata Bupati Pally.
Advokasi Transformasi Membangun Masyarakat Damai yang menjadi Thema Konferensi Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII) demikian Pally, sejalan dengan persoalan saman di akhir-akhir ini, dimana manusia lebih cendrung mengabaikan perdamaian dunia, menciptakan permusuhan dan konflik di semua strata kehidupan manusia, mulai dalam keluarga hingga antar bangsa.
Thema ini kata Pally, sejalan dengan visi gereja yaitu umat Kristen diutus membawah damai sejahtera untuk selalu hidup damai dengan Tuhan, damai dengan sesame manusia dan damai dengan alam.
Dia menambahkan, thema ini juga sejalan dengan program strategis pemerintah Kabupaten Alor Trikrida dengan motto Alor Bersatu yang salah satu visinya menjadikan masyarakat Alor beriman yaitu bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, hidup rukun dan damai dalam bertoleransi, saling menghormati dan menghargai dalam suasana kebersamaan dan kekeluargaan supaya masyarakat Alor selalu diberkati Tuhan dalam sejahtera Allah. Karena itu gereja memandang perlu melakukan advokasi dan menganjurkan agar umat kristiani dalam persekutuan GKII sebagai pembawa damai sejahtera.
Sedangkan Ketua I GKII Pusat Pdt. George M. Danial, D.Th dalam sambutannya mengatakan, GKII berdiri pada tanggal 10 Februari 1928. Wilayah Indonesia Timur II terdiri dari empat daerah pelayanan yaitu Bali, Nusa Tenggara Barat, Kupang, Sumba dan Alor.
George mangaku sangat bangga karena diijinkan Tuhan untuk menginjakan kakinya di Nusa Kenari Alor. Kebanggaannya terlihat jelas dari wajah tiap peserta dari tiga provinsi yang diwakili. Jumlah peserta dari tiga provinsi yang diwakili sekitar 50 peserta.
Ketua DPRD Alor Markus D. Mallaka,SH mengatakan, kegiatan ini adalah suatu momentum yang sangat berharga karena menghadirkan badan pengurus GKII di tiga provinsi. Menurut Mallaka, dengan adanya konferensi ini menunjukan bahwa ekspansi GKII itu masih ada, kalau tidak ada konferensi ini tentu orang bertanya-tanya. Karena itu dengan kegiatan ini, menunjukan bahwa ekspensi sungguh ada dan nyata, tidak terlepas dari apa yang sudah dan akan diperankan.
GKII menurut Mallaka, merupakan salah satu elemen penting secara internal dalam wadah Kristiani, tetapi secara eksternal dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. GKII juga memiliki ciri tersendiri jika dibandingkan dengan GMIT dalam misi pelayanan Kristiani injili dan sebagainya. joka

Rakyat Adalah Rohnya Partai Golkar

2011-08-05T21:54:00.000-07:00

foto, Eklopas Th. Peny

Kalabahi ON-Ini penegasan salah seorang tokoh masyarakat Kabupaten Alor, Eklopas Th. Peny terhadap eksistensi Partai Golkar. Dalam pandangan Bung Kelo, begitu Eklopas Th. Peny biasa disapa, rakyat miskin adalah rohnya Partai Golkar. Karena itulah Partai Golkar sejak kediriannya hingga saat ini masih konsisten memperjuangkan kepentingan rakyat kecil. Itu pasalnya yang memaksa ia bergabung dengan Partai Golkar.

Penegasan bahwa rakyat adalah rohnya Partai Golkar ini dikemukakan Eklopas Th. Peny ketika menyambut kedatangan Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Drs. Immanuel Ekadianus Blegur, M.Si di Bandar Udara Mali, Jumat (01/07) satu pekan silam.
Dalam pandangannya demikian Bung Kelo, Partai Golkar yang hingga saat ini masih terus konsisten memperjuangkan kepentingan rakyat kecil. Olah karena itu Bung Kelo mengajak semua warga masyarakat Kabupaten Alor untuk kembali menyatakan kesetiaannya kepada Partai Golkar. “Kalau mau ingin kebutuhannya diperjuangkan hingga mendapatkan hasil maka Partai Golkar menjadi tumpuan harapan masyarakat,” kata Bung Kelo yang baru bergabung dengan Partai Golkar.
Menurut Bung Kelo, karena konsisten memperjuangkan kepentingan rakyat kecil sehingga meskipun dirongrong, bahkan pernah ada permintaan untuk membubarkan Partai Golkar tetapi rakyat masih memberikan kepercayaan kepada Partai Golkar untuk mengemban amanat penderitaan rakyat.
Dijelaskannya, di republik ini hanya Partai Golkar yang memiliki masa keemasannya sehingga pernah berkuasa pemimpin negara ini selama kurang lebih tiga puluh tahun. Selama memimpin Negara dalam kurun waktu itu demikian Bung Kelo, tidak satupun kader Partai Golkar yang masuk keluar penjara karena makan uang rakyat. “Kader Partai Golkar tidak pernah terdengar melalui pemberitaan media masuk keluar penjara karena makan uang rakyat,” kata Bung Kelo sembari menegaskan bahwa itu bukti konsisten Partai Golkar dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Meski Pemilihan Umum baru akan dilaksanakan pada tahun 2014, tetapi Bung Kelo memprediksi bahwa Partai Golkar akan keluar sebagai pemenangnya.
Didukung dengan ketersediaan SDM yang handal dan syarat pengalaman politiknya, Partai Golkar saya pastikan akan keluar sebagai pemenang Pemilu pada tahun 2014, baik pada tingkat nasional, regional maupun pada aras lokal di Kabupaten Alor.
Secara terpisah Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Alor, Azer D. Laoepada, SH menegaskan bahwa kesejahteraan rakyat kecil menjadi target akhir dari perjuangan Partai Golkar. Prinsipnya demikian Laoepada, tujuan Partai Golkar sama dengan tujuan negara, yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Loepada mengaku dalam masa kepemimpinannya di DPD Partai Golkar pihaknya terus memberikan peringatan kepada empat anggota fraksi di DPRD Kabupaten Alor untuk terus memperjuangkan kepentingan rakyat kecil dalam tugas dan tanggung jawab di DPRD. “Rakyat kecil wajib diberikan perhatian khusus oleh DPRD dan pemerintah Kabupaten Alor,” pinta Loepada seadanya.
Dia mengaku bahwa anggaran yang masuk Alor masih mengalami keterbatasan, olah karena itu rakyat yang masih hidup di pedalaman, yang masih dililit dengan berbagai kesulitan, yang masih terisolir dalam banyak hal sehingga tidak memiliki akses ke pasar harus mendapatkan prioritas dalam pelaksanaan pembangunan.+++oktotefi

Golkar Patok Satu Kecamatan Satu Kursi

2011-08-05T21:44:00.004-07:00

foto, Azer D. Laoepada, SH

Kalabahi ON-Ini target yang dipatok Partai Golkar untuk Pemlihan Umum 2014. Partai dengan warna kebanggan kuning cemburu ini mematok akan meraih satu kursi satu kecamatan di hajatan politik paling bergengsi secara nasional dimaksud. Jika patokan itu menjadi nyata maka akan ada 17 anggota yang berasal dari Partai Golkar di DPRD Alor hasil Pemilihan Umum 2014 yang akan datang.

Target untuk meraih satu kecamatan satu kursi di Pemilihan Umum 2014 ini ditawarkan Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Drs. Immanuel Ekadianus Blegur, M.Si kepada para peserta pendidikan dan pelatihan kader penggerak territorial desa (Karakterdes) Partai Golkar, Sabtu (02/07) silam di Kalabahi.
Para peserta Diklat Karakterdes yang terdiri dari para Pimpinan Kecamatan Partai Golkar se Kabupaten Alor, pimpinan Partai Golkar Desa/Kelurahan, para Pengurus Lembaga Pengelola Kader (LPK) dan tokoh masyarakat itu menyanggupi untuk bekerja keras bagi kemenangan Partai Golkar sehingga harapan untuk meraih satu kecamatan satu kusri itu dapat terwujud.
Immanuel Blegur dihadapan para peserta Diklat Karakterdes mengaku, target untuk marih kemenangan ini memang tidak gampang dan bukan tanpa tantangan, tetapi dengan kerja keras dan dukungan para kader partai golkar, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan dan elemen strategis lainnya di daerah ini, mimpi ini akan bisa kita wujudkan.
Untuk mewujudkan impian memenangkan Partai Golkar maka dalam tahun 2011 yang sudah dicanangkan DPP Partai Golkar sebagai tahun kaderisasi, kita akan mengupayakan agar tercipta 100 kader di seluruh desa/kelurahan yang ada di tanah air, termasuk 175 desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Alor.
Jika 175 desa yang ada di daerah ini Partai Golkar mencipatakan 100 kader tiap desa/kelurahan maka terang Blegur, kita bisa keluar sebagai pemenang Pemilu pada tahun 2014. “Katakanlah satu dari seratus kader di tiap desa atau kelurahan berhasil menggalang minimal dua orang saja di tiap desa maka Partai Golkar sudah memiliki dua ratus hingga tiga ratus kader di masing-masing desa/kelurahan yang ada,” kata Blegur menjelaskan.
Menariknya, dalam kesempatan Diklat Kader itu, Blegur mengucapkan selamat bergabung dengan Partai Golkar secara khusus kepada Bung Kelo (Eklopas Th. Peny) dan beberapa tokoh yang baru pension dari rutinitas pekerjaan sebagai pegawai negeri sipil, seperti Drs. Seprianus Datemoly, Drs. Singsigus Pulingmahi, Drs. Jack Puling Gombang, Drs. Isak Hopni Ally, Edy Duka, BA; Abdul Malik Beleng, SH; Drs Nestorius Wenipada dan SM Malese
Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Alor, Azer D. Loepada, SH menegaskan target meraih satu kursi di satu kecamatan di Pemilu 2014 itu dalam Diklat Kader bagi Kader Partai Golkar di Kecamatan Alor Barat yang dilaksanakan di Desa Alor Kecil, Selasa (05/07) silam.
Kita sudah mematok bahwa satu kecamatan harus mendapatkan satu kursi di DPRD Kabupaten Alor. Target ini hanya bisa kita capai melalui kerja keras, ungkap Laoepada.
Menurutnya, kurang lebih delapan ribu pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2009 merupakan target yang harus digalang Partai Golkar agar bisa memenangkan Pemilu di setiap kecamatan. Sedangkan kurang lebih lima puluhan ribu pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2014 karena partai politiknya tidak lolos verivikasi juga menjadi target yang harus digalang Partai Golkar menghadapi Pemilun 2014. Dan Partai Golkar menurut Laoepada, memiliki optimisme untuk mendapatkan suara-suara itu dalam Pemilu 2014. Laoepada menegaskan, kalau Partai Golkar Kecamatan Alor Barat Laut menyumbang dua hingga tiga kursi karena jumlah pemilihnya besar maka itu jauh lebih baik.+++oktotefi

Anggota Polisi Diminta Hindari Perbuatan Tercela

2011-08-05T21:39:00.000-07:00

foto, AKBP. Drs. Dominikus Yampormase
Kalabahi ON-Aparat Polres Alor diminta selalu mawas diri dan menghindari perbuatan-perbuatan tercela yang merusak citra Polri. Jaga profesi dan hindari tindakan-tindakan yang merusak citra polisi.

Kepala Kepolisian Resor Alor AKBP. Drs. Dominikus Yampormase mengingatkan hal itu ketika memimpin upacara kenaikan pangkat personel lingkup Polres Alor, Kamis (30/07) silam di Lapangan Upacara Polres Alor.
Jaga profesi dan hindari tindakan-tindakan tercela. Tidak usa kerja tugas orang lain, kerja tugas masing-masing, pinta Dominikus.
Menurut Dominikus, kenaikan pangkat bagi anggota POLRI bukan pristiwa rutin yang sambil lalu kita nikmati, tetapi kenaikan pangkat ini merupakan kerja keras dalam melaksanakan tugas-tugas pengayoman terhadap masyarakat. Kenaikan pangkat juga bukan pristiwa kebetulan, bukan ketemu di jalan, tetapi kenaikan pangkat seperti ini merupakan campur tangan istri dan anak-anak, termasuk campur tangan semua pihak.
Kapolres yang dikenal sangat akrab dengan pekerja media ini menegas bahwa tanpa campur tangan keluarga, terutama istri dan anak-anak dan tanpa kerja keras dari anggota, mustahil hari ini dilakukan upacara kenaikan pangkat. Apalagi dalam era keterbukaan seperti saat ini kenaikan pangkat menjadi sebuah tantangan tersendiri karena kinerja anggota polisi terus mendapatkan sorotan publik.
Dominikus mengingatkan kepada tiga puluhan anggota Polres Alor yang mengalami kenaikan pangkat bahwa dengan dinaikan pangkat satu tingkat dari pangkat sebelumnya berarti ada beban dan tanggung jawab baru yang besar. “Pangkat besar maka tanggung jawab juga besar. Saya harap mulailah bekerja secara baik dari hal-hal yang kecil. Kita tidak mungkin mengerjakan pekerjaan besar jika tidak berhasil dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan kecil. Kalau kecil tidak bisa maka jangan harap bisa kerja yang lebih besar,” kata Dominikus menasehati.
Dijelaskannya, tidak ada PNS berijasah SMA yang gajinya sama dengan anggota POLRI berijasah SMA. Karena itu sekali lagi jaga profesi dan hindari tindakan-tindakan tercela.
Dominikus yang dikonfirmasi usai memimpin upacara kenaingkan pangkat tiga puluhan anggota Polres Alor mengaku, dari Januari hingga Juni, di lingkungan Polres Alor terdapat 19 anggota Polri yang dikenakan hukuman disiplin. Semuanya kami proses sehingga ada anggota yang dilakukan penahanan terhadap kenaikan pangkat ada yang ditahn di sel khusus. Untuk periode ini belum ada yang dikenakan sangsi disiplin hingga pemecatan, katanya. Menurut Dominikus, 19 anggota Polri yang dikenakan hukuman disiplin ini lebih banyak diantara mereka melakukan kumpul kebo, ada yang mangkir dari tugas. “Lebih banyak kumpul kebo, tetapi semuanya sudah kami proses,” tandas Dominikus seadanya. mw

Sekretaris Dinas Pendidikan Diperiksa Polisi dan IRDA

2011-08-05T21:28:00.000-07:00

foto, Amirullah, SH, MAP

Kalabahi ON-Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Alor Taruamang S. Dan Bekak, S.Pd sudah diperiksa penyidik Kepolisian Resor Alor dan IRDA setempat. Dan Bekak begitu Taruamang S. Dan Bekak, S.Pd biasa disapa dipaksa berurusan dengan aparat penegak hukum atas laporan stafnya berinisial NSL bukan SM karena meremas payudara staf dimaksud pada saat jam kerja.

Kepala Kepolisian Resor Alor AKBP. Drs. Dominikus Yanpormase melalui Kepala Satuan Reserse dan Kriminal, IPTU. Anthonius Mengga membenarkan bahwa pihaknya sudah melakukan pemeriksaan terhadap Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Alor Taruamang S. Dan Bekak, S.Pd atas laporan salah seorang staf.
Menurut Mengga, pihaknya sudah memeriksa saksi korban dan beberapa saksi lain yang menjadi tempat pengaduan korban setelah terjadinya kejadian. Setelah memeriksa beberapa saksi termasuk saksi korban baru pihaknya terang Mengga melakukan pemeriksaan terhadap Dan Bekak sesuai laporan korban.
Tidak hanya pihak kepolisian yang melakukan pemeriksaan terhadap korban pelecehan, kasus yang menimpa NSL ini juga sudah ditangani oleh IRDA atas perintah Bupati Alor, Drs. Simeon Th. Pally.
Kepala IRDA Kabupaten Alor, Amirullah, SH, MAP kepada media ini membenarkan bahwa pihaknya sudah melakukan pemeriksaan terhadap Dan Bekak dan korban sesuai perintah Bupati Alor.
Taruamang S. Dan Bekak, S.Pd ketika dikonfirmasi media ini mengenai pengaduan stafnya itu enggan berkomentar banyak kecuali mengaku mengikuti laporan yang telah disampaikan kepada aparat penegak hukum.
Sebagaimana berita media ini edisi sebelumnya bahwa kisah pilu yang menimpa NSL yang baru bekerja sebagai PNS di Dinas Pendidikan Kabupaten Alor tahun 2009 ini bermula ketika korban mengoperasikan komputer di ruang internet pada bagian perencanaan Dinas Pendidikan, Selasa (07/06) sekitar pukul 13.00 wita.
Ada beberapa staf yang biasa berada di ruang internet, tetapi waktu itu saya sendirian berada dalam ruangan internet. Saat sedang mendonloat beberapa bahan di internet, masuklah Pak Dan Bekak. Dia sempat menanyakan kepada saya tentang apa yang saya kerjakan. Saya bilang Pak Dan kalau saya sedang mendonloat beberapa bahan di internet, kisa korban kepada media ini, Kamis (09/06) silam.
Selang beberapa saat, orang kedua di Dinas Pendidikan Kabupaten Alor itu memberikan uang senilai Rp. 100.000 untuk panjar sepatu yang telah dibeli secara kredit. Dan kemudian menghampiri korban dan meremas pinggul korban bagian kanan dan secara perlahan merambah naik ke bagian payudara korban sehingga korban langsung menepis tangan pelaku, kisah korban menambahkan. Korban mengaku langsung meninggalkan pekerjaan di ruang internet begitu menjadi sasaran perbuatan tidak terpuji dari sang atasan, lalu menceriterakan pristiwa yang dialaminya kepada beberapa teman kerja di kantor. Tak tahan dengan prilaku atasannya, korban kemudian menghubungi suaminya yang juga bekerja sebagai PNS di Dinas Perkebunan Kabupaten Alor untuk menjemputnya di kantor tanpa menceriterakan pristiwa yang dialaminya terlebih dahulu. Mungkin karena suami korban juga banyak kerjaan kantor sehingga belum meladeni permintaannya. Korban lalu memutuskan menggunakan jasa ojek untuk mengantarnya ke tempat kerja sang suami. “Saya tidak bisa tahan air mata saya ketika ketemu suami saya di kantornya karena saya rasa jemari tangan Pak Dan Bekak masih nempel di payudara saya,” kata korban seadanya. Karena menangis sehingga suami korban menanyakan kepada korban apa persoalan yang dihadapi di tempat kerja. Korban kemudian menceriterakan kejadian yang dialami kepada sang suami. Suami korban langsung naik pitam sehingga sontak mengatakan, ini hari saya musti pukul orang. Suami korban langsung menuju ruang kerja atasan dengan maksud memohon ijin untuk keluar sebentar ke tempat kerja Dan Bekak. Tiba di Kantor Dinas Pendidikan Kabuapetn Alor, suami korban tidak berhasil menemui Dan Bekak sehingga ia hanya menemui kolega Dan Bekak, Alberd Ouwpoly. Suami korban baru bisa tenang ketika Ouwpoly berjanji untuk menghadirkan korban dan suaminya dalam pertemuan siang itu juga dengan menghadirkan Dan Bekak agar jelas masalahnya seperti apa. Tetapi pertemuan yang dijanjikan Ouwpoly tidak dilakukan. cruon

Menang Pemilu Hanya Bisa Dengan Kerja Keras

2011-08-05T21:15:00.001-07:00

foto, Azer D. Laoepada, SH dan Drs. Immanuel E. Blegur

Kalabahi ON-Ini pesan Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Alor Azer D. Loepada kepada segenap warga Partai Golkar. Target Partai Golkar meraih kemenangan di sejumlah Pemilu hanya bisa kita capai dengan kebersamaan dan kerja keras.

Hal ini dikemukakan Loepada ketika memberikan sambutan pada pembukaan Pendidikan dan Pelatihan Training Of Trainers (TOT) bagi kader Partai Golkar yang dipusatkan di Aula Watangmelang, Rabu (06/07) silam.
Hadir dalam TOT bagi Kader Partai Golkar itu nara sumber yang memiliki jam terbang secara nasional yakni Drs. Immanuel E. Blegur, M.Si selaku Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar dan Romanus selaku Pengurus Lembaga Pengelola Kader DPP Partai Golkar.
Laoepada dalam sambutannya mengatakan, Diklat TOT yang diselenggarakan hari ini merupakan langka awal untuk mengsukseskan catur kedua dari program umum Partai Golkar yakni sukses regenerasi dan kaderisasi. “TOT ini dilakukan setelah Diklat Kader. Setelah TOT usai akan segera dilaksanakan Diklat Karakterdes di seluruh kecamatan dan desa yang ada di Kabupaten Alor,” kata Loepada.
Peserta Diklat TOT yang siap mengikuti Diklat ini demikian Laoepada, dianggap mampu untuk menjadi tutor dalam Diklat Karakterdes di masing-masing wilayah yang akan kita selenggarakan dalam tahun ini.
Menurut Laoepada, konsolidasi organisasi hanya bisa sukses dilaksanakan jika kita mempersiapkan kader secara baik di semua jenjang organisasi, baik di tingkat DPD, Kecamatan maupun desa dan kelurahan.
Dijelaskan Loepada bahwa, Partai Golkar akan mengawali sukses Pemilu yang merupakan salah satu program umum Partai Golkar dengan Pilkada Gubernur dan Pilkada Kabupaten. “Mari rapatkan barisan pada tahapan organisasi, kaderisasi sehingga harapan untuk sukses pemilu bisa kita raih,” pinta Loepada.
Dalam pandangannya jelas Laoepada, kebersamaan, persaudaraan, kepatuhan terhadap makenisme merupakan faktor pendorong untuk meraih kesuksesan. “Jaga keutuhan dan kebersamaan agar bisa kita raih kemenangan,” pinta Laoepada menambahkan. +++oktotefi

Golkar ABAL Siap Sumbang Tiga Kursi DPRD Alor

2011-08-05T21:03:00.001-07:00

foto, Rahmad Marweki dan Kasman Kokoh

Alor Kecil ON-Pemilihan Umum Anggota Legislative baru akan dimulai pada tahun 2014. Tetapi Partai Golkar terus melakukan konsolidasi membangun soliditas kader menghadapi hajatan politik lima tahunan dimaksud. Di Kecamatan Alor Barat, warga partai berlambang pohon beringin ini menyatakan tekat untuk menyumbang tiga kursi di DPRD Kabupaten Alor pada Pemilu 2014.

Tekat warga Partai Golkar Kecamatan Alor Barat Laut ini dikemukakan Ketua Partai Golkar Kecamatan Alor Barat Laut, Rahmat Marweki dalam laporannya ketika diselenggrakan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kader Partai Golkar Tingkat Kecamatan Alor Barat Laut di Desa Alor Kecil, Selasa (05/07) silam.
Menurut Marweki, untuk meraih kemenangan sebagaimana yang diharapkan itu pihaknya terus melakukan penggalangan, termasuk mengakomodir beberapa tokoh kunci di wilayah Kecamatan Alor Barat Laut kedalam kepengurusan Partai Golkar Kecamatan Alor Barat Laut.
Mantan anggota DPRD Kabupaten Alor ini mengatakan, sekitar sebelas ribu pemilih di Kecamatan Alor Barat Laut, Partai Golkar optimis akan memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan umum yang akan dating.
“Dari 11 ribu lebih pemilih di ABAL, saya ingin tegaskan bahwa kami siap sumbang dua hingga tiga kursi di DPRD Alor pada Pemilu Tahun 2014 yang akan datang. Saya tidak sekedar omong. Saya sudah mengakomodir beberapa tokoh yang punya pengaruh dalam struktur Partai Golkar Kecamatan Alor Barat Laut,” tandas Marweki.
Marweki menegaskan bahwa keinginannya untuk bergabung dengan Partai Golkar karena tujuan Partai Golkar sama dengan tujuan Negara yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat kecil. Selain itu terang Marweki, wilayah Kecamatan Alor Barat Laut dalam pandangannya dikuasai oleh para pejuang yang dibesarkan oleh Partai Golkar. Karena itu, “Kami tetap semangat untuk berjuang. Targetnya memenangkan Partai Golkar di Pemilu 2014,” timpal Marweki berjanji.
Senada dengan Marweki, salah seorang tokoh masyarakat Kecamatan Alor Barat Laut, Kasman Kokoh menegaskan sikapnya bahwa semua kekuatan di wilayah itu akan diarahkan kepada kemenangan Partai Golkar di Pemilihan Umum Tahun 2014. “Kami sudah siapkan barisan, satukan tekat untuk memenangkan Partai Golkar di Pemilu 2014,” kata Kokoh yang juga Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Kecamatan Alor Barat Laut.
Optimisme pensiunan guru ini untuk memenangkan Partai Golkar di Pemilu 2014 didasarkan pada pertimbangan bahwa sejak awal atau sejak dini Partai Golkar sudah mempersiapkan kader terlatih yang menjadi ujung tombak untuk mengantarkan kemenangan bagi Partai Golkar. “Persiapan kader partai melalui pendidikan dan pelatihan ini tidak dilakukan oleh partai lain. Di sinilah nilai lebih Partai Golkar. Kalau kita siapkan kader terlatih melalui pendidikan dan pelatihan maka kita di Partai Golkar yang lebih siap menghadapi Pemilu 2014. Karena itu kemenangan menjadi harga mati,” kata Kokoh.
Menurut Kokoh, untuk Partai Golkar di wilayah Kecamatan Alor Barat Laut, setelah hari perayaan hari raya kita akan kumpul untuk menyusun kekuatan susun kekuatan menghadapi Pemilu 2014, tetapi sebelumnya kita akan bicarakan bagaimana persiapan Partai Golkar di Kecamatan Alor Barat Laut menghadapi pemilihan umum kepala daerah pada tahun 2013.

Partai Golkar demikian Kokoh memiliki tujuan dan program yang jelas sebagaimana tujuan Negara karena itu pihaknya tidak terlalu sulit mengarahkan kekuatan untuk memenangkan semua hajatan politik yang akan kita hadapi. “Program Partai Golkar itu jelas, berpihak kepada kepentingan rakyat kecil. Aksi nyatanya menyentuh kepentingan rakyat. Kadernya memiliki kemampuan yang tidak diragukan. Ini yang sesungguhnya menjadi kekuatan Partai Golkar untuk memenangkan Pemilu,” katanya Menurutnya, dengan dukungan ketersediaan kader yang memiliki kemampuan dan pengaruh yang besar, Partai Golkar akan kita kembalikan kejayaannya di Pemilu 2014 sebagaimana kejayaan yang pernah dialami selama 30-an tahun lamanya.
Sebenarnya terang Kokoh, wilayah Kecamatan Alor Barat Laut ini merupakan lumbung Partai Golkar. Dari Sekber, datang di Golkar dan kemudian menjadi Partai Golkar jelas Kokoh, partai ini sebenarnya sudah mengakar dan dikenal oleh masyarakat. Lebih khusus di Desa Alor Kecil, pernah Partai Golkar meraih 100 % suara di Desa Alor Kecil. Saat itu Alor Kecil dipimpin oleh Kepala Desa, Mohammad Amir Maine. Kejayaan ini yang sudah menjadi tekat untuk kami kembalikan,” ungkap Kokoh.
Sedangkan Kepala Desa Alor Kecil, Yasim Arkiang dalam kegiatan Diklat Kader Partai Golkar itu mengingatkan kepada segenap kader Partai Golkar, jika ingin memenangkan sesuatu dalam perjuangannya maka harus menjaga kebersamaan, kekompakan. “Kebersamaan dan kekompakan harus tetap dijaga agar apa yang kita inginkan dapat tercapai,” kata Arkiang.
Menurut Arkiang, pengalaman lalu menjadi guru besar bagi kita, kegiatan ini kiranya menjadi bekal untuk memperjuangkan kepentingan rakyat secara sungguh-sungguh.
Ketua DPD Partai Golkar, Azer D. Laoepada, SH mengatakan, kegiatan Diklat ini merupakan salah satu sukses dari program Partai Golkar yang telah dicanangkan dalam Munas VIII Partai Golkar di Pekanbaru, yaitu sukses kaderisasi. Peserta Diklat harus menjadi pejuang Partai Golkar di lapangan terutama memenangkan Partai Golkar di beberapa hajatan politik yang dihadapi Partai Golkar, pinta Laoepada.+++oktotefi

Kinerja Aparatur Tidak Seimbang Dengan Megahnya Kantor Bupati

2011-08-05T20:59:00.001-07:00

foto, Kantor Bupati Alor yang megah

Kalabahi ON-Ini penilaian salah seorang tokoh pemuda Kabupaten Alor, Eliazar Yetimau terhadap kinerja PNS di Kantor Bupati Alor. Dalam pengamatannya, kinerja aparatur yang ada bagian-bagian sekretariat Kabupaten Alor tidak seimbang dengan kemegahan Kantor Bupati Alor. ‘Kantor megah tetapi staf hanya mengantuk di ruang kerja. Kalau tidak ngantuk ya sudah pasti bermain game di computer,’ tandas Yetimau seadanya.

Kepada media ini Yetimau mengaku sangat kesal dengan kinerja aparatur Negara yang bekerja di Kantor Bupati Alor. Mereka yang adalah abdi Negara dan abdi masyarakat di bagian-bagian yang ada di Kantor Bupati Alor itu kerjanya hanya ngoborol dengan teman sepanjang jam kantor. Kalau tidak ngobrol duduk mengantuk. Kalau tidak mengantuk ya sudah pasti bermain game di komputer, timpal Yetimau.
Apalagi jelas Yetimau, ada pimpinan di kantor megah itu yang kerjanya hanya mau jalan-jalan habiskan uang Negara. Menurutnya, kinerja PNS di Kantor Bupati Alor itu sangat buruk karena pada jam-jam siang setelah isterahat itu banyak ruang kerja di bagian-bagian yang tidak ada penghuni. Yang aneh, ada PNS di bagian tertentu di Kantor Bupati Alor yang hanya masuk kantor kalau Bupati Alor berada di tempat dan masuk kantor. “Ada PNS tertentu yang tidak berkantor kalau bupati tidak masuk kantor atau berada di luar daerah,” kisa Yetimau.
Yetimau menegaskan bahwa pernah Kantor Bupati Alor dibiarkan kosong tanpa satupun pemimpin yang berkantor. “Dari Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah hingga semua asisten tidak berada di Kantor Bupati. Semua melakukan perjalanan dinas keluar daerah,” jelas Yetimau menambahkan.
Mestinya terang Yetimau, jika Bupati dan Wakil Bupati Alor berada di luar daerah maka pejabat daerah lainnya mengurungkan niat untuk keluar daerah.
Menurut dia, buruknya kinerja apparatus ini bisa saja kebiasaan para pejabat teras daerah membiarkan kantor megah itu tanpa pimpinan.
Tetapi anggapan ini jika tidak benar maka sebaiknya para pejabat daerah yang menangani masalah kepegawaian supaya dapat menertibkan aparatur yang suka meninggalkan tempat kerja pada saat jam kantor atau jam kerja, pinta Yetimau berharap. “Saya ini heran, PNS yang melakukan isterahat siang itu biasanya lebih banyak yang tidak kembali. Sehingga ada ruangan kerja yang dibiarkan kosong tanpa penghuni pada saat jam kerja,” ungkapnya.
Yetimau bahkan menyarankan kepada wartawan media ini untuk memantau secara langsung pada saat siang setelah isterahat. “Kalau bu tidak percaya nanti bu ke Kantor Bupati Alor setelah jam isterahat,” pinta Yetimau memberi saran. Kepada Bupati Alor Yetimau menyarankan agar jangan membiarkan Kantor Bupati Alor yang megah itu tanpa satu pejabat teras daerah sebagaimana yang pernah terjadi. Jika Bupati dan Wakil Bupati Alor karena kepentingan daerah harus berada di luar Alor maka minimal salah seorang asisten diberi tugas untuk menjaga Kantor Bupati. “Saya hanya takut kalau terjadi sesuatu pristiwa luar biasa yang harus membutuhkan kebijakan pimpinan daerah. Kita tentu tidak menginginkan hal itu terjadi, tetapi siapa tahu kalau terjadi sesuatu kejadian luar biasa,” katanya. morisweni

SPBU Ombai Nyaris Ludes

2011-08-05T20:53:00.001-07:00

foto, Ini SPBU Milik PT Ombay Yang Sudah Beroperasi Kembali

Kalabahi ON-Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Milik PT Ombay di wilayah Air Kenari, Kalabahi nyaris ludes terbakar pada Rabu (29/6/2011) pagi. Sempat terjadi kebakaran dia area tangki penampungan BBM, namun api berhasil dipadamkan.

Kepada pers salah seorang operator SPBU itu, Abner Huluang mengatakan, peristiwa ini terjadi sekitar pukul 09.30 Wita. Saat itu sebuah mobil tangki BBM milik pertamina dengan Nomor Polisi DH 2185 F kapasitas 5.000 liter BBM, tengah mengisi bensin di tangki penampungan SPBU tersebut.
Saat pengisian berjalan sekitar lima menit, tuturnya, tiba-tiba api muncul dari mulut tangki penampungan BBM di SPBU tersebut. Api ini dengan cepat membesar. Beruntung saat itu sopir mobil tangki masih berada di atas mobil, sehingga dia langsung mematikan proses pengisian BBM, menghidupkan mobil tangki dan berlari menjauh dari SPBU.
Menurut Huluang, kobaran api saat itu cukup besar dan menjangkau tanaman di kawasan itu yang jaraknya sekitar 3-4 meter dari titik kebakaran semula. Tingginya kobaran api, kata dia, mencapai sekitar dua meter.
“Kita operator ada empat orang, kami semua berusaha memadamkan api dengan pasir dan alat pemadaman
kebakaran yang ada di lokasi SPBU. Kami akhirnya berhasil memadamkan api sehingga tidak merambat,” kisah Huluang.
Dia mengatakan, beruntung kobaran api tidak menyambar pompa pengisian BBM yang jaraknya hanya terpaut sekitar lima meter dari lokasi kebakaran.
“Saat mobil tangki sedang isi BBM di tangki penampungan, di bagian pompa pengisian tidak ada antrean kendaraan. Hanya ada satu sepeda motor bebek yang dikendarai seorang bapak dengan dua anak puterinya. Bapak ini karena belum dilayani, dia bersama dua anaknya turun dari motor dan berjalan ke sekitar rumah SPBU,” katanya.

Pemantik Gas
Usai kebakaran, kata Huluang, dilakukan pengecekan dan ternyata ditemukan sebuh pemantik gas (petek) berwarna merah di dekat dengan mulut tangki penampungan BBM di SPBU tersebut.
“Kami tidak tahu ini petek siapa. Sebelumnya kondisi SPBU steril,” kata Huluang.
Kapolres Alor, AKBP Dominicus Yampormase dan Kasat Reskrim Polres Alor, Iptu Anthonius Mengga langsung turun ke TKP. Mengga kepada Pos Kupang mengatakan,
polisi belum dapat menyimpulkan sebab kejadian tersebut. Polisi masih melakukan penyelidikan.
Dari olah TKP, katanya, kebakaran terjadi pada bagian tutup tangki penampungan BBM.
Pantauan Pos Kupang, SPBU tersebut belum bisa beroperai melayani pengisian BBM pasca-kejadian tersebut. SBPU baru akan beroperasi kembali setelah petugas Pertamina melakukan pemeriksaan kerusakan yang terjadi atas kebakaran itu. joka

Tidak Bayar Tanah Arnolus Lema Segel Kantor Desa Likuatang

2011-08-05T20:48:00.001-07:00

Foto: Alexander Fankari

Likuatang ON-Kantor Desa Likuatang Kecamatan Alor Tengah Utara (ATU), di kabarkan sudah di segel pemilik tanah Arnolus Lema yang juga warga di Desa itu sejak Maret 2011 lalu. Kepada media ini Kamis (23/06/11) lalu, salah seorang tokoh masyarakat di desa itu Alexander Fankari mengatakan, sudah tidak ada lagi aktifitas di kantor itu. Kantor Desa Likuatang di segel Arnolus Lema karena hingga saat ini belum bayar harga tanah.

Alexander Fankari mengaku sudah ada dana untuk pembayaran tanah itu sebesar 17 juta, namun sampai dengan saat ini belum juga dibayar oleh Kepala Desa (Kades) Likuatang L. M Lakapada.
Menurut Fankari sudah ada rapat Paripurna Kades Likuatang bersama seluruh aparatur desa pada tanggal 23 Februari 2011 mengenai rencana pembayaran tanah. Namun rapat yang di gelar itu tidak menghasilkan kesimpulan karena Kades L. M. Lakapada dikabarkan mabuk karena sudah mengkonsumsi minuman yang mengandung sebelum rapat digelar.
Ayah kandung Sekretaris Distamben Kabupaten Alor Sem Fankari, S.Sos itu mengaku, setiap kali gelar pertemuan di Kantor Desa, Kades L.M. Lakapada sudah mengkonsumsi alkohol sebelumnya yang berujung untuk membatalkan segala agenda rapat dimaksud, sehingga rapat di pimpin oleh Ketua BPD Desa Likuatang Markus Fanpada.
Ketua BPD Desa Likuatang Markus Fanpada ketika ditemui media ini juga mengatakan, dana Rp. 17 juta yang rencana akan di gunakan untuk pembayaran tanah itu sudah tidak ada lagi karena habis dipakai Kades Lakapada. Dana Rp. 17 juta itu kata Fanpada, berasal dari PAD Desa Likuatang dari tahun 2008 hingga 2010 melalui beras miskin (raskin) yang harga Rp.1.600/Kg namun dalam kesepakatan bersama warga ditambah Rp. 400 menjadi Rp.2000/Kg. Kelebihan harga beras senilai Rp. 400 itu disimpan di kas untuk keperluan desa. Dalam pertanggung jawaban Kades melalui sidang paripurna, PAD 2008-2010 Rp. 400/KK itu total semuanya Rp. 32 juta 616 rupiah. Rp. 17 juta digunakan untuk pembayar tanah lokasi kantor desa tetapi sampai saat ini tidak ada realisasi.
Markus Fanpada juga mengatakan, total dana PAD Desa Likuatang itu sangat besar jika dibandingkan dengan dengan desa lain. Pipa Desa 51 batang yang dijual, retribusi batu/pasir, urusan perkara tapi realisasi tidak ada sama sekali. Ketua BPD juga mengaku setiap kali gelar rapat desa bersama masyarakat, Kades Lakapada sudah mengkonsumsi alkohol sebelumnya sehingga dalam rapat agenda PAD tidak disinggung. “Kalau masyarakat sudah angkat bicara soal PAD, itu sama dengan tutup rapat, kalau tidak maka Kades Lakapada akan pegang botol sopi baru ribut di kantor”, kisah ketua BPD.
Sementara Arnolus Lema yang ditemui media ini juga menjelaskan, sebenarnya tidak segel Kantor Desa, tetapi pertama kali ia membuat surat kepada Kades bahwa tanah itu Rp. 25.000 permeter persegi, namun tidak ada tanggapan dari Kades sehingga pihaknya langsung segel. Arnolus Lema mengaku tidak ingin melakukan hal itu, tapi berhubung juga dengan sikap Kades yang setiap hari hanya urus mabuk sehingga pihaknya melakukan segel. Lema mengatakan akan membuka kembali kantor itu, apabila sudah ada tanggapan dari Kades L. M Lakapada.
Kades Likuatang L. M Lakapada tidak berada di tempat ketika media ini mengklarifikasi kejadian dimaksud. joka

Kalabahi Angker di Malam Hari

2011-08-05T20:46:00.000-07:00

Kalabahi ON-Jika jalan malam hari di Kota Kalabahi, maka kesan angker menghantui warga. Pasalnya sepanjang ruas jalan protokol kondisinya gelap. Sebagian besar lampu jalan di kota penerima Adipura ini tidak menyala.

Kurang lebih tiga bulan terakhir hingga pekan silam, sebagian besar lampu jalan di kawasan jalan protokol di kota ini tidak menyala.
Hanya dua mata lampu di sekitar Jalan Diponegoro atau di kawasan Kantor Kejari Kalabahi yang menyala.
Lampu jalan yang tidak berfungsi juga ditemui di wilayah Telkom, Kampung Baru, Sawah Lama, Air Kenari, Tombang hingga kantor bupati lama di wilayah Padang Takukur.
Lampu jalan meski tidak berfungsi sekian bulan tapi belum ada upaya pemerintah daerah sebagai penanggungjawab wilayah untuk mengganti atau memperbaikinya.
Terkait masalah ini, Kepala Bagian Umum dan Humas Setda Alor, Johni Bruser yang dikonfirmasi di lantai 1 Kantor Bupati Alor, membenarkan jika kota ini sebagian besar lampu jalannya tidak berfungsi.
“Saya sudah tanya staf mengenai upaya perbaikan lampu jalan yang ada tapi staf mengatakan tanggungjawab mengurus lampu jalan di Kota Kalabahi sudah diserahkan ke Dinas Keuangan, Pendapatan, dan Aset (PKA) Alor,” jelasnya.
Bruser mengatakan, urusan lampu jalan sebelumnya di Bagian Umum yang menanganinya. Namun dirinya akan melakukan koordinasi mengenai hal ini agar lampu jalan cepat diperbaiki.
“Saya cek urusan lampu jalan tanggung jawabnya diserahkan ke Dinas PKA. Tapi informasinya untuk biaya perawatan dan biaya rekening PLN dibayar Bagian Umum,” ungkapnya.
Brusen sebagaimana yang dikutip salah satu harian terbitan Kupang mengaku sistem pembayaran biaya pemakaian lampu jalan ke PLN tidak dihitung cuma lampu yang menyala tapi lampu yang tidak berfungsi juga semuanya dibayar.
“Berarti kita rugi. Makanya harus segera diperbaiki lampu jalan yang rusak,”tandas Bruser yang baru sebulan menjabat Kabag Umum.
Dia mengusulkan urusan lampu jalan sebaiknya pemerintah hanya melaksanakan fungsi pengawasan, dan tanggungjawab pemeliharaannya diserahkan kepada oragnisasi pengusaha listrik yang ada di Alor.
“Kita pakai sistem kontrak. Kita kasih organisasi pengusaha listrik pelihara. Jika ada kerusakan mereka lapor kita turun lihat baru mereka lakukan penanganan,”jelasnya. pk

LSM DiVha Mandiri Anjangsana ke Panti Asuhan Kasih

2011-08-05T20:44:00.000-07:00

Kalabahi ON-Dalam memperingati HUT nya yang ke-2 LSM DiVha Mandiri Kalabahi pada tanggal 19 Juni 2011 lalu, LSM DiVha Mandiri melakukan anjangsana ke panti asuhan Kasih Kalabahi pimpinan Ny. Ika Hae, S. Th yang terletak di wilayah Sawa lama Desa Lendola Kalabahi.

Rombongan LSM DiVha Mandiri yang terdiri dari Hans Banik (Ketua), Vinny Tnunay (Sekertaris), Ny. Diana Enggawati dari Prima Elektronik dan anggota LSM DiVha Mandiri bersama keluarga diterima oleh Ny. Ika Hae, S.Th dan 20 anak Panti Asuhan Kasih, minggu (19/6/2011).
Pantauan Ombay News, suasana Panti Asuhan Kasih saat itu begitu gembira dan ada rasa haru antara pimpinan bersama anak-anak panti asuhan Kasih dan rombongan LSM DiVha Mandiri, pasalnya mereka semua pernah bersama-sama pada satu lembaga yang kemudian berpisah untuk masing-masing mengembangkan usahanya dan kini mereka bertemu dengan prestasinya masing-masing. Dalam kunjungan ke Panti Asuhan Kasih, LSM DiVha Mandiri menyerahkan bantuan kepada 20 anak panti berupa buku tulis, penah, mie instan, makanan ringan dan sejumlah uang tunai yang diserahkan langsung oleh Ny.Diana Enggawati dan Hans Banik sebagai Ketua LSM DiVha Mandiri.
Saat menyerahkan bantuan tersebut, Ketua LSM DiVha Mandiri Kalabahi Hans Banik mengatakan, LSM DiVha Mandiri adalah salah satu LSM yang mempunyai kepedulian kepada masyarakat kecil, terutama masyarakat ekonomi lemah.
"Kami membantu masyarakat ekonomi lemah yang membutuhkan modal untuk mengembangkan usahanya, selain itu juga kami memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin memiliki barang-barang elektronik dan barang mobeler tetapi belu punya uang kes bisa dilakukan kredit, kami siap membantunya,"jelas Banik.
Banik juga menambahkan, di HUT ke-2 LSM DiVha Mandiri Kalabahi merasa terpanggil untuk memberikan bantuan ala kadarnya untuk membantu meringankan sedikit beban yang dialami oleh anak-anak yang ada di Panti Asuhan Kasih. "Mungkin kebutuhan anak-anak panti ada begitu banyak, tapi dalam kesempatan kali ini kami melihat kebutuhan akan alat sekolah berupa buku tulis dan penah karena sebentar lagi mereka sudah masuk tahun ajaran baru, kedepan kita bisa perhatikan kebutuhan pakain seragam dan sepatu sekolah. Jangan dilihat besarnya bantuan yang kami berikan, tetapi lihat lah ini sebagai bentuk kepedulian kami,"ungkap Banik.

DiVha harus jadi yang terbaik
"LSM DiVha Mandiri Kalabahi harus menjadi yang terbaik dalam melayani masyarakat",ini lah pesan bermakna dari Pimpinan Panti Asuhan Kasih, Ny.Ika Hae, S.Th dengan penuh perasaan haru saat menerima rombongan LSM DiVha Mandiri Kalabahi.
Sebagian besar pengurus dan anggota LSM DiVha Mandiri adalah hasil didikan dari pimpinan Panti Asuhan Kasih, Ny. Ika Hae, S.Th, saat mereka berpisa Hans dan Vinny bersama beberapa anggota lain memilih membentuk satu LSM untuk membantu masyarakat ekonomi lemah.
Berbekal ilmu yang mereka dapat dari Ny.Ika Hae,S.Th kini mereka sudah mulai mandiri dalam menjalankan usaha mereka.
Pimpinan Panti Asuhan Ny. Ika Hae, S.Th mengatakan Proviciat kepada pimpinan dan semua crew LSM DiVha Mandiri yang sudah melakukan karya nyata dalam melayani masyarakat. Selain itu juga merasa banga karena apa yang ia ajarkan berupa kejujuran, ketekunan,tertib pembukuan kepada karyawan saat masih bersama, mereka masih pegang teguh itu dalam mengembangkan usahanya.
Ny.Ika Hae, juga mengisahkan masa sulit dan tantangan yang mereka hadapi selama mereka bersama dalam satu lembaga, banyak yang tidak percaya dan meragukan kinerja mereka tetapi berkat ketekunan dan keuletan ada yang sudah bisa mandiri. "Tidak semua orang yang ada di suatu lembaga itu jelek tapi ada yang bisa berprestasi untuk itu saya harapkan teman-teman yang ada di DiVha terus berjuang dengan kejujuran dan pertahankan kebenaran sehingga LSM DiVha Mandiri harus menjadi yang terbaik," katanya.
Dalam anjangsana LSM DiVha Mandiri, selain menyerahkan bantuan juga dilakukan doa dan makan bersama dengan semua anak-anak Panti Asuhan Kasih. oktotefi

13 Anak PAUD Sangkakala Diwisudakan

2011-08-05T20:35:00.000-07:00

foto, ---- Wisuda Anak-anak dari PAUD Sangkakala

Kalabahi ON-Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sangkakala gelar wisuda angkatan ke V tahun pelajaran 2010/2011 bagi 13 anak, yang di lakukan di aula Hotel Nusa Kenari Indah Jumad (17/06/11) lalu. Hadir dalam kegiatan itu, mewakili Kepala Kementerian Agama Kabupaten Alor Lisa Laning,S.Th, mewakili Kepala Dinas Pendidikan Drs. Wahid Kiko, Ketua Yayasan Sangkakala Josep Odja, Kepala PAUD Lim Chr Odja,S.Th serta 13 anak wisuda.

Wisudah diawali dengan prosesi peserta wisuda sambil menyanyikan mars PAUD Sangkakala. Selanjutnya doa pembukaan oleh salah seorang peserta wisuda Marvin Livingston Lasai, kemudian pembacaan puisi berjudul guruku oleh Hansel Giovan Djalila.
Mewakili Kepala Kementerian Agama Lisa Laning, S. Th dalam sambutan singkatnya mengatakan, walaupun wisuda kali ini jumlah siswa hanya 13 anak tapi, sangat berkesan karena memberikan motifasi. Meningkatkan kader penerus bangsa Indonesia pada umumnya, Nusa Kenari khususnya.
Drs. Wahid Kiko dalam sambutannya mengatakan, PAUD merupakan lembaga pendidikan yang dapat membentuk karakteristik anak usia dini ke bangku pendidikan tingkat SD. Diharapkan anak-anak ini dapat menggunakan toga yang sama pada usia 20 tahun keatas atau usia perguruan tinggi.
Sementara Ketua Panitia Christian Djalila,ST dalam sambutannya mengatakan, atas nama panitia penyelenggara pihaknya menyampaikan terima kasih kepada guru, Yayasan atau Instansi terkait yang selama ini mendidik anak untuk menjadi siswa-siswi yang baik sebagai generasi penerus bangsa. Harapan kami, supaya PAUD Sangkakala akan berkembang pesat, dengan didukung oleh perangkat, kelembagaan yang lebih baik dalam membantu dan membina kader-kader bangsa di usia dini.
Christian Djalila dalam sambutannya mengatakan, jumlah peserta wisuda sebenarnya 14 anak namun satu anak sedang mengalami gangguan kesehatan, harapan kami satu anak yang belum wisuda ini semoga bisa mengikuti pada wisuda angkatan selanjutnya. joka

Balai Besar Sungai Bangun Pengaman Pantai Mali

2011-08-05T20:32:00.000-07:00

Kalabahi ON-Balai Besar Wilayah Sungai Nusa Tenggara II akhirnya menepati janjinya kepada masyarakat Kabupaten Alor membangun pengaman pantai Mali.
Balai pimpinan Ir, Teuku Iskandar, MT ini sudah mulai membangun bangunan pengaman pantai dan pemecah gelombang (break water) di Pantai Wisata Mali di Kelurahan Kabola, Kecamatan Kabola. Pantai ini adalah salah satu lokasi wisata karena keindahan pasir putih dan perairan lautnya yang bersih. Sarana pengaman pantai ini dibangun untuk mengamankan pantai dari ancaman kerusakan yang diakibatkan terjangan gelombang laut.

Hal ini terungkap saat sosialisasi yang dilakukan PPK Pengaman Pantai-Sungai, Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II, Dominggus Dama, ST, MT, di Pantai Mali, Selasa (21/6/2011).
Sosialisasi ini dibuka Bupati Alor, Drs. Simeon Pally didampingi anggota DPRD Alor, Soleman Sings. Hadir juga Kepala Satker SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air SDA Wilayah Nusa Tenggara II, Ir. Budi Sucahyono, M.Si dan Camat Kabola, Soni Alelang.
Minggus Dama menjelaskan, pembangunan pengamanan pantai di wilayah NTT oleh pemerintah pusat menggunakan dana APBN murni total Rp 73 miliar. Dari jumlah ini alokasi untuk pembangunan pengaman pantai Mali di Alor sebesar Rp 10 miliar.
Minggus Dama bersyukur sebab kegiatan pembangunan di Pantai Mali mendapat dukungan penuh Bupati Simeon Pally.
Pembangunan di Pantai Mali, ungkap Dama, sesuai kontrak dimulai tanggal 10 Mei hingga 5 Desember 2011 dengan nilai kontrak Rp. 9.577.158.000. Pelaksana pekerjaan oleh PT Cahaya Intan Mas.
Dia menjelaskan, pembangunan pengaman Pantai Mali dilakukan dalam tiga tahap yakni pra konstruksi, konstruksi dan pasca konstruksi. Untuk konstruksi dilakukan sejumlah kegiatan, yakni bouw plan, pekerjaan jalan masuk area laut, pekerjaan pembersihan, galian, pasangan batu untuk tembok revetment, urukan sirtu reklamasi, stok dan pemasangan batu pengisi bangunan break water, pencetakan dan pemasangan kubus beton pemecah gelombang, pemasangan saluran drainase, pemasangan tangga turun, plesteran dan perapihan.
Untuk break water akan dibangun tiga bagian di laut. Untuk kegiatan pasca kontruksi hal penting yang perlu mendapat perhatian, yaitu agar dibuatkan perda sepadan operasional pantai (10 m) oleh Pemda Alor. Selain itu diharapkan adanya usulan masyarakat melalui pemerintah kabupaten baik untuk lanjutan pembangunan, maupun penanganan pantai lainnya.
Dama menyebutkan, permasalahan umum yang sering terjadi, yakni banyaknya pantai kritis yang belum tertangani secara teknis.
Masalah lain, penanganan pengaman pantai belum menyeluruh pada suatu tempat, penanganan yang ada masih dengan bangunan sederhana dan belum ada perda yang mengatur tentang sepadan pantai secara khusus, juga masih rendahnya kesadaran masyarakat atas bahaya gelombang laut pada pesisir pantai, dan terbatasnya dana yang disiapkan pemerintah.

Masyarakat Dukung!
Bupati Simeon Pally minta masyarakat di wilayah itu untuk mendukung pembangunan pengaman pantai wisata Mali. Pembangunan ini pun untuk menata pantai wisata yang terkenal ini agar menjadi lebih indah.
Bupati Pally berharap masyarakat bukan hanya mendukung tapi jika pembangunan telah selesai harus memeliharanya dengan baik.
Sejumlah tokoh masyarakat dalam dialog menyatakan dukungan penuh terhadap pembangunan pengaman Pantai Mali.
Masyarakat minta pelaksana proyek agar menghormati hak-hak masyarakat. Masyarakat harus dilibatkan dalam pekerjaan proyek.
Masyarakat juga minta pemerintah agar kegiatan yang dilakukan tidak hanya sebatas di pantai wisata Mali tapi dibagian timur dan barat lokasi pantai wisata ini yang perlu mendapat perhatian hingga ke pesisir pantai di wilayah Bandara Mali.
Kepala BLHD Alor, Drs. Nus Turwewi dalam dialog minta pelaksana agar kegiatan ini tidak membawa dampak negatif terhadap lingkungan. +++oktotefi

Jalan Menuju Tiga Kecamatan di Alor Terancam Putus

2011-08-05T20:26:00.000-07:00

Kalabahi ON-Jalan negara di Desa Tuti Adagae dan wilayah Irawuri, Desa Taramana, Kecamatan Alor Timur Laut (ATL) terancam putus. Jika dua titik jalan tersebut putus, maka tiga kecamatan di bagian timur Alor akan lumpuh total karena tidak bisa dilintasi alat transportasi darat.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPRD Alor, James Takalapeta, SH, di Kalabahi. Takalapeta menyampaikan hal ini setelah mengunjungi daerah itu dalam masa reses.
Takalapeta mengungkapkan, jalan pada dua titik yang terancam putus tersebut sudah dalam kondisi darurat. Dari luas badan jalan enam meter saat ini hanya pas untuk ban kendaraan roda empat jenis kecil yang bisa lewat. Itu pun harus ekstra hati-hati. Jika tidak maka kecelakaan tidak bisa dihindari. “Kendaraan seperti tronton atau truk besar, apalagi fuso, tidak mungkin bisa melewati jalan itu,” tandasnya.
Dia mengungkapkan, jika jalan itu tidak cepat ditangani, maka kerusakannya akan semakin parah dan mobilitas kendaraan ke bagian timur wilayah Alor akan lumpuh total. Kondisi itu akan memukul kegiatan pembangunan di wilayah timur Alor, yakni masyarakat di tiga kecamatan (ATL, Alor Timur dan Pureman) akan macet. Juga kehidupan masyarakat tidak dapat berjalan normal.
Dia mengatakan, kerusakan jalan di wilayah itu bukan baru terjadi, namun setiap tahun wilayah itu menjadi langganan gerusan. Setiap tahun terus ditanggulangi, namun selalu rusak akibat hantaman gelombang dari laut lepas di wilayah itu. “Jalan di wilayah itu setiap tahun menghadapi dua musim gelombang besar, yaitu musim timur dan musim barat,” ungkapnya.
Terkait rusaknya jalan itu meski terus diperbaiki secara rutin. Dia menilai, kerusakan itu akibat salah penanganan pemerintah. Konstruksi pembangunan setiap tahun selalu tidak sesuai standar. “Kita amati setiap kali jalan itu jebol pemerintah tangani dengan membangun tembok penahan. Pemerintah tidak berpikir untuk bagaimana membangun satu kali agar jalan tersebut aman dan tidak jebol lagi,” ungkap. Dia mengusulkan pemerintah membangun break water (pemecah gelombang) di wilayah laut.
PPK Jalan Negara di bagian Timur Pulau Alor, Altius Wololi menjelaskan, kerusakan jalan yang terancam putus itu dalam tahun ini akan ditangani. Usulan dana untuk penanganan jalan di titik yang rusak itu telah diakomodir pemerintah, namun masih menunggu penetapan.
Menurut Altius, jalan tersebut telah disurvai dan hanya menunggu dana untuk kegiatan penanganan. “Kita setuju agar jalan yang rusak di wilayah itu dibangun permanen agar tidak terus mengalami kerusakan setelah diperbaiki. Kalau untuk tipe konstruksi kita serahkan ke perencanaan untuk desain,” ungkap Altius. pk

SD Filial Bur Al Akhirnya Jadi Negeri

2011-08-05T20:09:00.001-07:00

foto,Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Alor, Taruamang S.D Bekak, S.Pd ketika membuka selumbung papan tanda SD Bur Al dan SMP satap Halerman di resmikan.

Bur Al ON-Ini wujud impian warga Bur Al dan Tronter Desa Margeta, Kecamatan Alor Barat daya (Abad), pasalnya SD Filial Bur Al yang masih menggunakan tiga ruang belajar itu, akhirnya di resmikan menjadi SD Negeri Bur Al pada Rabu (22/06/11) lalu. Pengresmian SD Filial Bur Al jadi SD Negeri itu, berlangsung bersamaan juga dengan pengresmian SMP satu atap (Satap) Halerman di lokasi yang sama. Hadir pada kesempatan itu, Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Alor Taruamang S.D. Bekak,S.Pd, Camat Abad Syafyuddin A.I. Djawa,SH, Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Abad Metu Legifani,S.Pd. Turut hadir pula pengawas Abia Plaikol,S.Pd dan Bernad Gen Al,S.Pd serta mantan Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Abad Yordan Libang.

Kegiatan pengresmian dan pemancangan papan SD Negeri Bur Al dan SD, SMP satap Halerman itu, di lakukan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Alor tanggal 18 Mei 2011 Nomor 79/HK/Kep/2011, tentang peningkatan status Sekolah Dasar Filial menjadi Sekolah Dasar Negeri dalam wilayah Kabupaten Alor. Tujuan kegiatan di maksud, untuk mencerdaskan kehidupan Bangsa sesuai amanat UUD 1945, untuk menuntaskan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, mendekatkan pelayanan pendidikan pada peserta didik serta meningkatkan sumber daya manusia yang handal, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Ketika aku meminta sekuntum kembang yang indah, Tuhan memberikan aku sebatang kaktus yang jelek. Ketika aku meminta seekor kupu-kupu yang indah, Tuhan memberikan aku seekor ulat yang jelek, sebagai manusia aku merasa kecewa. Tetapi dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama, kaktus yang jelek itu mengeluarkan kembang yang sangat indah, ulat yang jelek itu mengeluarkan kupu-kupu yang sangat indah dan itulah rencana Tuhan segala sesuatu indah pada masanya, demikian Camat Abad Syafyuddin A.I. Djawa, SH ketika mengawali sambutannya. Dia mengaku segala sesuatu indah apabila melalui prosesnya.
Indahnya hidup seseorang kata Camat Djawa, bukan diukur berapa banyak orang mengenal dirinya, tapi indahnya seseorang diukur berapa banyak orang yang merasa bahagia. Dalam konteks pelaksanaan kegiatan ini, sebagai yang diberikan amanat untuk mengurus wilayah ini, tidak ada alasan lain selain memberikan penghormatan kepada Pemerintah Kabupaten Alor dalam hal ini Dinas Pendidikan, karena interfal waktu yang tidak terlalu lama, kerinduan kita telah terjawab. Ketika pembangunan ini berjalan secara baik, maka apa yang kita inginkan pasti akan terjawab, juga kita tidak mungkin membangun dalam ketidak bersamaan. Mari kita belajar pada pohon pisang, dia selalu tumbuh dalam rumpun, dia tidak berpisah. “Kita tidak boleh melihat dia agama ini, suku ini, ketika kita masih menggunakan sistim ini, maka kita tidak akan maju. Saya juga sering katakan orang Amerika itu maju karena membangun kebersamaan dalam Bangsanya”, kata Camat Abad.
Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Abad Metu Legifani,S.Pd dalam sambutannya mengatakan, selain kita mensyukuri SD Filial Bur Al dan SMP satap yang di resmikan ini, kita juga harus bertanggung jawab atas keberlangsungan sekolah ini. Sekarang anak-anak sudah tidak susah cari sekolah, untuk itu di pergunakan baik-baik, kepada para orang tua harus mendukung penuh karena sekolah adalah pusaka yang sangat berharga, tegas Legifani.
Sementara Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Alor Taruamang S.D. Bekak, S.Pd dalam sambutannya sekaligus membuka selumbung papan SD Negeri Bur Al dan SMP satap Halerman mengatakan, sekolah merupakan hak asasi setiap manusia. Dalam penyelenggaraan pendidikan di daerah kita ini, ternyata pemerintah juga melihat bahwa masih ada begitu banyak rakyat yang belum mau meminta hak. Indikatornya di Moru, Kalabahi, sekolah ada baku sandar tapi masih ada banyak anak usia sekolah yang belum bersekolah, itu tanda bahwa masih ada banyak warga yang belum menggunakan haknya. Karena itu, sekarang juga gunakan program Pemerintah wajib belajar sekolah dasar Sembilan tahun. Pemerintah Kabupaten Alor, melalui Dinas Pendidikan untuk menata kembali penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Alor, salah satu pengresmian SD Negeri Bur Al dan SMP satap, guna mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, untuk itu di pergunakan sebaiknya. Jangan sekolah sudah dekat, tapi masih ada anak usia 7-8 tahun yang berkeliaran, berarti orang tua bisa disalahkan karena Pemerintah sudah katakan ini wajib belajar. Untuk itu kepada orang tua semua, kalau sekolah sudah dekat, maka tidak ada anak yang tidak tamat sekolah dasar, tegas Bekak. joka

Dan Bekak Resmi Dilaporkan Ke Polres Alor

2011-08-05T20:03:00.000-07:00

foto, BERI KETERANGAN: korban percabulan sedang memberikann keterangan kepada penyidik di ruangan RPA Satuan Reskrim Polres Alor

Kalabahi ON-Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Alor, Taruamang S. Dan Bekak, S.Pd resmi diadukan stafnya, NSL, Jumat (10/06) silam. Dan Bekak dipaksa berurusan dengan polisi karena dugaan melakukan perbuatan cabul terhadap stafnya pada jam kantor.

Kepala Kepolisian Resor Alor AKBP. Drs. Dominicus Savio Yempormase melalui Kepala Satuan Reserse dan Keriminal, IPTU Anthonius Mengga kepada pers di Ruang Kerjanya, Jumat (10/06) membenarkan bahwa korban percabulan, NSL bersama suaminya sudah melaporkan perbuatan cabul yang dilakukan Dan Bekak.
“Ada laporan dari NSL atas perbuatan percabulan yang dilakukan Taruamang S. Dan Bekak, S.Pd. Kejadian terjadi pada Selasa, 06 Juni 2011 sekitar pukul 01.00 wita saat korban sendirian di dalam ruang kerjanya di Dinas Pendidikan,” terang Mengga.
Menurut Mengga, saat korban sedang kerja sendirian di ruang kerjanya, dating si terlapor, Taruamang S. Dan Bekak langsung merabah perut, ‘habis rabah perut, Dan Bekak pegang dan remas payudara NSL’.
Setelah terjadi kejadian naas itu demikian Mengga, belum sempat ditepis tangannya oleh korban karena kedua tangan korban berada di tuts computer, tangan terlapor (Taruamang S. Dan Bekak) sudah menempel di payudara korban. Korban langsung menepis tangan terlapor saat tangan terlapor menempel di payudara korban, kemudian saat itu juga meninggalkan ruangan tempat terjadinya pristiwa dimaksud. Setelah keluar dari ruang kerjanya, korban sempat menceriterakan kejadian yang dialaminya kepada beberapa teman kerja dan meminta bantuan memanggil suaminya.
Mengga mengaku sudah menerima laporan dan mengambil berita acaranya. Pihak kepolisian dalam waktu dekat segera memanggil saksi kemudian baru dilayangkan pemanggilan terhadap pelaku. Akibat perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 289 KUHP.
Sebagaimana yang disaksikan media ini di Mapolres Alor, korban bersama suaminya yang juga PNS di Dinas Perkebunan Kabupaten Alor itu sekitar pukul 08.00 wita sudah berada di Mapolres Alor. Setelah melapor di bagian penjagaan, didampingi suami, korban diarahkan ke Ruangan PPA Satuan Reskrim Polres Alor yang terletak di belakang Mapolres Alor. Di Ruangan PPA Sat Reskrim, korban memberikan keterangan kepada penyidik PPA, Briptu Rosniwati sekitar satu jam lebih. Setelah memberikan keterangan, korban dan suaminya meninggalkan Mapolres Alor sekitar pukul 11.00 wita. morisweni

Soal Calon Kabupaten Pantar

2011-08-05T19:56:00.000-07:00

Haji Saleh Sang: Tuhan Pasti Menolong Kita
foto, -- ANTAR PROPOSAL: dikawal ribuan masyarakat Pulau Pantar, lima tokoh masyarakat mewakili lima kecamatan di Pulau Pantar difasilitasi Panitia Penjaringan Aspirasi Pembentukan Kabupaten Pantar mengantar proposal daerah otonom baru

Kalabahi ON-Ini sikap optimisme salah seorang tokoh agama Pantar Barat, Haji Saleh Sang terhadap aspirasi masyarakat Pulau Pantar yang menginginkan daerah otonom baru. Saleh Sanh yang berdomisili di Baranusa-Ibukota Kecamatan Pantar Barat ini minta kepada generasi muda untuk gigih dan terus memperjuangkan kabupaten pantar. Ini pergumulan besar dan pekerjaan mulia, saya yakin Tuhan pasti menolong kita, meskipun menghadapi banyak tantangan.

Meski banyak tantangan yang kita hadapai, dan akan kita hadapi lagi. Tetapi karena perjuangan ini adalah perjuangan mulia yang digumuli berpuluh-puluh tahun selama ini oleh masyarakat Pulau Pantar sehingga saya yakin Tuhan pasti menolong kita mengantarkan kemenangan, kata Saleh Sang dalam semua pertemuan antara Panitia Penjaringan Aspirasi Pembentukan Kabupaten Pantar, para Kepala Desa dan Ketua BPD serta tokoh masyarakat Pantar Barat belum lama ini.
Saleh Sang mengaku bangga dengan munculnya sejumlah tokoh muda asal Pulau Pantar yang mempelopori niat masyarakat Pulau Pantar menuju kabupaten sendiri. “Sebagai orang tua kami siap memberikan dukungan. Kami bangga karena di belakang kami yang tua ini ada generasi muda yang sudah siap untuk berjuang,” ungkap Saleh Sang dalam pertemuan itu.
Menurut Saleh Sang, yang orang tua seperti dirinya harapkan itu adalah penghargaan, sedangkan yang memiliki kekuatan untuk berjuang mengantarkan harapan masyarakat Pulau Pantar menjadi kabupaten sendiri adalah generasi muda. Saleh Sang mengaku bangga sekali dengan acara yang didesain Panitia Penjaringan Aspirasi Pembentukan Kabupaten Pantar dalam mengantar proposal beberapa waktu silam. “Acara terlalu bagus, tetapi kita jangan pecah. Jangan piker kepentingan pribadi. Berjuanglah dengan tulus untuk kepentingan rakyat agar tidak lahir generasi muda Pulau Pantar yang ambisius,” pinta Saleh Sang menaruh harap.
Yang menarik, Saleh Sang mengaku pada saat menerima undangan dari panitia untuk mengantarkan proposal pemekaran (12/11/2011) silam ia sedang menderita sakit. Tetapi demi anak cucu dan kampong halaman, ia kemudian memilih untuk memenuhi undangan Panitia Penjaringan Aspirasi Pembentukan Kabupaten Pantar yang dipimpin Merianus Kaat, S.Pd, MM dan Moris Weni, S.Sos. Ternyata terang Saleh Sang, permintaan pembentukan kabupaten sendiri melalui proposal membuat sakitnya sembuh. “Saya sakit tetapi saya terharu sehingga saya dating antar proposal waktu itu. Dan acara penyerahan proposal kala itu buat saya sembuh dari sakit,” jelas Saleh Sang seadanya.
Sementara itu Ketua BPD Desa Blangmerang, Basonden Baso dalam pertemuan itu mengatakan, apa yang dilakukan oleh panitia mengantar proposal pada beberapa waktu silam itu merupakan awal yang baik. Karena itu meskipun mendapat tantangan, panitia harus tetap semangat untuk terus melakukan perjuangan. “Tidak ada kata terlambat dalam sebuah perjuangan,” kata Baso memotivasi. Soal penempatan calon ibukota demikian Baso, pihak tidak terlalu mempersoalkannya, yang paling penting adalah Pulau Pantar menjadi kabupaten dan pelayanan terhadap masyarakat menjadi lebih baik.
Baso mengharapkan agar baik gunung maupun pantai duduk bersama, sehati untuk terus memperjuangkan apa yang sejatinya menjadi harapan bersama untuk masa depan Pulau Pantar yang lebih baik.
Dia berharap agar sejarah awal yang telah diletakan panitia mengantarkan proposal kala itu dipertahankan hingga mendapatkan hasilnya. “Kala itu kami datatang antar proposal hadang gelombang dan arus, semuanya untuk Pantar bisa jadi kabupaten. Kami mendukung penuh kerja panitia untuk menggolkan kepentingan masyarakat Pulau Pantar menuju kabupaten sendiri,” ungkapnya.
Sementara itu Ketua BPD Desa Latuna, Mesak Blegur dalam pertemuan yang sama mengatakan, proposal yang telah diserahkan kepada pemerintah dan DPRD itu harus tetap dikawal. “Ada tantangan itu biasa, kita ini bekerja murni untuk masa depan Pantar yang lebih baik,” katanya.
Blegur mengharapkan agar komunikasi antara panitia dan pihaknya, termasuk dengan orang-orang tua di kampong harus terus dibangun sehingga perjuangan ini bisa mendapatkan hasil sebagaimana yang diharapkan.+++oktotefi

Tindaklanjuti Usulan DPC PKDI Kesbangpolinmas Ke Kemenhukham

2011-08-05T19:51:00.000-07:00

foto, Drs. Mesak Ouwpoly

Kalabahi ON-Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas) Kabupaten Alor sudah menindaklanjuti usulan DPC PKDI Pimpinan Rudison K. Lily untuk melakukan pergantian antar waktu anggota DPRD Alor Permenas Kolly, SE. Pasalnya untuk mencari tahu DPP PKDI mana yang syah, Kepala Kesbangpolinmas Alor, Drs. Mesak Ouwpoly terbang Jakarta untuk mengecek langsung di Kementrian Hukum dan Ham Republik Indonesia.

Kepada Ombay News di Kalabahi beberapa watu silam, Ouwpoly mengaku sudah menerima tembusan surat usulan PAW anggota dewan atas nama Permenas Kolly, SE dari DPC PKDI Kabupaten Alor. Tetapi karena DPRD Alor juga meminta klarifikasi dari pihak Kesabangpolinmas soal siapa yang sah memimpin PKDI, baik di Tingkat DPP maupun DPC sehingga harus mengecek langsung di Kementrian Hukum dan Ham Republik Indonesia.
“Kita baru bisa menyurati DPRD Alor tentang siapa yang sah memimpin PKDI setelah mendapat kepastian dari kementrian hukum dan ham,” tandas Ouwpoly. Sementara itu Ketua DPRD Alor, Markus D. Mallaka, SH juga mengaku ke Jakarta untuk mengecek keabsahan kepemimpinan DPP PKDI. Menurutnya, pihaknya baru bisa menindaklanjuti usulan PAW anggota DPRD Alor atas nama Permenas Kolly, SE oleh DPC PKDI Pimpinan Rudison K. Lily setelaj mendapatkan kepastian dari Kementrian Hukum dan HAM.
Sebagaimana diberitakan media ini edisi sebelumnya bahwa setelah dipecat dari keanggotaan Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI), DPC PKDI Kabupaten Alor mengusulkan Pergantian Antar Waktu (PAW) atas nama Permenas Lamma Koly, SE dari jabatannya sebagai anggota DPRD setempat. Proses PAW ini disampaikan DPC PKDI Alor Pimpinan Rudison K. Lily melalui Surat Nomor: 07/DPC/PKDI/IV/2011 Tanggal 29 April 2011. Surat ditujukan kepada Ketua DPRD Alor. Permenas Lamma Koly diusulkan untuk diganti antar waktu sebagai anggota DPRD Alor karena dinilai melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PKDI antara lain, AD Bab VII Pasal 21 Tentang Musyawarah Cabang, ART Bab VI Pasal 26 tentang kesekretariatan dan ART Bab XIV Pasal 51 ayat 1 point 1.1 dimana yang bersangkutan melanggar norma partai yang ditetapkan oleh AD/ART dan point 1.7 dalam hal ini yang bersangkutan tidak loyal terhadap kebijakan partai atau secara nyata-nyata telah menghianati partai yang menyebabkan kerugian/menjatuhkan citra partai.
Untuk itu demikan surat DPC PKDI Alor yang diteken Rudison K. Lily dan Anton Hanaou selaku Ketua DPC dan Wakil Sekretaris selaku DPC PKDI yang sah menegaskan, demi menyelamatkan kewibawaan PKDI dan nama besarnya maka Ketua DPRD Alor dimohon untuk segera melakukan proses PAW anggota DPRD Kabupaten Alor atas nama Permenas Lamma Koly, SE dari PKDI Kabupaten Alor.
Melalui surat yang ditembuskan kepada Ketua DPP PKDI, Gubernur NTT, Bupati Alor, Ketua KPUD dan Badan Kehormatan DPRD Alor itu, DPC PKDI Kabupaten Alor menegaskan, Permenas Lamma Koly, SE yang telah dilantik dalam kepengurusan PKDI dibawah kepemimpinan Stefanus Roy Rening, SH, MH yang telah dipecat berdasarkan SK DPP PKDI Nomor:299/DPP/Tus/06/2010 dan telah dikuatkan dengan keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Nomor:13/SK/Munaslub/2010 Tanggal 8 Agustus 2010 tentang pengesahan pembebastugasan tetap Stefanus Roy Rening, SH, MH sebagai Ketua Umum DPP PKDI Periode 2007-2012.
Menurut Rudi dan Hanaou, mantan Ketua Umum DPP PKDI Stefanus Roy Rening, SH, MH telah dipecat tanggal 8 Agustus 2010, sementara SK Pelantikan Permenas Lamma Koly, SE dan Benyamin Alokafani, SH selaku Ketua dan Sekretaris DPC PKDI Nom or 13.18.1/DPP/1-E/08/2010 itu baru terjadi pada tanggal 24 Agustus 2010. Hal ini menunjukan bahwa SK yang dimiliki Kolly dan Alokafani secara nyata cacat hukum berdasarkan AD/ART PKDI, khususnya AD Bab VII Pasal 18 ayat 1,2,3,4 dan 5.
Permenas dan Alokafani dinilai secara nyata melaksanakan aktivitas organisasi PKDI tanpa sepengetahuan DPC PKDI Kabupaten Alor yang sah.
Menurut Rudi dan Hanaou, Permenas dan Alokafani juga secara nyata dan sadar telah menggunakan atribut partai tanpa sepengetahuan Pengurus DPC PKDI Kabupaten Alor yang sah untuk kepentingan tertentu.
Rudison K. Lily ketika menyerahkan surat PAW ini kepada ON, Sabtu (29/04) pekan silam mengaku, pihaknya didatangi oleh orang-orang dekat Permenas Lamma Koly untuk menawarkan damai tetapi ia tetap pada sikap untuk melakukan proses PAW karena sudah berada di tengah jalan. “Untuk pendekatan di partai ataupun secara kekeluargaan sudah tidak ada waktunya lagi. Sudah tidak ada waktu lagi. Proses yang kami lakukan tetap berjalan. Permenas harus tahu diri. DPC PKDI yang urus dia, bukan dia yang urus DPC,” timpal Rudison. Mantan atlit tinju asal Pertina Alor ini mendesak Ketua DPRD Alor agar segera melakukan proses PAW setelah menerima surat yang disampaikan pihaknya.+++oktotefi

BKD Pilih Kasih Tetapkan Peserta Prajabatan

2011-08-05T19:38:00.000-07:00

Kalabahi ON-Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Alor kembali membuat ulah. Buruknya kinerja mengelola mutasi yang menuai kritik berbagai kalangan sama sekali tidak dijadikan pelajaran. Instansi pemerintah yang satu ini kembali menuai kritik. Pasalnya, BKD pilih kasih dalam menetapkan peserta pendidikan dan latihan (Diklat) prajabatan CPNS Golongan III.

InI sisi lain dari buruk kinerja BKD Kabupaten Alor. Instansi pemerintah Kabupaten Alor yang diberikan kewenangan untuk mengelola kepegawaian terus menuai kritik. Jika sebelumnya BKD ditempab karena tidak becus mengelola mutasi dan menempatkan PNS pada jabatan structural, maka kini penetapan peserta Diklat Prajabatan PNS Golongan III Formasi Tahun 2009 yang menjadi sorotan. Pasalnya, BKD dinilai pilih kasih dalam penentukan siapa-siapa PNS lulusan Formasi Tahun 2009 menuju Diklat Prajabatan Golongan III di Kupang.

Penetapan peserta Diklat Prajabatan tersebut diberlakukan kepada 65 orang sesuai dengan permintaan BKD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam penetapannya, telah dibagi dalam dua gelombang. Gelombang I terdiri atas tenaga teknis secara keseluruhan dan sebagian tenaga kesehatan. Sedangkan gelombang II terdiri atas tenaga keguruan secara keseluruhan dan sebagian tenaga kesehatan. Tetapi apa lacur, dalam penetapannya oleh BKD Alor, 65 peserta Diklat Prajabatan untuk gelombang pertama terjadi kekurangan 25 peserta. Kecurangan terjadi pada tikungan ini, secara diam-diam BKD Alor menghubungi orang-orang terdekat untuk mengisi kekurangan 25 peserta Diklat Prajabatan untuk mengisi kekurangan, kata salah seorang Calon Peserta Diklat Prajabatan Golongan III CPNS Formasi Tahun 2009.
Menurut dia, sebagai abdi masyarakat pihaknya telah melaksanakan tugas dengan kesadaran tinggi dan penuh tanggung jawab. Namun, mengapa dalam penetapan peserta Diklat Prajabatan untuk 25 orang dilakukan secara diam-diam oleh BKD tanpa mengumumkan secara terbuka kepada semua PNS Golongan III Formasi Tahun 2009. Padahal, prasyarat mutlak untuk menjadi PNSD harus melalui Diklat Prajabatan yang dilaksanakan di Balai Diklat Provinsi NTT. Dia berharap agar kecerobohan ini tidak boleh terulang lagi di masa mendatang.
Sayangnya Kepala BKD Alor Drs. Yulius Plaikol ketika dikonfirmasi, tidak berada di tempat.+++oktotefi

Hebo Di Dinas Pendidikan Kabupaten Alor

2011-08-05T19:27:00.000-07:00

Kalabahi ON-Keluarga Besar Dinas Pendidikan Kabupaten Alor tercoreng. Sekretaris instansi pemerintah yang satu ini, Taruamang S. Dan Bekak, S.Pd dikabarkan menjadi pelaku perbuatan tidak menyenangkan terhadap salah seorang staf berinisial, SM. Korban yang juga sarjana salah satu perguruan tinggi di Jawa Timur itu mengaku atasannya itu meremas payu daranya setelah terlebih dahulu meremas perut bagian kanan.

Kisah pilu yang menimpa SM yang baru bekerja sebagai PNS di Dinas Pendidikan Kabupaten Alor tahun 2009 ini bermula ketika korban mengoperasikan komputer di ruang internet pada bagian perencanaan Dinas Pendidikan, Selasa (07/06) sekitar pukul 13.00 wita.
Ada beberapa staf yang biasa berada di ruang internet, tetapi waktu itu saya sendirian berada dalam ruangan internet. Saat sedang mendonloat beberapa bahan di internet, masuklah Pak Dan Bekak. Dia sempat menanyakan kepada saya tentang apa yang saya kerjakan. Saya bilang Pak Dan kalau saya sedang mendonloat beberapa bahan di internet, kisa korban kepada media ini, Kamis (09/06) silam.
Selang beberapa saat, orang kedua di Dinas Pendidikan Kabupaten Alor itu memberikan uang senilai Rp. 100.000 untuk panjar sepatu yang telah dibeli secara kredit . Dan Bekak begitu Taruamang D. Bekak, S.Pd biasa disapa kemudian menghampiri korban dan meremas pinggul korban bagian kanan dan secara perlahan merambah naik ke bagian payudara korban sehingga korban langsung menepis tangan pelaku, kisah korban menambahkan. Korban mengaku langsung meninggalkan pekerjaan di ruang internet begitu menjadi sasaran perbuatan tidak terpuji dari sang atasan, lalu menceriterakan pristiwa yang dialaminya kepada beberapa teman kerja di kantor. Tak tahan dengan prilaku atasannya, korban kemudian menghubungi suaminya yang juga bekerja sebagai PNS di Dinas Perkebunan Kabupaten Alor untuk menjemputnya di kantor tanpa menceriterakan pristiwa yang dialaminya terlebih dahulu. Mungkin karena suami korban juga banyak kerjaan kantor sehingga belum meladeni permintaannya. Korban lalu memutuskan menggunakan jasa ojek untuk mengantarnya ke tempat kerja sang suami. “Saya tidak bisa tahan air mata saya ketika ketemu suami saya di kantornya karena saya rasa jemari tangan Pak Dan Bekak masih nempel di payudara saya,” kata korban seadanya. Karena menangis sehingga suami korban menanyakan kepada korban apa persoalan yang dihadapi di tempat kerja. Korban kemudian menceriterakan kejadian yang dialami kepada sang suami. Suami korban langsung naik pitam sehingga sontak mengatakan, ini hari saya musti pukul orang.
Suami korban langsung menuju ruang kerja atasan dengan maksud memohon ijin untuk keluar sebentar ke tempat kerja Dan Bekak. Tiba di Kantor Dinas Pendidikan Kabuapetn Alor, suami korban tidak berhasil menemui Dan Bekak sehingga ia hanya menemui kolega Dan Bekak, Alberd Ouwpoly. Kehadiran suami korban di Dinas Pendidikan itu membuat situasi kantor menjadi hebo karena semua mata PNS yang bekerja di kantor milik pemerintah itu tertuju pada suami korban. Mereka menanti apa yang bakal terjadi di kantor itu.
Suami korban baru bisa tenang ketika Ouwpoly berjanji untuk menghadirkan korban dan suaminya dalam pertemuan siang itu juga dengan menghadirkan Dan Bekak agar jelas masalahnya seperti apa. Tetapi pertemuan yang dijanjikan Ouwpoly tidak dilakukan.
Sementara itu informasi di luar terus berkembang liar di Kalabahi, baik soal perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan Dan Bekak maupun klarifikasi dari sejumlah orang dekat yang mengatakan bahwan tidak benar kalau terjadi kejadian itu, apalagi itu dilakukan oleh orang terpandang seperti Taruamang D. Bekak, S.Pd. Tak tahan dengan sejumlah pesan singkat yang masuk ke ponselnya bahwa katanya kejadian itu tidak benar membuat korban naik pitam. Itu pasalnya yang memaksa korban menghubungi media ini untuk mengungkap kejadiannya yang menimpahnya. Kepada ON, korban mengaku bahwa apa yang menimpahnya adalah benar dan itu dilakukan oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Alor, Taruamang D. Bekak. “Saya yang alami ini kejadian. Sumber informasi tentang kejadian ini awalnya dari saya. Kalau Pak Dan merasa ini tidak benar dan karena itu merusak nama baiknya dan keluarga, kenapa tidak lapor saya di polisi. Saya inikan cuma staf, masa sebarkan fitnah terhadap atasan saya koq … atasan saya diam-diam. Ini sudah beberapa hari. Kenapa Pak Dan diam kalau itu tidak benar. Ini yang maju koq Pak Abe,” ungkap korban. Korban mengaku sangat kecewa dengan prilaku atasannya, sudah berbuat jahat terhadapnya tetapi omong dimana-mana bilang tidak benar. “Kalau dari awal dia datang di suami saya dan bilang kalau dia khilaf, mungkin kami bisa maafkan. Tetapi ini tidak, omong dimana-mana bilang apa yang saya sampaikan di suami saya itu tidak benar. Ini yang buat saya kecewa,” katanya. Taruamang S. Dan Bekak, S.Pd sudah berusaha dikonfirmasi Ombay News tetapi tidak berhasil ditemui. Kamis, (09/06) ketika dikonfirmasi di kantotnya di Dinas Pendidikan Kabupaten Alor tidak berada di tempat. Dari sejumlah staf media ini mendapatkan kabar bahwa Bekak meninggalkan kantor setelah membuka kegiatan pemilihan Korwas. Dan Bekak kemudian dikonfirmasi lagi, Jumat (10/06) di unit kerjanya tetapi tidak berada di kantor. Ketika Ombay News mencoba untuk menghubunginya melalui ponsel pribadi tetapi juga tidak dilayani. Akhirnya Ombay News minta bertemu melalui pesan singkat ke ponselnya untuk mengklarifikasi laporan ini. Selang satu jam kemudian barulah Dan Bekak menyampaikan balasan dengan menelpon awak Ombay News dan menginformasikan bahwa akan menghubungi kembali Ombay News, Sabtu (11/06). Hingga deadline edisi ini Dan Bekak tidak berhasil dikonfirmasi, meski sudah ditempuh dengan berbagai cara. cruon

Djobo Minta Bupati Perpanjang Okto Lasiko

2011-06-15T01:47:00.001-07:00

foto, Drs. Amon Djobo

Kalabahi ON-Dari sisi Daftar Urutan Kepangkatan (DUK), Drs. Amon Djobo menempati rangking teratas di daereah ini, karenya layak dipromosi ke jabatan puncak sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Alor. Tetapi Djobo bukan tipikal pamong praja yang serakah. Di tengah teka-teki soal siapa Calon Sekretaris Daerah Kabupaten Alor, Amon Djobo justru minta Bupati Alor Drs. Simeon Th. Pally untuk memperpanjang Drs. Okto Lasiko di jabatan karier tertiggi di daerah itu.

Ketika dikonfirmasi ON di Ruang Kerjanya, Kamis pekan silam soal siapa Calon Sekda pasca Drs. Okto Lasiko, termasuk meminta tanggapan soal namanya yang ikut meramaikan bursa Calon Sekda Alor, Drs. Amon Djobo mengusulkan kepada Bupati Alor Drs. Simeon Th. Pally untuk memperpanjang Drs. Okto Lasiko yang saat ini menjabat pelaksana tugas Sekda Alor dalam jabatannya.
“Kalau aturan memungkinan dan Pak Bupati setuju, maka Pak Okto itu bisa sekali untuk diperpanjang dalam jabatan sebagai pelaksana tugas Sekda Alor,” terang Djobo yang saat ini menjabat sebagai staf ahli Bupati Alor bidang hukum dan pemerintahan.
Menjawab Ombay News soal namanya yang disebut-sebut sebagai salah satu calon kuat Sekda Alor, Drs. Amon Djobo langsung menepis bahwa ia tidak mau mendahului keputusan Bupati Alor. Alasannya terang Djobo, penempatan orang di jabatan puncak ini sepenuhnya menjadi kewenangan Bupati Alor. Apalagi demikian Djobo, untuk saat ini terlalu banyak kader birokrasi yang memenuhi syarat untuk ditempatkan pada jabatan Sekda. Djobo kemudian menyebut beberapa nama yang layak untuk ditempatkan di jabatan itu. Nama-nama itu diantaranya, Drs. YO Buling, M.Si, Hopni Bukang, SH; Drs. Aba Malaum; Drs. Nus Turwewi; Moh Bere, SH; Dra. Sri Inang Ananda Enga; Drs. Urbanus Bella. Amirullah, SH, M.AP dan Fredy Lobang Paly, SH.
Untuk menentukan siapa yang bakal ditempatkan pada Jabatan Sekda jelas Djobo, sepenuhnya menjadi hak prerogative Bupati Alor, tidak bisa dipengaruhi oleh siapaun dan dengan kekuatan apapun. “Masukan-masukan dari kelompok masyarakat soal siapa yang mau jadi Sekda itu hanya bisa dijadikan sebagai pertimbangan, tetapi tidak bisa mengkultuskan kepada pejabat tertentu. Apa yang disampaikan Pak Sulaiman Sing sebagai berita salah satu media yang terbit di Kalabahi itu kita hargai tetapi harus diingat bahwa soal siapa yang harus ada di jabatan itu, merupakan hak otonomi bupati alor,” kata Djobo menjelaskan.
Menurut Djobo, sudah kurang lebih tiga tahun memimpin daerah ini, Bupati Alor sudah pasti memiliki file siapa kader daerah yang bisa ditempatkan pada jabatan Sekda, tetapi secara pribadi, Djobo mengaku setuju kalau bupati memperpanjang Drs. Okto Lasiko pada jabatan pelaksana tugas Sekda Alor, kalau aturan memungkinkan dan bupati menghendakinya. Tetapi kalau bupati menentukan yang lain maka semua pihak juga harus memberikan penghargaan karena itu merupakan hak otonomi bupati.
Djobo menjelaskan, penempatan orang pada jabatan Sekda itu bukan hanya mempertimbangkan aspek kamampuan dan kompetensi, tetapi harus menempatkan orang yang memiliki kemampuan untuk membangun tim work yang handal untuk membantu bupati mendukung program pembangunan daerah yang telah dicanangkan oleh kepala daerah. “Tugas ini yang menurut saya sangat penting,” tandasnya.
Djobo kemudian merinci, jika bupati ingin menempatkan Calon Sekda berdasarkan ‘urut kacang’ maka dari daftar urutan kepangkatan setelah dirinya (Drs. Amon Djobo-Red), ada Drs. Nus Tuwewi dan Drs. YO Buling. Dibawah tiga pejabat ini, ada Hopni Bukang, SH; Moh Bere, SH; Drs. Aba Malaum; Drs. Urbanus Bella dan Edy Lobang Paly, SH. “Orang-orang yang saya sebut ini saya tahu persis kemampuan mereka selama belasan tahun saya menjadi Asisten III,” kata Djobo.
Tetapi yang menentukan siapa yang bakal menjadi Sekda Alor itu sekali lagi ditegaskan Djobo bahwa itu sepenuhnya menjadi hak otonomi Bupati Alor. Apakah Bupati Alor mau gunakan pendekatan urut kacang, atau mau lompat, semuanya tergantung kepada bupati dan tidak bisa karena tekanan.
Olah karena itu Amon Djobo mengaku menyampaikan terima kasih kepada beberapa kalangan yang memberikan apresiasi terhadap kader yang ada tetapi mari kita serahkan semuanya kepada bupati agar tidak membuat beban dalam menentukan siapa yang layak untuk membantunya di jabatan Sekda. morisweni

Rapi, Administrasi SPPD Fiktif Pejabat Alor

2011-06-15T01:46:00.000-07:00

Kalabahi ON-Ini pandangan salah satu politisi Partai Golkar Kabupaten, Lukas Atallo, SH terhadap Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) para pejabat teras lingkup pemerintah Kabupaten Alor. Banyak SPPD yang dalam pandangannya fiktif tetapi rapi di administrasinya. Bagaimana ada pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang keluar daerah hanya satu hari terus kembali, lalu keluar daerah lagi tetapi auditor tidak pernah menemukan terjadinya peyimpangan SPPD.

Saya menjadi tidak mengerti, apakah ini karena auditor yang tidak memiliki referensi untuk melakukan pemeriksaan, atau administrasi SPPD yang diduga fiktif yang terlalu rapi. Masa ada pimpinan SKPD yang keluar daerah hanya satu hari saja kembali Alor, terus pergi lagi tetapi tidak pernah ditemukan penyimpangan, tandas pendatang baru di Partai Golokar ini seadanya.
Atallo minta kepada Bupati Alor Drs. Simeon Th. Pally untuk mengendalikan perjalanan dinas yang dilakukan para pejabat di daerah ini. “Kegiatan di luar daerah yang bisa dijangkau dengan kemudahan sarana komunikasi yang adab saat ini saya kira pejabatnya tidak harus keluar. Ini supaya kita bisa menghemat anggaran untuk belanja pembangunan,” pinta Atallo.
Atallo mengaku prihatin dengan mondar-mandirnya para pejabat daerah yang suka doyan keluar daerah, menghamburkan uang rakyat tetapi tidak ada hasil yang dibawah pulang untuk dinikmati oleh masyarakat di daerah ini.
Dalam pandangannya demikian Atallo, ada pejabat kibuli bupati untuk meneken SPPD dengan proposal untuk mendapatkan anggaran di kementrian, tetapi tidak pernah ada hasilnya. Atallo menyarankan kepada Bupati Alor untuk memberikan kemudahan perjalanan dinas hanya kepada pejabat di daerah ini yang memiliki akses untuk mendatangkan uang di Alor. “Yang tidak memiliki akses untuk mendatangkan uang dari Jakarta sebaiknya jangan diberikan SPPD. Kecuali kegiatan yang benar-benar membutuhkan kehadiran secara fisik dari pejabat yang bersangkutan,” ungkap staf pengajar Fakultas Hukum Untrib Kalabahi ini.
Kepada lembaga fungsional yang dipercayakan oleh Negara untuk melakukan pengawasan pengelolaan keuangan daerah supaya memperketat pengawasan sehingga para pejabat daerah ini tidak mondar-mandir dari Bandar udara yang satu Bandar udara yang lain, pintanya.
Menurut dia, jika auditor Negara jeli dan memperketat pengawasan maka SPPD Fiktif yang saya duga lebih banyak dilakukan oleh para pejabat di daerah ini bisa ditemukan.
Yang aneh, beberapa pimpinan SKPD di daerah ini yang tidak mendatangkan keluarga di Alor sehingga melakukan pendekatan dengan berbagai cara untuk menggunakan uang daerah tetapi tujuannya untuk menjenguk keluarga. Banyak pejabat di daerah ini yang jelas Atallo memanfaatkan moment untuk melakukan perjalanan dinas, tetapi tidak jelas seperti apa manfaatnya bagi kepentingan rakyat.
Dijelaskannya, kalau berani dilakukan pemeriksaan maka bisa saja ada staf di SKPD tertentu yang membongkar aib pimpinannya di pos perjalanan dinas. Kemungkinan ini terang Atallo, bisa saja terjadi karena ada pimpinan SKPD yang memonopoli perjalanan dinas di instansi pemerintah yang dipimpinnya. “Saya yakni ada staf yang bongkar aib pimpinan tetapi hanya karena takut. Tapi kalau dikasih jaminan, pasti ada staf yang mau bongkar aib pimpinan dalam menggunakan anggaran perjalan dinas,” kata Atallo.
Di beberapa SKPD berdasarkan bocoran yang diterima pihaknya diperoleh kabar bahwa ada pimpinan SKPD yang hubungannya sudah tidak harmonis lagi dengan staf di kantornya karena terlalu serakah dalam menggunakan anggaran perjalanan dinas. Pimpinan SKPD seperti ini demikian Yahuda, cepat atau lambat akan menjadi tidak berwibawa di mata staf. “Staf bakalan tidak akan hargai sama sekali kalau lebih utamakan perjalanan dinas keluar daerah dari pada tugas rutin di kantornya. Lebih serakah lagi kalau perjalanan dinas untuk staf juga dibabat habis oleh pimpinan SKPD,” tandas Atallo. morisweni

Kejaksaan Pulbaket Proyek RTRW Kabupaten Alor

2011-06-15T01:34:00.000-07:00

foto, Tri Sujoko, SH, MH

Kalabahi ON-Kejaksaan Negeri Kalabahi mencium aroma tak sedap dalam proyek Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Alor yang dikelola Bappeda Setempat. Proyek dikerjakan perusahaan Milik Taufik Ambao dengan dana yang bersumber dari APBD Alor Tahun Anggaran 2010 ini dikabarkan bermasalah. Kejaksaan setempat sudah memulai proses hukum dengan melakukan pengumpulan bahan dan keterangan (Pulbaket dan puldata).

Informasi yang berhasil dihimpun media ini dari beberapa sumber menyebutkan, proyek RTRW Kabupaten Alor dikerjakan dengan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2011 senilai Rp. 375 juta oleh perusahaan milik Tauvik Ambao. Dalam perkembangan penyusunan RTRW oleh rekanan diklaim bahwa ternyata alokasi anggaran yang diakomodir dalam APBD 2010 tidak mencukupi untuk merampungkan proyek dimaksud. Karenanya, pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2010, ditambah anggaran sebesar Rp. 1,2 milyar.
Yang jadi masalah, rekanan belum juga menyelesaikan pekerjaan dengan anggaran yang sudah diakomodir terlebih dahulu melalui APBD 2101, tetapi diakomodir lagi anggaran senilai Rp. 1,2 milyar.
Mestinya RTRW Kabupaten Alor ini sudah harus rampung sehingga dijadikan rujukan untuk penyusunan Rencana Tata Ruang Kota (RTRK) Kalabahi, tetapi RTRW yang dikerjakan Taufik Ambao ini belum juga rampung, bahkan masih terkatung-katung nasibnya tetapi RTRK Kalabahi sudah rampung dikerjakan dengan dana Rp. 700 juta lebih.
Kepala Kejaksaan Negeri Kalabahi, Tri Sujoko, SH, MH ketika dikonfirmasi membenarkan bahwa pihaknya sedang melakukan pengumpulan bahan dan keterangan (Pulbaket) dan pengumpulan data (puldata) terhadap dugaan penyimpangan dalam penyusunan RTWA di Bappeda Kabupaten Alor tahun 2010 ini. morisweni

Tidak Ada Dagang Jabatan di BKD

2011-06-15T01:16:00.000-07:00

foto, Drs. Yulius Plaikol

Kalabahi ON-Meski masih menuai polemik, tetapi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Alor menegaskan bahwa tidak ada dagang jabatan atau komersialisasi jabatan di instansi pemerintah pimpinan Drs. Yulius Plaikol itu. PNS yang diangkat dalam jabatan adalah PNS yang memiliki syarat kepangkatan, kualifikasi pendidikan, kemampuan. Lebihnya, PNS yang ditempatkan di jabatan struktural juga harus memiliki loyalitas dan kesetian terhadap pimpinan dan memiliki kemampuan untuk bisa bekerja sama.

Kepala BKD Kabupaten Alor, Drs. Yulius Plaikol kepada ON di Kalabahi menegaskan, penempatan seseorang dalam jabatan struktural itu harus memenuhi persyaratan kepangkatan, pengalaman, jabatan dan kualifikasi pendidikan. Selanjutnya, PNS yang diangkat dalam jabatan juga harus mempunyai kesetiaan dan loyalitas terhadap pimpinan dan mempunyai kemampuan untuk bisa bekerja sama.
Kemudian dalam kaitannya dengan mutasi jabatan terakhir belum lama ini demikian Plaikol, persyaratan-persyaratan ini menjadi perhatian BKD, dan selanjutnya draft dari calon pejabat yang hendak dipromosikan di jabatan, diajukan ke Baperjakat.
Baperjakat terang Plaikol, kemudian memberikan pertimbangan teknis dari sisi kemampuan, kepangkatan, kualifikasi pendidikan, pengalaman dan prestasi kerja.
Setelah Baperjakat memberikkan pertimbangan baru kemudian diajukan kepada Bupati Alor untuk diambil keputusan mengenai pejabat mana yang pantas menjadi pembantu bupati untuk suatu jabatan, jelas Plaikol.
Dengan demikian jelas Plaikol, sesungguhnya tidak ada komersialisasi jabatan di BKD Kabupaten Alor. Yang ada adalah tambah Plaikol, proses penempatan calon pejabat untuk menduduki suatu jabatan melalui mekanisme dan prosedur yang ada. Oleh karena itu, tidak benar kalau ada yang beranggapan bahwa ada jual beli jabatan di BKD Alor, ujar orang nomor satu di BKD Alor ini.
Plaikol kemudian menyarankan bagi mereka yang memiliki bukti tentang jual beli jabatan di BKD Alor kepada pihak yang berwewenang. Dia menjelaskan bahwa PNS itu pada prinsipnya memiliki tiga jabatan, yakni jabatan struktural, jabatan fungsional tertentu dan jabatan fungsional umum.
Bagi PNS yang tidak mendapat jabatan struktural dan jabatan fungsional jelas Plaikol, secara otomatis mendapat jabatan fungsional umum. Dengan demikian, seorang PNS itu melekat jabatan, terutama jabatan fungsional.
Ditambahkannya, berkaitan dengan jabatan struktural, PNS harus melihat ini bukan sebagai hak, tetapi harus dilihat dari sisi kepercayaan atasan. Karena itu seorang PNS boleh memiliki kepangkatan, pensyaratan dari sisi kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja tetapi belum mendapatkan jabatan struktural maka tidak pantas untuk dipersoalkan. moris weni

Masyarakat Desa Munaseli Mengeluh Soal Pembagian Beras Raskin

2011-06-15T01:12:00.000-07:00

Kalabahi ON-Pembagian beras Raskin (beras untuk rakyat miskin) yang terjadi di Desa Munaseli Kecamatan Pantar dirasakan oleh masyarakat sangat tidak adil, hal ini dikatakan Nikanor Hibu warga RT.05 desa Munaseli kepada Ombay News di Kalabahi, Selasa (12/4/2011).

Nikanor Hibu berada di Kalabahi sejak hari Senin, (11/4/2011) hendak menyampaikan keluhan masyarakat desa Munaseli kepada pihak Pemerintah Kabupaten dan DPRD Alor supaya melakukan peninjaun langsung di lokasi Desa Munaseli untuk melihat dan mendapat informasi secara langsung dari masyarakat seperti apa pembagian Raskin yang di lakukan oleh aparat pemerintah di Desa Munaseli Kecamatan Pantar.
Menurut Nikanor, pembagian Raskin yang terjadi selama ini tidak transparan dan administrasinya juga tidak jelas, bahkan apa yang menjadi hak masyarakat tidak diberikan secara utuh tetapi selalu dikurangi, hal ini bukan saja baru terjadi tetapi sudah berulang-ulang kali sejak adanya pembagian Raskin.
Untuk pembagian beras Raskin, satu kepala keluarga (KK) mengumpulkan uang sebeasar Rp. 32.000 untuk mendapatkan 17 KG tetapi kenyataan yang terjadi beras yang kami dapat tidak mencapai 17 KG tetapi ada yang kurang 1-2 KG sehingga ada yang hanya mendapat 16 atau 17 KG.
Menurut Nikanor, sistim pembagian beras Raskin yang dilakukan aparat Desa Munaseli tidak transparan karena setiap kali pengambilan beras, masyarakat tidak dilibatkan dalam menimbang tetapi masyarakat hanya datang dan membawa karung yang diserahkan kepada petugas dan petugas yang sendiri melakukan timbangan sehingga tidak diketahui berapa kilo gram yang ditakar sehingga ada masyarakat yang sampai dirumah dan menimbang ulang ternyata mengalami kekurangan. Disamping itu juga setiap kali penerimaan masyarakat yang menerima juga tidak pernah tanda tangan formulir tanda terima tetapi petugas yang menerima karung yang sendiri kruis pada daftar.
Nikanor menuturkan, pengeluhan soal kekurangan beras Raskin ini sudah di sampaikan kepada Kepala Desa Munaseli tetapi tidak digubris, bahkan Kepala Desa menyuruh masyarakat untuk berurusan dengan Kaur Desa yang menangani pembagian beras Raskin.
“Kami masyarakat Desa Munaseli sangat sesalkan tindakan Kepala Desa yang tidak mau menyelesaikan masalah pembagian beras yang tidak adil oleh aparat desa, ini menunjukan adanya indikasi kerja sama aparat desa untuk mengurangi hak-hak rakyat. Kita bisa bayangkan saja untuk Desa Munaseli kurang lebih ada 500 KK yang berhak menerima Raskin. Kalau dipotong masing-masing 1-2 KG itu bisa lebih dari 500 KG, yang menjadi pertanyaan dikemanakan hak-hak rakyat itu,” ungkap Nikanor. +++ oktotefi

LKPD Tahun 2010 Belum Rampung

2011-06-15T01:03:00.000-07:00

foto,Drs. Urbanus Bella

Kalabahi ON-Hingga minggu terakhir April 2011, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2010 belum rampung disusun. Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset menegaskan bahwa pihaknya dalam proses merampungkan LKPD dimaksud. Pasalnya, setelah rampung disusun, akan diserahkan kepada Irda untuk dilakukan reviw sebelum diperiksa Badan Pemerikswa Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTT.

Kepala Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Kabupaten Alor, Drs. Urbanus Bella mengatakan, pihaknya sedang mempersiapkan LKPD Tahun Anggaran 2010. Setelah rampung, akan diajukan kepada Irda Alor untuk dilakukan reviw sebelum diperiksa BPK RI Perwakilan NTT.
Kita harapkan dalam minggu-minggu ini sudah bisa diajukan ke IRDA untuk dilakukan reviw, kata Belle menjelang libur paskah.
Dia mengaku, sesuai ketentuan, LKPD sebelum dilakukan pemeriksaan, harus direviw terlebih dahulu oleh IRDA setempat.
Menurut Bella, LKPD itu menjadi kewenangan instansi pemerintah yang dipimpinnya untuk menyiapkannya, sedangkan LKPJ Kepala Daerah menjadi kewenangan Bappeda mempersiapkannya. LKPD dan LKPJ boleh diajukan secara bersamaan ke DPRD untuk dilakukan pembahasan, tetapi pembahasannya dilakukan secara terpisah. “pembahasan sepenuhnya menjadi kewenangan DPRD sesuai jadwal kerja,” katanya.
Dijelaskannya, LKPD yang sedang disiapkan pihaknya terdiri dari empat buku yakni neraca, laporan arus kas, laporan realisasi anggaran dan catatan atas laporan keuangan. “Sebagian dari buku ini sudah digandakan,” ungkap Bella.
Sesuai ketentuan demikian Bella, tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir, LKPJ dan LKPD sudah harus disampaikan kepada DPRD setempat untuk dilakukan pembahasan. Karena itu terang Bella, dari sisi waktu, sebenarnya kita sudah terlambat.
Menurut dia, APBD murni Tahun Anggaran 2011 juga baru ditetapkan pada tanggal 7 Maret 2011 ( ini juga terlambat). Bella berjanji akan mengupayakan agar antara Juni-Juli itu sudah harus ditetapkan LKPD. moris weni

PKB Jadi Juru Selamat Pally-Tahir di Pemilukada 2008

2011-06-15T00:57:00.000-07:00

Kalabahi ON-Ini pengakuan secara tulus dan iklas dari Bupati Alor Drs. Simeon Th. Pally terhadap Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Orang nomor satu di Nusa Kenari tercinta ini menegaskan bahwa PKB menjadi juru selamat bagi ia dan Drs. Haji Jusran Moh. Tahir di hajatan politik paling bergengsi 2008 silam. Waktu itu ada PBB, PKPB, PBR, Partai Patriot Pancasila dan beberapa partai lainnya. Tetapi baru mencapai empat belas koma sekian persen perolehan suara. Begitu ada komitmen PKB untuk bergabung baru mencapai lima persen lebih perolehan suara.

Hal ini disampaikan Bupati Alor Drs. Simeon Th. Pally ketika menyampaikan sambutan pada pembukaan Musyawarah Cabang I DPC PKB Kabupaten Alor di Kalabahi beberapa waktu berselang.
Oleh karena dengan jiwa besar Pally menyampaikan terima kasih kepada jajaran PKB yang ikut melahirkan pimpinan daerah. “Saya yakin PKB bisa dapat kursi di DPRd Alor pada Pemilu anggota DPR tahun 2014 mendatang. Jika tidak maka sia-sia kita selenggarakan Muscab I PKB saat ini,” kata Pally.
Kader-kader PKB yang ada terang Pally, berpeluang untuk meraih keberhasilan, kalau kerjanya dari sekaran dan tidak perlu menunggu. Minimal satu kursi di DPRD Alor, tetapi jika bisa meraih lebih dari dua kursi itu sudah sangat luar biasa. Komitmen untuk meraih kemenangan sudah harus dibangun, tidak boleh rapuh, kalau ini tidak dilakukan maka target untuk mendapatkan kursi di DPRD tidak mungkin tercapai.
Kepada DPC PKB Alor terpilih, Pally meningatkan agar jika terjadi masalah di intern partai maka sebaiknya diselesaikan melalui mekanisme organisasi di dalam partai, jangan sekali-kali menyelesaikan masalah interen partai di luar organisasi.
Pally berjanji akan memberikan perhatian kepada PKB di Alor, baik dalam kapasitas sebagai pemerintahan maupun sebagai pribadi.
Pally menjelaskan, partai politik memiliki nilai yang sangat strategis dalam sistim penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan. Karena itu demikian Pally, keberadaan Partai Politik diuandangkan. Partai Politik berjuang untuk memerdekakan negara, dari Partai Politik terbentuk lembaga perwakilan rakyat, baik yang ada di pusat sebagai DPR RI maupun yang ada di propinsi dan kabupaten/kota atau DPRD.
Ditambahkannya, Partai Politik dalam sejarah, dapat melahirkan pemimpin dan turut menentukan kebijakan pembangunan melalui wakil-wakilnya di DPR, baik itu DPR, DPRD Propinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota.
Karena memiliki posisi strategis yang teramat penting dalam sistim penyelenggaraan pemerintahan sehingga partai politik dapat dijadikan sebagai mitra pemerintah, sebagai mitra kami ingin mengawal penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan pemerintahan.
Ketua DPW PKB Propinsi NTT, Drs. Yucundianus Lepa, M.Si menegaskan, PKB dari pusat hingga daerah menyatakan sikap sebagai partai pemerintah.
PKB jelas Lepa, ingin menjadi mitra yang baik untuk membangun negara dan daerah. “Saat ini ada dua kader PKB yang menjadi menteri. Sebagai mitra, kami ingin menjadi mitra yang baik dan tidak mau berkhianat,” tandas Lepa menambahkan.
Tetapi, “teman atau mitra yang baik itu harus puji saat pemerintah berhasil dan berikan kritik ketika pemerintah lalai urus rakyat,” ujar Lepa sembari menambahkan, tidak ada demokrasi tanpa adanya partai politik, karena partai politik memiliki kontribusi dalam pembangunan, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. +++ moris weni

PKB Tidak Lahirkan Premanisme Politik Untuk Rebut Kekuasaan

2011-06-15T00:43:00.000-07:00

foto, MUSCAB PKB: Drs. Yucundianus Lepa (kiri) bersama Bupati Alor di Muscab PKB

Kalabahi ON-Sebagai partai politik, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menegaskan bahwa pihaknya tidak mau melahirkan premanisme politik untuk merebut kekuasaan. PKB memiliki komitmen untuk melahirkan kader-kader partai yang berkualitas untuk dipilih menjadi pemimpin. Sejak didirikan pada tanggal 23 Juli 1998 hingga kini, PKB adalah partai berjiwa nasional, religius yang mengedepankan nilai-nilai moral politik.

Demikian ditegaskan Ketua DPW PKB Propinsi NTT Drs. Yucundianus Lepa, M. SI ketika menyampaikan pidato politik pada Musyawarah Cabang I DPC PKB Kabupaten Alor di salah satu hotel terkemuka di Kalabahi beberapa waktu silam.
DPC PKB Kabupaten Alor tidak perlu merasa berkecil hati karena tidak berhasil mengantarkan satu wakilpun di DPRD setempat pada Pemilu 2009, tetapi harus berjiwa besar, bekerja keras secara cerdas untuk meraih kemenangan di hajatan-hajatan politik yang berada di depan.
Menghadapi Pemilu Legislative tahun 2014 yang akan datang, Yucun Lepa menanyakan kesanggulan Latif Daka, SH (Ketua DPC PKB Alor terpilih) dan pengurus DPC lainnya untuk mengantarkan wakil PKB di DPRD setempat. Latif dan Kepengurusan DPC lainnya menyanggupi untuk mengantarkan masing-masing satu kursi di tiga daerah pemilihan untuk anggota DPRD Alor di Pemilu 2014. Jika minimal satu kursi di masing-masing daerah pemilihan demikian Yucun lepa, DPC PKB Alor hasil Muscab I ini harus menjadikan ini sebagai cambuk untuk bekerja secara cerdas menuju tercapainya target yang telah dipatok.
Ke depan tambah Lepa, PKB harus menjadi fraksi murni di DPRD Alor sehingga bisa mengajukan calon murni Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ketika menghadapi Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilu Kada) Alor Tahun 2013 mendatang.
“PKB jangan jadi anak cengeng, harus jadi kader yang benar-benar berjuang keras untuk kesejahteraan rakyat,” pinta Lepa mengingatkan.
Sejak terbetuk pada tahun 1998 hingga Pemilu 2009, PKB belum berhasil mengantarkan satu wakil pun di DPRD Kabupaten Alor berarti ada yang salah. Kesalahan ini yang harus diperbaiki dalam momentum strategis saat ini sehingga tidak lagi terulang kembali di hajatan-hajatan politik yang akan datang.
Menurut Lepa, PKB secara hirarkis dari pusat hingga daerah menyatakan sikap bahwa pihaknya tidak sekedar gerombolan orang tetapi organisasi politik yang jelas keanggotaannya, yang memiliki cita-cita luhur memperjuangkan amanat penderitaan rakyat. +++ moris weni

Baru Dua Pulu Prosen Guru di Alor Yang Disertifikasi

2011-06-15T00:23:00.001-07:00

foto,Drs. Simeon Bayang

Kalabahi ON-Guru memang saat ini menerima dua kali gaji sebulan sejak diberlakukannya tunjangan sertfikasi. Tetapi di Kabupaten Alor, tidak semua guru menikmati tunjangan sertfikasi. Ironisnya, sebagian besar guru atau sekitar 80 prosen dari tiga ribuan guru yang belum menikmati tunjangan sertfikasi dimaksud. Pasalnya, baru 20 proses lebih guru yang mengantongi sertifikasi sehingga berhak mendapatkan tunjangan dimaksud.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor, Drs. Simeon Bayang kepada Ombay News belum lama ini mengatakan, dari tiga ribu lebih guru di Kabupaten Alor, baru sekitar 20 prosen yang mengantongi sertfikat sehingga berhak untuk mendapatkan tunjangan sertfikasi. Sisanya sekitar 80 prosen lebih yang belum mendapatkan sertifikat guru sehingga tidak berhak untuk mendapatkan tunjangan sertifikasi guru.
Meski baru mencapai 20 prosen lebih guru yang mengantongi sertifikat, tetapi demikian Bayang, batas waktu sertfikasi guru starata satu dan non strata satu akan berkahir hingga tahun 2013. “Guru yang tidak disertfikasi hingga tahun 2013, tidak berhak untuk mengajar. Karena itu kita sedang mengupayakan agar semua guru di Alor dapat disertfikasi,” kata Bayang. Menurut Bayang, mulai tahun 2013 ke atas, PNS yang diangkat dalam jabatan guru adalah mereka yang memiliki selain ijasah guru, juga harus dilengkapi dengan ijasah provesi. Karena itu terang Bayang, seorang calon guru, setelah mengantongi ijasah guru di suatu perguruan tinggi, harus mengikuti kuliah sertfikasi guru selama dua tahun. “Saat ini kuliah sertfikasi guru sudah dibuka di Universitas Nusa Cenada Kupang. Di NTT hanya Undana,” kata Bayang sembari mengharapkan agar Perguruan Tinggi yang memiliki program keguruan harus memprogramkan kuliah lanjutan bagi calon guru.
Di Kabupaten Alor terang Bayang, dalam tahun 2011, quota sertfikasi gusu mencapai 262 guru. Mereka sudah melengkapi fortofolio. Setelah melengkapi bahan, akan kita usulkan ke Undana Kupang atau Lembaga Pengembangan Tenaga Kependidikan (LPTK) untuk dilakukan ferivikasi data sesuai ketentuan yang berlaku.
Yang lolos ferivikasi berhak mendapatkan sertfikat, sedangkan yang tidak lolos ferivikasi akan diberikan pendidikan dan pelatihan oleh Undana Kupang atau LPTK . Setelah itu baru diberikan sertfikat. “Karena quota sertfikasi guru ini ditentukan oleh pusat sehingga semua guru yang hendak disertfikasi begitu diminta pusat, dinas siap memfasilitasi,” ungkat Bayang. Menurut Bayang, 262 orang guru yang sudah mempersiapkan kelengkapan dalam tahun 2011 ini ditentukan sendiri oleh pusat. “Semua data guru di Alor inikan sudah ada di pusat. Sehingga siapa guru yang berkesempatan dalam tahun tertentu untuk mendapatkan serfikat guru itu sepenuhnya menjadi kewenangan pusat. Kami di dinas pendidikan ini hanya memfasilitasi mereka untuk melengkapi bahan,” jelasnya.
Bayang mengaku, sertifikasi guru ini diberlakukan bagi semua guru di jenjang pendidikan yang ada, dari TK hingga Perguruan Tinggi. Tetapi dengan syarat, untuk guru yang mengantongi ijasah sarjana, baru bisa diusulkan mendapatkan sertfikasi guru jika memiliki masa tugas minimal mencapai enam tahun atau minimal enam tahun masa kerja dalam jabatan guru. Sedangkan untuk guru yang hanya mengantongi ijasah SPG, minimal harus memiliki golongan ruang IV A dengan masa kerja 20 tahun ke atas, dimana usianya 50 tahun keatas. moris weni

Desa Binaan Praktek Penyusunan Produk Hukum Desa

2011-06-14T23:55:00.000-07:00

Satu Jam Bersama Desa Tuleng

foto,DANA PEMBINAAN: Plt Kabag Hukum menyerahkan dana pembinaan kepada Kades Tuleng, Markus Samay

Tuleng ON-Jumat pekan silam, awak media ini bersama Plt. Kepala Bagian Hukum Setkab Alor Melkson Bery, SH, M.Si berada di Desa Tuleng untuk mengikuti paripurna musyawarah BPD membahas Rancangan Peraturan Desa Tuleng tentang Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dan Tata Cara Penyelesaian Masalah. Satu jam lebih menyaksikan BPD dan aparat Desa Tuleng bersidang, dinamika anggota BPD mengemukakan pendapat dan tanggapan pemerintah desa bak layak seperti sidang-sidang DPR.

Menariknya, Rancangan Paraturan Desa (Ranperdes) tentang Tata Cara Penyelasaian Masalah merupakan Ranperdes yang diusulkan atas inisiatif BPD Desa Tuleng. Sedangkan Ranperdes BUMDES merupakan usulan Pemerintah Desa Tuleng.
Paripurna BPD Desa Tuleng membahas Ranperdes BUMDES dan Tata Cara Penyelesaian Masalah, Jumat (15/04) silam itu dipimpin Ketua BPD Tuleng, Yoksan Samay. Dari unsur pemerintah desa, hadir Kepala Desa Tuleng Markus Samay dan Sekdes, Eduard Mauleti.
Anggota BPD Tuleng yang hadir dalam musyawarah paripurna itu diantaranya, Yohanes Saufa (Wakil Ketua BPD), Albinus Lau Leti (Sekretaris BPD), Anderias Kawangfa, Daud Manilani dan Anderias Mauleti masing-masing sebagai anggota.
Musyawarah paripurna diawali dengan sambutan Kepala Desa Tuleng, Markus Samay setelah dipersilahkan Ketua BPD, Yoksan Samay.
Markus Samay dalam sambutannya mengaku menyambut baik digelarnya musyawarah paripurna untuk membahas dan menetapkan dua Ranperdes. Dia mengharapkan agar Ranperdes yang segera dilakukan pembahasan ini segera ditetapkan menjadi Perdes sehingga bisa mengantarkan kesejahteraan masyarakat di Desa Tuleng.
Usai Kades Tuleng memberikan sambutan, Ketua BPD Tuleng Yoksan Samay melakukan rolcoll untuk memastikan quorum tidaknya dimulai musyawarah paripurna. Setelah dilakukan rolcoll, hanya satu diantara tujuh anggota BPD yang tidak hadir sehingga paripurna dinyatakan quorum untuk mengambil keputusan.
Disaksikan Pelaksana Tugas Kepala Bagian Hukum dan HAM, Melkson Bery, SH, M.Si dan Kasubag Aristianus Boling, SH, Camat Lembur dan sejumlah staf Bagian Hukum dan HAM, Ketua BPD Tuleng mengetuk palu tertanda dimulainya musyawarah paripurna BPD untuk membahas Ranperdes BUMDES dan Ranperdes Tata Cara Penyelesaian Masalah.
Setelah ditawarkan Ketua BPD, peserta paripurna menyetujui untuk membahas Ranperdes poin per poin. Dinamika parpiurna hidup dan berkembang tetapi sesekali alot ketika lima anggota BPD mengajukan usul saran, khusus pada isi Ranperdes yang dinilai krusial.
Seperti disaksikan ON, sebelum digelar musyawarah paripurna BPD, diawali dengan arahan Pelaksana Tugas Kabag Hukum dan HAM Setkab Alor, Melkson Bery, SH, M.Si setelah diberikan kesempatan salah seorang Kasubag di Bagian Hukum dan HAM, Aristianus Boling, SH sebagai pemandu acara.
Melkson Bery dalam arahan mengawali musyawarah pembahasan Ranperdes mengatakan, hari ini kita memulai proses dalam kaitannya dengan pembahasan Ranperdes dalam musyawarah paripurna BPD Desa Tuleng.
Musyawarah paripurna ini kata Bery, merupakan bagian dari kegiatan pembinaan Desa Tuleng yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Alor Nomor 122 Tahun 2010 sebagai desa binaan praktek penyusunan produk hukum desa .
Menurut Bery, yang lebih diutamakan dalam semua rangkaian musyawarah ini adalah keseriusan aparat BPD dan pemerintah desa dalam proses pembahasan. Jika proses pembahasan berjalan dengan baik maka sudah tentu tujuan yang dicapai akan menjadi lebih baik. Jadi, “proses lebih diutamakan. Bila prosesnya baik maka otomatis tujuan akan lebih baik pula,” jelas Bery.
Bery menjelaskan, kegiatan ini merupakan bagian dari Program Tri Krida Kabupaten Alor yakni Krida kelembagaan dan peningkatan SDM. Oleh karena itu kepada fasilitator supaya menyusun pentujuk teknis pelaksanaan yang mengatur proses penyusunan hingga penetapan Perdes. Penunjukan Desa Tuleng sebagai desa binaan praktek penyusunan produk hukum desa adalah baru, bahkan di Propinsi NTT, ini merupakan yang pertama kali. Oleh karena itu harus dicari pola yang tepat agar menjadi pedoman bagi Kepala Desa dan BPD sehingga bisa mencapai target sebagaimana yang diharapkan.
Pada kesempatan itu Bery menyerahkan dana pembinaan seadanya untuk mendukung suksesnya pembahasan hingga penetapan Ranperdes di wilayah itu. +++ moris weni

DPRD Alor Agendakan Paripurna Pemekaran Kabupaten

2011-06-14T23:51:00.001-07:00

foto, Markus D. Mallaka, SH (kanan) bersama Ketua Golkar, Azer D. Laoepada, SH

Kalabahi ON-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Alor melalui Rapat Badan Musyawarah (Banmus) mengagendakan rapat paripurna mengenai pemekaran Kabupaten Alor. Daerah yang akan mekar adalah Pulau Pantar menjadi Kabupaten Pantar.

Ketua DPRD Alor, Markus Dominggus Malaka, SH mengatakan itu usai rapat Banmus di Kantor DPRD Batunirwala, Rabu (20/4/2011). Rapat paripurna mengenai pembentukkan kabupaten Pantar tersebut akan digelar setelah selesai libur paskah.
Mallaka mengatakan, rapat paripurna tersebut bertujuan melahirkan keputusan persetujuan Calon Kabupaten Pantar. Hal ini, jelas Mallaka, berdasarkan aspirasi masyarakat yang telah disampaikan ke DPRD pada beberapa waktu lalu. Menurut Malaka, keputusan DPRD nanti merupakan salah satu dokumen penting dari beberapa dokumen lainnya yang akan diusulkan ke Gubernur. Dokumen yang lain, Mallaka menyebutkan, yakni aspirasi masyarakat, hasil kajian daerah, peta wilayah calon kabupaten, dan keputusan Bupati.
"Syarat tersebut memang diatur dalam PP No.78 tahun 2007 tentang pembentukkan, penghapusan, dan penggabungan daerah. Syarat ini persisnya dijelaskan dalam pasal 16 huruf d,"jelas Malaka.
Data yang dimiliki media ini menyebutkan, sejumlah Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Alor seperti Partai Golkar, PDI Perjuangan, PDK, Gerindra, PKDI dan beberapa partai lainnya memberikan dukungan terhadap aspirasi rakyat Pulau Pantar menjadikan wilayah itu sebagai daerah otonom baru di Propinsi NTT.+++ oktotefi

Bupati Minta Pesrta Peda Tani-Nelayan Jaga Kehormatan Daerah

2011-06-14T23:48:00.000-07:00

foto,PEDA: Bupati menyamatkan tanda peserta kepada dua utusan Peda

Kalabahi ON-Bupati Alor Drs. Simeon Th. Pally minta kepada peserta Pertemuan Daerah (Peda) Tani-Nelayan III asal Kabupaten Alor untuk menjaga nama baik dan kehormatan daerah selama berada di ajang Tani-Nelayan paling bergengsi itu di Kabupaten Manggarai Barat. Yang berangkat dalam Peda Tani-Nelayan adalah duta atau perwakilan Kabupaten Alor. Jaga harkat dan martabat daerah ini di ajang Peda Tani-Nelayan.

Permintaan ini disampaikan Bupati Pally ketika melepas rombongan Peda Tani-Nelayan III asal Kabupaten Alor, Senin (26/04) di Ruang Kerja Bupati Alor. Acara pelepasan ini dihadiri oleh Plt. Sekab Alor, Drs. Okto Lasiko, Asisten II Setkab Alor Hopni Bukang, SH; Kepala Bappeda Alor, Drs. Marthen Hitikana dan beberapa pejabat teras lingkup pemkab Alor lainnya.
Pally pada kesempatan itu terus mengingatkan kepada peserta Peda Tani-Nelayan III asal Kabupaten Alor ajar junjung tinggi harkat daerah yang ada di pundak ketika berada di Peda tani-Nelayan melalui lomba yang diikuti. Tidak boleh ada berita lain selama peserta Peda Tani-Nelayan asal Kabupaten Alor berada di Manggarai Barat, kecuali menjaga nama baik dan kepercayaan daerah, pintaya menambahkan.
Pally juga mengharapkan agar kontingen Peda Tani-Nelayan asal kabupaten ini bisa masuk dalam nominasi di ajang bergengsi Tani-Nelayan ini. “Harus percaya diri dalam mengikuti loma agar bisa berhasil,” pinta Pally.
Dia mengingatkan agar menjaga kekompakan tim. Jika ada perbedaan anggota tim harus diselesaikan sercara baik agar tidak mengganggu kekompakan tim dalam mengikuti lomba.
Peserta Peda Tani-Nelayan diharapkan mengikuti semua kegiatan di ajang Peda Tani-Nelayan ini karena kontingen asal Kabupaten Alor tidak saja mempromosi daerah tetapi harus bisa belajar dari daerah lain di ajang Peda, ungkapnya.
Tunjukan tingka laku yang baik kepada warga asal Alor yang sudah bersedia menerima dan memfasilitasi kontingen Peda Tani-Nelayan di Manggarai Barat. Dan miliki komitmen untuk meraih prestasi
Pally juga menaruh harap agar peserta tidak membuat masalah di Peda. Apapaun persoalan yang dihadapi peserta Peda Tani-Nelayan diharapkan dapat dikoordinasikan dengan pimpinan rombongan untuk doselesaikan.
Menurut Pally, beberapa pejabat di dearah ini, belum pernah mengunjungi Manggarai Barat, tetapi petani bisa sampai di Manggarai Barat. Hal ini merupakan wujud perhatian pemerintah terhadap Tani-Nelayan dalam mengembangkan diri. Karena itu Tani-Nelayan yang menjadi peserta kegiatan Peda Tani-Nelayan ini harus berterima kasih kepada pemerintah, dimana melalui kegiatan ini Petani dan Nelayan bisa menjangkau daerah lain.
Ditambahkan Pally, jika ada diantara peserta yang sakit maka otomatis akan mengganggu keberadaan tim di ajang Peda ini. Karenanya orang nomor satu di Kabupaten Alor ini minta agar para peserta Peda Tani Nelayan III di Manggarai Barat supaya bisa menjaga makan minum dan menjaga kesehatan selama berada di lokasi kegiatan.
Hari ini demikian Pally, saya melepaskan rombongan Peda Tani-Nelayan III asal Kabupaten Alor menuju Kabupaten Manggarai Barat. Jumlah peserta yang saya lepas hari ini ke Manggarai Barat, harus pulang juga dengan jumlah yang sama.

Mangga Alor dan Kenari!
Sementara itu Kepala BKP3 Kabupaten Alor, Ir. Johanes Franscis dalam laporannya mengatakan, dua jenis komoditi unggulan yakni mangga Alor dan kenari akan dipromosi di ajang Peda Tani Nelayan, di Kabupaten Manggarai Barat Tanggal 3-6 April 2011.
“Anakan kenari dan mangga Alor akan dibawah peserta Peda Tani-Nelayan asal Alor untuk dipromosi,” kata Franscis. Menurut Francis, persiapan peserta Peda Tani Nelayan III asal Kabupaten Alor sudah dilakukan sejak satu tahun silam. Dimana pada saat itu Bupati Alor Drs. Simeon Th. Pally menegaskan dalam pembukaan loma Tani-Nelayan bahwa peserta yang juara berhak mengikuti Peda di Kabupaten Manggarai Barat.
Pedserta yang menjuarai lomba sebagaimana yang diarahkan Bupati Alor itulah yang kata Francis diakomodir semua sebagai peserta Peda Tani-Nelayan III asal Kabupaten Alor.
Dihadapan Bupati Alor, Franscis mengaku bahwa pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan paguyuban Alor yang ada di Manggarai Barat. “Paguyuban Alor di sana sudah bersedia untuk menyembut kongtingen Peda Tani-Nelayan III asal Alor,” katanya.
Francis kemudian merinci kontingen Peda Tani-Nelayan III asal Alor yang terdiri dari peserta utama, peninjau dan pendamping. Semua peserta dalam kegiatan Peda Tani-Nelayan III di Kabupaten Manggarai Barat ini diasuransikan. moris weni

PJOK Proyek Bencana Terjunkan Tim Teknis

2011-06-14T23:47:00.001-07:00

Respon Terhadap Keluhan Masyarakat

Kalabahi ON-Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) Proyek Bencana Alam tahun 2010, Abdul Jalal, ST mengaku sudah mendengar keluhan masyarakat tentang mutu pekerjaan jalan senilai Rp 2,2 miliar di Desa Tamakh, Kecamatan Pantar Tengah sebagaimana yang dikeluhkan masyarakat. Pasalnya segera diterjunkan tim teknis untuk melihat langsung kondisi pekerjaan di lapangan.

Menurut dia, pembangunan jalan yang dikerjakan PT Graha Megah Perkasa sesuai standar. Namun petugas teknis PU tetap turun ke lokasi untuk melihat langsung mutu jalan sebagaimana dikeluhkan masyarakat.
Jalal yang juga Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga Dinas PU Alor menjelaskan , setelah mendengar keluhan masyarakat, dia langsung bertanya kepada konsultan pengawas. Menurut konsultan pengawas, pekerjaan kontraktor sesuai standar.
Untuk memastikan mutu jalan tersebut, lanjut Jalal, akan dilakukan pengecekan dengan eksavator saat mobilisasi alat berat dari kampung tetangga.
"Soal keluhan masyarakat yang katanya hanya dicor 2-3 cm saja itu perlu kita lihat. Nanti saat eksavator lewat baru dapat membuktikan benar atau tidak. Hasil pantauan yang ada cor yang dilakukan 10 cm, yakni cor beton, dan pasangan batu kosong 15/20 di bawahnya," ungkap Jalal.
Dia mengakui, keluhan masyarakat merupakan masukan yang positif. Bila jalan tidak berkualitas, maka hal itu menjadi tanggung jawab kontraktor untuk memperbaiki.
"Pekerjaan ini baru belum selesai. Masa akhir proyek tanggal 3 Juni 2011 nanti. Jadi kalau ada kerusakan atau kekurangan pekerjaan tersebut maka akan diperbaiki," tandasnya.
Dia menegaskan, volume pekerjaan jalan tidak dipotong. Malah yang terjadi dari volume cor 75 meter ditambah atau naik menjadi 600 meter. Pekerjaan yang dikurangi hanya galian. Hal ini karena kondisi jalan membutuhkan cor jalan lebih banyak.
Ia menjelaskan, perencanaan awal proyek jalan tersebut dititikberatkan untuk trase baru atau titik berat ke galian. Tetapi saat pelaksanaan kondisi badan jalan parah.
"Kita selalu berkoordinasi dengan konsultan pengawas. Laporan yang ada hasil pekerjaannya baik. Laporan hasil pekerjaan baik ini bukan hanya dari konsultan pengawas tapi juga dari staf Dinas PU yang turun periksa di lapangan," ujarnya.
Dia menambahkan, pada Selasa (19/4/2011) petugas Dinas PU Alor, konsultan dan kontraktor berangkat ke Desa Tamakh untuk melihat hasil pekerjaan. "Saya minta petugas PU melihat secara teliti dan memberikan laporan obyektif," pintanya. Hasilnya demikian Jalal, tidak seperti yang dilaporkan bahwa mutu pekerjaan tidak sesuai yang diharapkan. Karena itu terang Jalal, Kepala Desa Tamakh menyampaikan permohonan maaf kepada rekanan yang mengerjakan proyek bencana dimaksud. mw/pk

Koordinasi Lokasi KTM Dilakukan Dari Tahapan Sosialisasi

2011-06-14T23:42:00.000-07:00

foto,Jhoni Tulimau, SE, M.Si

Kalabahi ON-Ini boleh jadi klarifikasi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Alor terhadap pernyataan Kepala Dinas Kehutanan setempat, Ephanetus Bery, S.TP bahwa koordinasi membangun Kota Terpadu Mandiri (KTM) di Tanglapui baru dapat dilakukan setelah ketahuan kalau lokasi itu masuk dalam kawasan hutan lindung. Pihak Dinsosnakertrans menegaskan bahwa koordinasi dengan instansi terkait, termasuk Dinas Kehutanan sudah dilakukan sejak tahapan sosialisasi.

Kepala Bidang Transmigrasi pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Alor, Jhoni Tulimau, SE, M.Si kepada ON di Ruang Kerjanya, Kamis pekan silam menegaskan, tugas dinas itu pada prinsipnya melakukan sosialisasi program, khusus untuk pengembangan KTM dan PTB. Setelah dilakukan sosialisasi, ternyata masyarakat di wilayah Tanglapui dan sekitarnya menerima program yang disampaikan pihaknya dalam sosialisasi dimaksud.
Karena masyarakat di wilayah itu menerima program KTM dan PTB sehingga pihaknya melakukan koordinasi dengan Kemantrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia. “kami tahu dari awal bahwa lokasi yang diserahkan masyarakat itu masuk dalam kawasan hutan. Karena itu kami bangun koordinasi dengan Dinas Kehutanan,” tutur Tulimau.
Menurut Tulimau, KTM ini bukan sudah jadi dibangun, tetapi masih dalam proses, karena itu koordinasi dengan instansi terkait sudah, sedang dan masih terus dilakukan pihaknya hingga program ini sukses dibangun dan hasilnya dinikmati masyarakat.
Tulimau menegaskan bahwa rencana pengembangan KTM di Tanglapui dan sekitarnya itu masih dalam tahapan sosialisasi saja sudah dilakukan koordinasi, dimana saat itu posisi Ephanetus Bery masih menjabat sebagai pelakasana tugas Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Alor. “Hanya dari Kehutanan yang tidak terlalu respon. Jika mau jujur, Kehutanan juga harus sosialisasi kepada masyarakat bahwa stataus hutan yang menjadi lokasi KTM itu masih berada dalam kawasan hutan lindung,” ujar Tulimau.
Jika masyarakat menunjuk dan menyerahkan lokasi untuk KTM tetapi kemudian oleh Kehutanan mengatakan bahwa itu termasuk dalam kawasan hutan lindung maka sebenarnya masyarakat selama ini belum mengetahui kalau lokasi yang diserahkan untuk lokasi KTM itu masuk dalam kawasan hutan lindung. Karena itu Tulimau menyarankan agar jangan saling mempersalahkan satu sama lain tetapi mari bersinergi membangun koordinasi agar program mulia untuk mengembangkan Tanglapui dan sekitarnya menjadi KTM itu dapat terwujud dan hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat banyak.
Tulimau menyarankan kepada Dinas Kehutanan setempat agar meninjau kembali status hutan yang ada di sekitar Tanglapui dan sekitarnya sesuai keadaan terkini.
Dia mengaku heran karena lahan pemukiman yang rata itu justru masuk dalam kawasan hutan lindung sedangkan gunung-gunung yang dekat dengan daratan tidak termasuk dalam kawasan hutan. “Saya mau pertanyakan, dimana fungsi hutan yang sesungguhnya. Saya kira lebih bermanfaat kalau gunung-gunung itu yang masuk dalam kawasan hutan agar lebih bermanfaat bagi masyarakat,” kata jebolan magister UGM Jokjakarta ini.
Sebelumnya, Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Alor, Ephanetus E. Bery, S.TP mengatakan, pihak Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Alor tidak pernah melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah yang diarsiteknya. Nanti setelah Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengetahui bahwa sebagian lokasi yang menurut rencana akan dijadikan sebagai lokasi KTM itu berada di kawasan hutan lindung, barulah mereka melakukan koordinasi. Bery menegaskan bahwa sebagian lokasi yang hendak dijadikan sebagai lokasi pengembangan KTM itu berada dalam status hutan RTK 02 yang dukukuhkan dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 579/KPTSN/UM/9/1978 dan tercatat dalam Register Tanah Kehutanan (RTK) 02 Kawasan Hutan Gunung Besar dengan fungsi sebagai Hutan Produksi, Hutan Lindung dan Taman Wisata Alam.
Menurut Bery, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak boleh dibangun apapun di kawasan hutan lindung atau kawasan hutan produksi, kecuali dilakukan koordinasi terlebih dahulu dengan pemerintah pusat dalam hal ini Kementrian Kehutanan Republik Indonesia. Karena kewenangan mengelola kawasan hutan itu hingga kini masih merupakan kewenangan pemerintah pusat, kata Bery. Jadi, kebijakan strategis untuk mengubah status kawasan sepenuhnya menjadi mewenangan Menteri Kehutanan RI, jelasnya.
Bery mengaku dalam kaitannya dengan rencana pembangunan KTM yang lokasinya separuh berada di kawasan hutan ini, pihaknya sudah memberikan pertimbangan kepada Bupati Alor.
Tetapi prinsipnya untuk mengubah kawasan hutan itu harus dengan persetujuan Menteri Kehutanan. Di beberapa daerah demikian Bery, ada lokasi KTM yang dibangun di kawasan hutan, tetapi pihaknya belum mengetahui seperti apa prosedur mendapatkan ijin dari Kementrian Kehutanan.
Bery yang baru beberapa waktu memimpin Dinas Kehutanan Kabupaten Alor ini menegaskan, bukan pihaknya yang tidak mau untuk dibangun KTM di lokasi kawasan hutan tetapi ini semata-mata hanya karena perintah ketentuan. Kalaupun sampai ada kebijakan untuk memberikan ruang bagi dibangunnya KTM di lokasi kawasan hutan maka sepenuhnya menjadi kewenangan pusat. “Boleh usulkan ke pusat karena ini aspirasi masyarakat tetapi harus dengan kebijakan pusat. Kami di kabupaten hanya diberikan tugas untuk menjaga kawasan hutan,” katanya menambahkan. ++ moris weni

Jangan Jadikan Pengusaha Lokal Tamu di Negeri Sendiri

2011-06-14T23:41:00.000-07:00

Kalabahi ON-Berlakunya Pepres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pedoman Umum Pengadaan Barang Dan Jasa menjadi masalah dan tantangan bagi pengusaha lokal untuk bersaing dengan pengusaha luar Alor. Karena tidak ada ruang untuk dilakukan politikal will oleh pemerintah daerah dalam rangka pemberdayaan pengusaha lokal jika pelelangan dilakukan sistim on line. Yang terjadi adalah persaingan dunia usaha yang kompetitif
Untuk itu diharapkan kebijakan dan kearifan lokal pemerintah dan dunia perbankan agar pengusaha lokal jangan dijadikan tamu di negeri sendiri.

Peringatan ini dikemukakan oleh Ketua DPD GABPEKNAS Kabupaten Alor periode 2011-2016, Erels D. Pasumain, SE setelah terpilih menjadi Ketua DPD Gapeknas, Jumat pekan silam di Kalabahi.
Menurut Pasumain, metode penilaian dokumen tender mengunakan sistim gugur murah menang dengan alasan penawaran terendah negara diuntungkan, merupakan pendapat yang terlampau sederhana karena akan mengorbankan fisik bangunan. Karena kualitasnya tentu tidak sesuai dengan yang diharapkan. Akibatnya umur ekonomis bangunan tidak dapat bertahan lama. Oleh karena itu, GABPEKNAS Kabupaten Alor menawarkan penilaian dokumen tender mengunakan dengan kombinasi penilaian tenknis dan biaya (sistim merrit point) sehingga penawaran terendah bukan merupakan suatu jaminan harus menang.
Selajutnya terang Pasumain, penentuan HPS yang tidak memperhatikan lokasi tempat pelaksanaan proyek sangat menyusahkan kontraktor dalam pelaksanaan pekerjaan akibat tidak adanya perbedaan harga bangunan di lokasi proyek yang sulit dengan lokasi proyek yang berada di perkotaan.
“GABPEKNAS Alor sangat apresiatif terhadap pembentukan ULP untuk memudahkan pengawasan dan pemerataan kesempatan mendapatkan pekerjaan bagi kontraktor lokal. Tetapi akan menjadi sebuah catatan tersendiri jika pelaksanaan terder belum berjalan sampai dengan saat ini maka akan terjadi penumpukan pelaksanaan tender. Akibatnya banyak proyek yang pelaksanaannya akan diluncurkan ke tahun 2012. Ini akan dapat memperpanjang penderitaan bagi para kontraktor,” katanya.
Terhadap persoalan –persoalan ini kelas Pasumain, DPD GABPEKNAS Kabupaten Alor berpendapat solusi kata kuncinya adalah komunikasi. Bahwa perlu dibukanya kran komunikasi yang seluas-luasnya antara semua elemen pemerintah dan dunia usaha, khususnya steakholder seperti ULP, LPJKD, dunia perbankan, kelompok UKM khususnya masyarakat jasa konstruksi dalam bentuk komunikasi yang saling menguntungkan.
Pasumain kemdian menjelaskan, Gabungan Perusahaan Kontraktor Nasional adalah sebuah asosiasi badan usaha yang bergerak dibidang jasa konstruksi. Lembaga ini dituntut untuk membrikan kontribusi positif terhadap pemerintah daerah dimana GABPEKNAS itu berada dalam membangun hubungan kemitraan yang sinergis, khususnya dalam hal pengembangan jasa konstruksi.
“Momen MUSDA dan pelantikan tidak saja merupakan momen refleksi dan intropeksi GABPEKNAS secara internal kelembagaan untuk berbenah diri, tetapi juga merupakan momen evaluasi kritis dan analitis, bagaimana GABPEKNAS membangun hubungan kemitraan yang sinergis dengan pemerintah daerah, dunia perbankan, maupun UKM dan asosiasi profesi lainnya,” jelas Pasumain menambahka.
MUSDA GAPEKNAS Kabupaten Alor menetapkan, Erels D. Pasumain, SE sebagai Ketua DPD dan Fajar Lema, ST sebagai Sekretaris DPD GAPEKNAS Kabupaten Alor. Posisi Wakil Ketua I dijabat Rudi Nawa. Sedangkan Jonathan Jonain, Edi Sapran Djahimo, Ekber Laubase masinh-masing sebagai Wakil Ketua II, Wakil Ketua III dan Wakil Ketua IV. Sedangkan, Soleman Onko, A. Ma dan Ekber Pandu menjabat sebagai Wakil Sekretaris I dan Wakil Sekretaris II. Bendahara Umum DPD GAPEKNAS Kabupaten Alor dijabat Wellem M. Malelak dan Yustinus Mau sebagai Wakil Bendahara.
Kepengurusan dilengkap dengan beberaka bidang yang juga dijabat ketua bidang. Kepengurusan yang dibentuk melalui Musda GAPKENAS I ini untuk masa bhakti 2011-2016. +++ oktotefi

Alor Bahas Ranperda Pertambangan

2011-06-14T23:37:00.000-07:00

Kalabahi ON-Pemerintah Kabupaten Alor telah membahas rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang pertambangan. Draft Ranperda ini akan diusulkan ke DPRD dalam sidang kedua tahun 2011.

Pelaksana Tugas Kepala Bagian (Plt. Kabag) Hukum dan HAM Setkab Alor, Melkshon Bery, SH, M.Si di Kantor Bupati Alor, Rabu(30/3/2011) menjelaskan, Pemkab Alor dalam tahun 2011 membahas dan mempersiapkan 12 Ranperda yang akan diajukan ke DPRD Alor untuk dibahas dan ditetapkan. Salah satu Ranperda yang telah dibahas, yakni Ranperda tentang pertambangan. Ranperda ini terang Bery, urgen bagi pemerintah dan masyarakat Alor oleh karena wilayah Alor memiliki beragam poteni pertambangan.
Dia mengatakan, potensi pertambangan yang ada agar dikelola secara baik tanpa merugikan pihak manapun dan dapat mendatangkan kesejahteraan bagi rakyat. Oleh karena itu dibutuhkan payung hukum yang jelas. Menurut Bery, kegiatan pertambangan yang selama ini berjalan di Alor masih menggunakan aturan lama, yakni Undang-Undang (UU) Nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan. Aturan ini adalah aturan yang cukup lama dan untuk itu harus diganti guna menjawab perkembangan yang ada. Dengan merujuk pada UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, serta PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan pertambangan mineral dan batu bara, maka Pemkab Alor patut membuat Perda Pertambangan.
”UU Nomor 4 Tahun 2009, pada pasal 8 ayat 1 isinya memberikan kewenangan kepada pemkab/kota untuk mengatur regulasi mengenai pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara. Ini menjadi dasar kita,” jelasnya. Dia mengatakan, fokus Ranperda pertambangan yang dibahas yakni, soal pemberian IUP (Izin Usaha Pertambangan) dan IPR ( Izin Pertambangan Rakyat). Fokus berikutnya yaitu pelaksanaan pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, pengawasan usaha pertambangan, penginventarisasi penyelidikan dan penelitian dan eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batu bara.
Dia menandaskan, hal meanarik dalam Ranperda menyangkut system pelelangan dalam kegiatan pertambangan. “Sebelumnya dengan aturan lama, mekanisme untuk kegiatan pertambangan urusannya langsung ke instansi teknis untuk dapat rekomendasi kelayakan. Lalu bupati memberikan persetujuan. Tetapi dalam Ranperda yang telah dibahas, untuk kegiatan pertambangan harus melalui mekanisme pelelangan,” tegasnya.
Bery menambahkan, Ranperda pertambangan merupakan prioritas yang akan diusulkan ke DPRD untuk dibahas dan ditetapkan dalam masa sidang dua nanti. “Dalam masa sidang dua tahun 2011, kita usul 20 Ranperda. 12 Ranperda merupakan produk eksekutif dan 8 Ranperda atas inisiatif DPRD. Ranperda produk eksekutif salah satunya tentang pertambangan,” ungkapnya. Kabupaten Alor memiliki beragam potensi pertambangan, baik golongan C maupun B dan A. salah satu potensi pertambangan yang saat ini telah menarik investor berupa kegiatan eksplorasi tahap terakhir adalah tambang emas di wilayah Halerman Kecamatan Alor Barat Daya. ++ ote/pk

ULP Mempermudah Fungsi Kontrol

2011-06-14T23:19:00.000-07:00

Kalabahi ON-Mulai tahun anggaran 2011, pemerintah Kabupaten Alor sudah berani melaksanaanakan tender proyek secara terpusat melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP). Pasalnya, ULP yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 45 Tahun 2010 ini dapat mempermudah fungsi kontrol dan efisien dalam penggunaan anggaran.

Asisten Adminstrasi Pembangunan Sekretariat Kabupaten Alor, Hopni Bukang, SH kepada On di Kalabahi mengatakan, pemerintah Kabupaten Alor sudah memiliki ULP, dimana pembentukannya berdasarkan Peraturan Bupati Alor Nomor 5 Tahun 2011 untuk kepentingan pengadaan barang dan jasa milik pemerintah.
Menurut Bukang, sesudah pembentukan ULP, dibawah koordinir Bagian Administrasi Pembangunan, dilengkapi formasi berdasarkan bidang pengadaan barang dan jasa milik pemerintah yang ada.
Dengan diberlakukannya Perpres Nomor 45 Tahun 2010, yang kemudian dijabarkan dengan Peraturan Bupati Alor Nomor 5 Tahun 2011 maka dengan sendirinya Kepres Nomor 8 Tahun 2003 tentang pengadaan barang dan jasa milik pemerintah dinyatakan tidak berlaku lagi.
Bukang mengaku, dengan dibentuknya ULP yang dipusatkan di Bagian Administrasi Pembangunan Setkab Alor maka semua pengadaan barang dan jasa di masing-masing SKPD tidak lagi dilakukan di sana tetapi semuanya dipusatkan di ULP. Jadi, sesudah ULP melakukan tender hingga menetapkan pemenang tender baru dikembalikan kepada SKPD atau KPA untuk dilaksanakannya. “ULP bertugas melakukan pengumuman tender hingga menetapkan pemenang. Setelah itu baru dikembalikan ke SKPD untuk dilaksanakan,” katanya. Jika melaksanakan tugasnya secara baik maka ULP ini terang Bukang, akan mengurangi pemborosan waktu dalam kaitannya pengadaan barang dan jasa. “Kita juga bisa efisien dalam penggunaan anggaran dengan cara minimalisir honar panitia tender karena semuanya terpusat. Tidak dilakukan tender di masing-masing SKPD sebagaimana yang terjadi selama ini sehingga memboros anggaran dalam membayar honor,” jelas Bukang.
Dilakukan tender proyek secara terpusat di ULP ini menurut Bukang, juga bisa menghindari penumpukan pekerjaan pada pengusaha tertentu. Akan kelihatan kalau hanya orang-orang itu saja yang dapat pekerjaan atau menang tender di semua instansi. Ini tidak bakal terjadi kalau semua tender dipusatkan di ULP, ujar mantan Kadis PKA ini. morisweni

PDMH Siapkan Beras Super Untuk Jatah Beras PNS

2011-06-02T22:25:00.000-07:00

foto, Singa Muda Illu, SE

Kalabahi ON-Pelayanan Perusahan Daerah Mutiara Harapan (PDMH) Kalabahi khusus menyediakan jatah beras bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) mengalami peningkatan. Satu demi satu gebrakan terus dilakukan managemen baru untuk membenahi pelayanan perusahaan milik pemerintah Kabupaten Alor yang satu itu. Satu diantara gebrakan baru itu adalah menyediakan beras super untuk jatah beras bagi PNS di daerah ini.

Kualitas beras bagi PDMH sudah tidak ada masalah lagi. Pengadaannya melalui penawaran terbuka. Siapa yang berminat dapat mengajukan permohonan, kemudian dilakukan seleksi mengenai standar beras, harga dan cara pembayarannya, tandas Direktur Utama PDMH Kalabahi, Singa Muda Illu, SE kepada ON di Ruang Kerjanya Jumat pekan silam.
Menurut Illu, untuk standar beras ini, pihaknya sudah melakukan penanda tanganan MOU dengan pihak penyalur beras untung jangka waktu enam bulan mendatang.
Dengan dilakukannya penanda tanganan MOU ini demikian Illu, enam bulan mendatang kondisi beras bagi PNS Kabupaten Alor stabil. “Standar beras untuk jatah PNS adalah beras jenis super,” katanya singkat.
Illu mengaku, ke depan, pihaknya akan menindaklanjuti dengan kontrak untuk pengadaan beras, tidak hanya bagi PNS tetapi juga bagi kepentingan pemenuhan kebutuhan masyarakat umum. Untuk terang Illu, penyalur dari mana saja yang merasa berminat menyalurkan beras ke PDMH, diharapkan bisa mengikuti mekanisme dengan mengajukan permohonan yang mencantumkan kualitas beras, harga dan cara pembayarannya. Jadi, “penyaluran beras untuk jatah PNS ke PDMH bersifat terbuka,” jelas Illu.
Illu mengaku kendala yang dihadapi pihaknya selama ini dalam pengadaan beras yang mengakibatkan kualitas beras rendah dan sering bermasalah sepenuhnya sudah diselesaikan oleh management yang baru.
Dia mengaku, jika beras sudah aman maka pihak direksi akan bergerak mengembangkan bidang usaha yang lain seperti pembangunan rumah toko, KPR dan lain-lain.
Dalam upaya memperkuat usaha beras di Kabupaten Alor, PDMH kata Illu, tidak hanya memfokuskan pengadaan beras bagi PNS tetapi untuk kepentingan masyarakat umum juga sedang dikembangkan usahanya oleh PDMH. Pengembangan usaha beras yang sudah dilakukan PDMH untuk memenuhi kebutuhan masyarakat umum diantaranya dengan membuka kios beras di beberapa lokasi yaitu, kios beras di Batu Nirwala atau terletak di depan Kampus Universitas Tribuana Kalabahi, kios beras di Reklamase Pantai Dulionong. “Dalam beberapa waktu lagi kami akan bangun kios beras di Watamelang, Kenarilang,” katanya. Illu kemudian merinci, kios beras milik PDMH yang dibangun di Batu Nirwala itu untuk melayani kebutuhan beras bagi masyarakat di Wilayah Timur, di Pantai Dulionong untuk melayani kebutuhan beras bagi masyarakat di beberapa pulau (Pura, Pantar, Ternate dan pulau lainnya), di Kenarilang untuk melayani kebutuhan beras bagi masyarakat di Wilayah Barat. Beras yang dijual di kios-kios milik PDMH ini adalah jenis beras berkualitas baik.+++ oktotefi

BRI Tetap Komit Mendorong Pengembangan UMKM

2011-06-02T22:21:00.000-07:00

foto,SERAHKAN KUNCI: Bupati Alor menyerahkan kunci motor kepada salah seorang pemenang undian SIMPEDES

Kalabahi ON-BRI Kalabahi sejak di berdiri hingga saat ini masih tetap komit untuk mendorong tumbuh kembangnya UMKM di Kabupaten Alor. Pasalnya, dana yang dihimpun dari masyarakat hingga Desember 2010 dari empat unit BRI dan dua kantor sebesar Rp 61,037 miliar lebih. Dana ini kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat untuk pengembangan UMKM sebesar Rp 95.556.581.000.

Pengembangan UMKM di Kabupaten Alor mencapai Rp 95 Miliar lebih. Sebagai Bank Umum, BRI melaksanakan fungsi pokok yakni, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Dana yang dihimpun, selanjutnya disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman, demikian Kepala BRI Cabang Kalabahi, Kondang Yogatama ketika menyampaikan sapaan dalam acara penarikan undian Simpedes BRI di Aula Hotel Nusa Kenari Kalabahi, Sabtu (26/3/2011) silam.
BRI juga terang Yogatama, menyediakan layanan jasa lainnya dalam rangka memperlancar proses transaksi bisnis dan keuangan.
Yogatama menegaskan, BRI Kalabahi sejak dibuka hingga saat ini masih tetap komit untuk mendorong tumbuh kembangnya UMKM di Kabupaten Alor. Dana yang dihimpun sampai Desember 2010 dari empat unit BRI dan dua kantormencapai Rp 61,037 miliar lebih. Dana ini kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat untuk penembangan UMKM sebesar Rp 95.556.581.000.
Yogatama mengatakan, dari jumlah kredit yang disalurkan tersebut, termasuk didalamnya adalah KUR Mikro Rp 4,818 miliar. Melihat komposisi ini maka manajemen terus melakukan upaya pembenahan pelayanan agar jumlah dana yang dihimpun dan jumlah dana yang disalurkan tidak semakin melebar.
Hal ini dibuktikan dengan penambahan mesin ATM yang semula hanya satu unit menjadi empat unit di tahun 2010, dan jumlahnya akan terus bertambah menjadi enam ATM di tahun 2011. Adanya sentra pelayanan di pasar-pasar tradisional dan BRI juga melakukan sejumlah kegiatan sosil lainnya, ungkapnya.
Dalam penarikan undian periode kali ini, Riskha Juana Kote, nasabah Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Sartika, Kalabahi dan Syamsudin (nasabah BRI Unit Baranusa) masing-masing mendapatkan hadiah utama I berupa sepeda motor Suzuki Thunder 125. Hadiah tersebut diperoleh dalam acara penarikan undian Simpedes BRI Kalabahi, Sabtu (26/3/2011).
Undian Simpedes itu dibuka Bupati Alor, Drs, Simeon Th. Pally didampingi Kepala Cabang BRI Kalabahi, Kondang Yogatama di aula Hotel Nusa Kenari, Kalabahi.
Hadir dalam acara tersebut, Ketua DPRD Alor, Dominggus Mallaka, SH, unsur muspidah dan ratusan nasabah BRI Kalabahi. Bupati Pally pada kesempatan tersebut mengatakan, tugas dan fungsi BRI sejalan dengan Program Pemerintah Kabupaten Alor yakni untuk penguatan kelembagaan, pembangunan SDM dan pemberdayaan ekomoni masyarakat. Oleh karena itu, BRI dalam aktivitasnya telah berjalan bersama pemerintah dan membantu masyarakat di Kabupaten Alor untuk menyukseskan kegiatan pembangunan. +++ oktotefi

Ketika BKD Racun Bupati Dengan Mutasi

2011-06-02T22:20:00.000-07:00

Kalabahi ON-Bukan menjadi rahasia umum kalau Drs. Simeon Thobias Pally adalah sosok bupati yang rendah hati. Pally bukan tipikal pemimpin pendendam. Tetapi, mengapa semua kebijakannya tak pernah sepih dari masalah. Dari kebijakan meletakan pembangunan hingga mutasi PNS di jabatan struktur, orang nomor satu di Nusa Kenari tercinta ini terus menuai masalah. Tidak ada yang sepi dari aksi protes. Setelah ditelusuri, ternyata para pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) jadi biangnya. Tidak semua pimpinan SKPD bekerja serius melaksanakan tugas-tugas bupati yang dibagi habis di SKPD. Yang terjadi justru banyak diantara mereka yang memanfaatkan jabatan untuk kepentingan diri, keluarga dan kelompoknya. Tengok saja permainan BKD dalam mutasi jabatan. Ibarat Pally diberi racun oleh Drs. Yulius Plaikol dan kawan-kawan. Ketidakbecusan Plaikol dan kawan-kawan mengelola mutasi mengakibatkan bupati yang terus disemprot.

Surat Keputusan (SK) Bupati Alor tentang penempatan PNS di jabatan yang dilantik belum lama ini seolah menjadi tidak berwibawa. Bagaimana tidak, saebagian PNS yang dilantik di jabatan yang baru berdasarkan Surat Keputusan Bupati Alor memberikan perlawanan terhadap surat keputusan dimaksud. Mereka menolak untuk hijra di jabatan yang baru. Beberapa diantaranya mereka memilih bertahan di jabatan lama. Padahal wajib hukumnya bagi PNS untuk bersedia ditempatkan dimana saja di wilayah NKRI sebagaimana pernyataan ketika awal menjadi PNS.
Mutasi jilid III di masa kepemimpinan Pally-Tahir menurut pandangan publik sudah sangat fair. Duet dengan sandi gaul SIMPATI pada masa kampanye Pilkada Alor Tahun 2008 ini sudah buang jauh-jauh kepentingan politik yang mengental pada mutasi jilid I, begitu duet ini memimpin Alor. Mutasi Jilid III ini dinilai publik Nusa Kenari sebagai mutasi paling elegant. Tetapi itu sebatas pada Jabatan Eselon II dan Eselon III karena dikawal ketat oleh Pally. Lalu pada pos mana di mutasi belum lama ini yang menuai polemik. Terus, siapa yang bermain api?
Jawaban terhadap pertanyaan ini hampir datang dari semua sudut kantor milik pemerintah di daerah ini. Nada dasar dari semua sudut kantor nyaris sama. BKD yang bekin rusak mutasi. ‘Bupati tu baik ... Mereka (BKD) yang buat susah bupati,’ tandas salah seorang sumber yang minta agar identitasnya dirahasiakan.
Menurut sumber lain, Bupati Alor hanya memberikan perhatian terhadap penempatan PNS di Jabatan Eselon II dan Eselon III. Sedangkan BKD yang sepenuhnya mengatur sendiri pelantikan PNS di Jabatan Eselon IV. Bahkan ada anggota Baperjakat yang mengaku, sebagian besar PNS yang dilantik di Jabatan Eselon IV, sama sekali tidak melalui Baperjakat. “Semuanya diatur sendiri oleh BKD,” timpal salah seorang anggota Baperjakat. Akibatnya semuanya amburadul. Ada jabatan yang dilantik lebih dari satu pejabat, ada jabatan yang pejabatnya masih ada dan belum memasuki masa usia pensiun tetapi keburu dilantik pejabat baru sehingga terjadi pendobelan orang di jabatan yang sama. Ada juga PNS yang dilantik di jabatan baru tetapi tidak mau dimutasikan dan lebih memilih untuk bertahan di jabatan lama. Celakanya, ada PNS tertentu yang ibarat belum kering tinta SK 100 % tetapi dilantik dalam jabatan, sementara PNS yang sudah lama antri dibiarkan terus menjadi staf. Ini yang memantik terjadinya kecemburuan diantara PNS, akibatnya tugas pelayanan menjadi tidak maksimal.
Sadisnya, ada oknum PNS berlatar belekang sarjana umum yang paksa dipasang di jabatan teknorat karena memiliki hubungan emosional dengan Kepala BKD Kabupaten Alor, Drs. Yulius Plaikol. Ini yang sebenarnya tidak harus terjadi dalam era yang mendepankan profesionalisme birokrasi saat ini. Informasi yang berhasil direkam di arena pelantikan Pejabat Eselon II, III dan IV belum lama ini mengungakpan berbagai kejanggalan terhadap penempatan PNS di jabatan, terlebih pada jabatan Eselon IV.
BKD Alor sepertinya tidak memiliki data base kepegawaian di daerah ini sehingga sembarang menempatkan PNS di Jabatan Eselon IV. BKD dinilai mengelola mutasi karena menempatkan PNS pada jabatan dengan tidak mempertimbangkan daftar urutan kepangkatan. Ada PNS yang dipaksakan untuk mendapatkan jabatan, lalu menjadi pimpinan bagi PNS yang pangkat dan golongan ruangnya diatas PNS yang mendapatkan jabatan. Semuanya diatur seenak perut oleh BKD. Sayangnya, boroknya kinerja BKD ini memaksa publik harus menilai miring terhadap Bupati Alor, Drs. Simeon Thobias Pally. +++ moris weni

Ada Praktek Dagang Jabatan di BKD

2011-06-02T22:18:00.000-07:00

foto,Sulaiman Sings, SH (kiri) dalam suatu kegiatan Golkar

Kalabahi ON-Kalangan DPRD Kabupaten Alor punya pengamatan sendiri terhadap kinerja BKD Alor dalam mengelola mutasi pejabat. Para penghuni rumah rakyat ini menilai ada praktek dagang jabatan di instansi pemerintah yang dipimpin Drs. Yulius Plaikol. Pengamatan dewan ini bisa saja ada benarnya, pasalnya beredar pesan singkat atau short mesage sistym (SMS) bahwa ada oknum pejabat di BKD yang pasang tarif bagi PNS untuk ditempatkan di jabatan struktural.

Adalah wakil rakyat dari Fraksi Partai Golkar, Sulaiman Sings, SH yang menegaskan dugaan komersiallisasi jabatan di BKD Alor. Dia menilai ada praktek komersialiasi (perdagangan) dalam proses mutasi.
“Ada orang tertentu yang terlalu komersial dalam urusan mutasi ini. Tamu banyak sekali di rumahnya. Terus orang-orang yang bertamu itu masuk dalam 190 orang yang dimutasi, yang tidak bertamu, kena batunya. Ini persidangan resmi sehigga saya bicara apa adanya,” tandas Sulaiman Sings Jumad (8/4/2011) dalam rapat kerja antara Komisi A DPRD Kabupaten Alor dengan Pemerintah Kabupaten Alor yang diwakili Asisten Bidang Administrasi Setkab Alor, Viktor I. Imang, SH, M.Si dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Drs. Julius Plaikol
Ditegaskannya, jangan sampai karena saat ini banyak proyek-proyek pembangunan jalan dan jembatan sehingga pasang orang kita di tempat itu.
“Ada pembangunan jalan, jembatan dan pelabuhan jadi pasang orang kita ke situ. Ini berbahaya karena efek mutasi yang salah, berdampak pada menurunnya kinerja. Orang turun motivasi untuk bekerja karena situasi yang diciptakan sendiri,” tandas Sings.
Apa yang dijelaskan Asisten III dan Kepala BKD itu ideal prosedural, tetapi demikian Sings, implementasinya dipertanyakan.
“Sepertinya bapak dorang sedang dikerjain bawahan. Saya akui hak prerogative bupati, tetapi hak itu tidak boleh lari dari rule aturan karena negara ini negara hukum. Kepangkatan, kompetensi dan prestasi yang dijelaskan itu luar biasa, tetapi kalau masuk angin, jadi repot. Contoh, ada yang sudah menduduki jabatan dari A, B, C tetapi kemudian dimutasi lagi ke A. Ini salahnya dimana. Apakah Baperjakat yang salah ... atau bupati lagi ngantuk baru tanda tangan SK,” tegas politis Partai Golkar Alor ini.
Karena itu, Sings minta agar SK mutasi itu diperbaiki karena diftum terakhir dari sebuah SK selalu ada kalimat apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka dapat ditinjau kembali.
“Kami tidak minta SK Bupati itu dibatalkan karena ini menyangkut wibawah pemerintah sehingga kami minta agar SK itu diperbaiki karena saya nilai ada banyak kesalahan. Soal petikan dan SK itu memang pasti sama, tetapi proses jadi SK itu betul atau tidak yang jadi soal. Bupati itukan banyak tugas sehingga tidak mungkin mengenal 5000 PNS di Alor ini. Makanya bupati butuh Baperjakat sebagai pemandu. Kalau pandu tidak betul, bubarkan saja Baperjakat,” tegas Sings.
Menurutnya, jika ada keputusan yang salah terhadap seorang PNS yang telah bekerja 20 tahun, maka orang itu akan menjadi benalu di daerah ini. PNS itu akan membangkang, mau tempatkan dimana saja silahkan, kerja asal-asalan yang penting habis bulan terima gaji.
Jadi, “jangan penuhi Alor ini dengan orang-orang seperti itu. Efek mutasi yang salah akan menimbulkan menurunnya kinerja,” katanya.
Tak hanya itu, Sings juga meyoroti jabatan Dominggus Plaikol, SH yang merupakan adik Kepala BKD, Drs. Yulius Plaikol pindah dari Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan ke Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum.
“Ini patut diperhatikan karena jangan sampai orang menilai karena adiknya Pak Yulius Plaikol jadi dikasih ke Bina Marga. Sebelum orang bertanya, sebaiknya saya yang tanya dalam sidang resmi ini. Kalau bupati sudah ok, silahkan saja, nanti kalau terjadi penurunan kinerja, bupati yang tanggung jawab,” tandas Sings.
Nampak Yulius Plaikol tidak menjawab pertanyaan Sings ini hingga rapat tersebut selesai. Ketika dikonfirmasi wartawan usai rapat ini, Yulius Plaikol menegaskan bahwa tidak ada kepentingan pribadi untuk menempatkan Dominggus Plaikol yang berpendidikan sarjana hukum di Bina Marga. Menurut Plaikol, tidak ada satu aktifitas yang bebas dari hukum.
“Di teknis juga perlu hukum, di hukum juga perlu teknis sehingga lebih bagus kalau teknis dan hukum dipadukan untuk dapat bersinergi secara baik,”kata Plaikol.
Sedangkan Asisten III Setda Alor, Viktor I.Imang,SH mengatakan pemerintah akan meneliti lebih lanjut untuk disikapi.
“Kami lakukan penelitian dan kalau ada kesalahan, kita perbaiki. Kalau tidak salah, kita tidak berbuat apa-apa,” kata Imang.
Pantauan media ini, Raker dipimpin Ketua Komisi A, Sulaiman Sings,SH didampingi anggota, Stefanus H. Kaminukan, BA. Setelah membuka rapat, Sings mempersilahkan Imang dan Plaikol menjelaskan apa sebenarnya yang terjadi dengan mutasi pejabat dimaksud.
Viktor Imang pada intinya mengatakan bahwa kekeliruan sangat kecil kemungkinan terjadi karena telah melalui penyaringan bertingkat mulai dari Kabid Mutasi, Kepala BKD, Asisten III dan Sekretaris Daerah, barulah diajukan kepada Bupati Alor. Petikan SK (Surat Keputusan Bupati) juga menurut Imang tidak berseberangan dengan SK Bupati yang asli.
“Mungkin ketika petikan SK dibacakan saat pelantikan itu ada kekeliruan membaca, tetapi mutasi bukan atas apa yang dibaca tetapi dokumen yang tertulis dan apa yang kami buat baru-baru ini sesuai prosedur,” tandas Imang.
Sementara itu, Plaikol menjelaskan bahwa BKD melihat dari sisi kepangkatan, jabatan, prestasi serta kesehatan jasmani dan rohani kemudian diajukan dalam rapat Baperjakat (badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan). Setelah itu Baperjakat menyampaikan hasilnya kepada bupati dan bupati memutuskan mana yang layak menjadi pembantunya disesuaikan dengan syarat kepegawaian yang ada.
“Tim Baperjakat melihat dari sisi teknis, sedangkan bupati melihat lagi seberapa jauh pejabat itu dapat membantu tugas bupati sebelum mengambil keputusan sesuai hak prerogative bupati. Itulah prosedur yang dilakukan selama ini. Jadi tidak benar kalau petikan SK dan SK Bupati itu berbeda karena petikan BKD berdasarkan SK Bupati. Dua orang duduk dalam satu jabatan juga tidak benar karena dalam SK Bupati, sudah sangat jelas, siapa menduduki jabatan apa,” jelas Plaikol.
Mengenai mutasi yang dinilai tidak sesuai latar belakang pendidikan, Plaikol menegaskan bahwa ketersediaan sumber daya manusia dilihat dari sisi spesifikasi pendidikan, hampir di semua SKPD (satuan kerja perangkat daerah) berbaur. +++ moris weni

PDK Desak DPRD Gelar Paripurna Bahas Pemekaran

2011-06-02T22:16:00.000-07:00

Kalabahi ON-Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) tak mau kehilangan moment menanggapi permintaan masyarakat Pulau Pantar untuk menjadikan wilayah itu sebagai daerah otonom baru di NTT. Dalam Kongres PDK Kabupaten Alor, Marthen Maure, SH dan Dewan Pimpinan Kabupaten-PDK terpilih mendesak DPRD Alor agar segera menggelar paripurna khusus untuk membahas aspirasi masyarakat Pulau Pantar membentuk Kabupaten Pantar.

Maure yang terpilih kembali memimpin Dewan Pimpinan Kabupaten Partai Demokrasi Kebangsaan Kabupaten Alor mengatakan hal itu di sela-sela penutupan Kongres PDK Kabupaten Alor, Rabu (13/04) di Mola.
Menurut Maure, desakan agar segera dilakukan paripurna untuk membahas aspirasi masyarakat Pulau Pantar ini merupakan salah satu rekomendasi eksternal yang dihasilkan dalam Kongres PDK Kabupaten Alor. Dalam rekomendasi itu dijelaskan bahwa untuk kepentingan penataan kelembagaan di tingkat nasional, propinsi dan kabupaten, PDK memberikan dukungan terhadap aspirasi masyarakat Pulau Pantar yang menginginkan agar wilayah itu dimekarkan dari Kabupaten Alor menjadi Kabupaten Pantar. Langka selanjutnya yang akan PDK tempuh adalah melakukan koordinasi secara berjenjang baik di PDK Propinsi NTT hingga DPN PDK termasuk meminta Prof. Ryas Rasyid yang saat ini menjabat sebagai penasehat presiden RI di bidang pemerintahan dan OTDA yang didalamnya termasuk pemekaran wilayah untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat Pulau Pantar ini.
PDK Kabupaten juga mendesak pemerintah Kabupaten Alor untuk melakukan proses lebih lanjut terhadap apa yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Alor untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat Pulau Pantar.
PDK Kabupaten Alor juga dalam rekomendasi yang dihasilkan Kongres mendesak pemerintah dan dewan untuk menindak lanjuti pemekaran desa dan kecamatan sebagaimana Perda Kabupaten Alor Nomor 5 Tahun 2010 tentang pembentukan, penghapusan dan penggabungan kecamatan dan Perda Nomor 6 Tahun 2010 tentang pembentukan, penghapusan dan penggabungan desa.
Selanjutnya PDK juga mengharapkan kepada pemerintah agar memperhatikan kawasan hutan lindung yang ada di Kabupaten Alor, dimana akhir-akhir ini ada program pembangunan yang sebenarnya dari aspek kebutuhan sangat diharapkan masyarakat tetapi mendapat tantangan karena lokasinya berada di kawasan hutan lindung. “PDK minta agar lokasi-lokasi kawasan hutan lindung itu dapat ditinjau kembali,” pinta Maure.
Dalam kaitannya dengan pembangunan daerah ini sebagai wilayah perbatasan, PDK minta agar pemerintah Kabupaten Alor tidak hanya memberi prioritas pembangunan di tujuh kecamatan yang dari sisi letak, berbatasan langsung dengan RDTL tetapi harus dilakukan pemerataan pembangunan di semua kecamatan yang ada di daerah ini.
Menurut Maure, pintu masuk RDTL dengan Kabupaten Alor perlu dibuka untuk pengembangan perdagangan sehingga jalur perdagangan antara Kabupaten Alor dengan RDTL tidak harus melalui Kabupaten Belu tetapi langsung dari Alor ke RDTL. Caranya demikian Maure, sudah harus diperjuangkan pembangunan Kantor Imigrasi dan Bea Cuaki di Maritain Kecamatan Alor Timur.
Mengenai Jalan Lingkar Pantar, Lingkar Pura dan Lingkar Ternate dan Pantai Selatan Alor, harus diberikan perhatian tetapi harus didukung dengan pembangunan pelabuhan di Beang dan Manatang untuk memperlancar jalur transportasi laut.
Kongres juga terang Maure, mengharapkan agar pemerintah mempertimbangkan kembali hak-ahak aparatur pemerintah desa dan BPD karena hak-hak yang berlaku saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan tingkat kemahalan harga kebutuhan pokok.
Sedangkan RSUD Kalabahi yang saat ini sudah mendapatkan rekomendasi untuk ditingkatkan statusnya ke type C, PDK berpendapat bahwa lokasi RSUD yang ada saat ini sudah tidak lagi memadai untuk meningkatkan kualitas pelayanan karena itu harus dicarikan lokasi baru untuk pengembangan RSUD ke depan. Dan terang Maure, masyarakat Mola sudah menyatakan kediapan untuk menjadikan Mola sebagai lokasi pembangunan RSUD Type C. Soal tanah, harganya bisa dinego, katanya singkat.
PDK pada bagian rekomendasi eksternal yang lain mengharapkan agar pemerintah juga harus memberikan perhatian terhadap hak-ahak pensiunan PNS, TNI/Polri.
Selain rekomendasi eksternal, Kongres PDK juga menghasilkan rekomendasi internal yakni, membenahi kepengurusan PDK Kabupaten, Kecamatan dan Desa serta mengatur strategi untuk Pemilukada Alor, Pemilukada Propinsi NTT, Pilpres dan Pemilu Anggota DPRD dan DPR. Konsolidasi Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan PDK ini demikian Maure, dilakukan untuk mengikuti verivikasi sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. +++ moris weni

Permenas Koly Dipecat Dari Anggota PKDI

2011-06-02T22:14:00.000-07:00

foto,Rudison K. Lily, SH

Kalabahi ON-Permenas Lamma Koly, SE boleh mengklaim diri sebagai Ketua PKDI Kabupaten Alor yang sah, tetapi Permenas justru dipecat dari keanggotaan PKDI oleh DPC PKDI Kabupaten Alor yang dipimpin Rudison K. Lily, SH. Permenas dipecat dari keanggota partai karena melanggar AD/ART PKDI. Dengan pemecatan ini, Permenas tidak boleh melakukan aktivitas yang mengatasnamakan partai.

Selain melarang Permenas Lamma Koly untuk melakukan aktivitas yang mengatasnamak PKDI, Permenas juga dilarang untuk menggunakan atribut PKDI. Saya akan pantau, jika ternyata Permenas melakukan kegiatan partai, saya akan koordinasikan dengan aparat kepolisian untuk menangkapnya, kata Rudison K. Lily, SH dalam jumpa pers kedua dengan wartawan , Senin (11/04) silam di Sekretariat PKDI di Watatuku.
Lily menegaskan sikapnya bahwa PKDI yang sah di Kabupaten Alor adalah PKDI yang ia pimpin. Sedangkan Permenas Lamma Koly, SE sudah ia pecat dari keanggotaan PKDI pada Tanggal 8 April 2011, bukan 8 April 2008 sebagaimana yang terdapat pada surat pemecatan Permenas. Karena sudah dilakukan pemecatan dari keanggotaan PKDI sehingga pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan DPP PKDI di Jakarta untuk melakukan proses pergantian antar waktu sebagai anggota DPRD Kabupaten Alor. “Saya sudah koordinasi dengan DPP PKDI untuk melakukan pergantian antar waktu. DPP PKDI menyetujui untuk menarik kembali Permenas Lama Koly dari anggota DPRD Alor. Karena sudah disetujui DPP sehingga dalam waktu dekat kita akan proses PAW,” tandas Lily menegaskan.
Lily menjelaskan bahwa DPP sudah memberikan petunjuk untuk PAW Permenas. Caranya terang Lily, mengajukan surat PAW ke KPUD Kabupaten Alor dan KPUD yang akan meminta klarifikasi dengan DPP PKDI.
Menurut Lily, pemecatan Permenas Lamma Koly dari keanggota partai itu disampaikan melalui surat DPC PKDI Alor Nomor 02/DPC/PKDI/IV/2011 tanggal 8 April 2011.
Dalam surat DPC PKDI itu ikut dipecat Benyamin Alokafani, SH dari keanggotaan partai. Berikut beberapa petikan surat DPC PKDI Kabupaten Alor yang diteken Rudison K. Lily dan Anton Hana Ou masing-masing sebagai Ketua dan Wakil Sekretaris DPC, ... pengurus DPC PKDI Kabupaten Alor yang sah menilai bahwa: a) saudara Permenas Lamma Koly, SE telah dilantik dalam kepengurusan PKDI dibawah kepemimpinan Stefanus Roy Rening, SH, MH yang telah dipecat berdasarkan SK DPP PKDI Nomor: 299/DPP/Tus/06/2010 dan telah dikuatkan dengan keputusan Munaslub Nomor: 13/SK/Munaslub/2010 Tanggal 08 Agustus 2010 tentang pengesahan pembebastugasan tetap Stefanus Roy Rening, SH, MH sebagai Ketua Umum PKDI Periode 2007-2012. b) bahwa mantan Ketua Umum PKDI Stefanus Roy Rening, SH, MH yang telah dipecat tanggal 8 Agustus 2010 dalam Keputusan Munaslub Nomor: 13/SK/Munaslub/2010, sementara SK pelantikan saudara Permenas Lamma Koly, SE dan Benyamin Alokafani, SH selaku Ketua dan Sekretaris DPC PKDI Kabupaten Alor dalam SK DPP PKDI Nomor:13.18.1/DPP/I-E/08/2010 tertanggal 24 Agustus 2010. Hal ini menunjukan bahwa SK yang dimiliki saudara nyata cacat hukum. c) Dalam SK yang dikeluarkan oleh Stefanus Roy Rening, SH, MH Nomor:13.18.1/DPP/I-E/08/2010 tentang susunan dan personalia pengurus DPC PKDI Kabupaten Alor Provinsi NTT tersebut ternyata memuat Guru PNSD Kabupaten Alor yang bekerja di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Alor atas nama Yufrida Djahadael. Sesuai UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang larangan PNSD menjadi anggota partai politik. d) Saudara secara nyata dan sengaja telah melaksanakan aktivitas organisasi PKDI tanpa sepengetahuan pengurus DPC PKDI Kabupaten Alor yang sah. e) Saudara secara nyata dan sadar telah menggunakan atribut partai tanpa sepengetahuan pengurus DPC PKDI Kabupaten Alor yang sah untuk kepentingan tertentu. f) Saudara secara nyata dan sah telah merekayasa atribut PKDI untuk kepentingan saudara. Hal tersebut menyalahi aturan organisasi (AD/ART) PKDI.
Atas perbuatan tersebut, maka saudara dinilai telah melanggar AD Bab VII pasal 18 dan ART Bab III Pasal 14, Bab IV Pasal 21 tentang Musyawarah Cabang PKDI. Untuk itu selaku Pengurus DPC PKDI Kabupaten Alor yang sah demi menyelamatkan PKDI dan menjaga kewibawaan serta nama PKDI, DPC PKDI Kabupaten Alor memutuskan: 1) memecat saudara Permenas Lamma Koly, SE dan Benyamin Alokafani, SH dari keanggotaan PKDI. 2) Memberitahukan kepada DPP PKDI agar segera membatalkan dan membekukan Pengurus DPC PKDI Kabupaten Alor dalam SK Nomor:13.18.1/DPP/I-E/08/2010 tertanggal 24 Agustus 2010. 3) Dengan rendah hati memohon kepada Bupati Alor agar segera memanggil saudara Yufrida Djahadael, guru PNS Kabupaten Alor untuk dilakukan pembinaan. 4) Melarang saudara untuk tidak menggunakan atribut dan tidak memperkenankan melakukan aktivitas atas nama PKDI. 5) seterimanya surat ini, maka status saudara di PKDI dan Kartu Keanggotaan PKDI yang dimiliki saudara dinyatakan tidak berlaku. Surat DPC PKDI Pimpinan Rudison K. Lily ini ditembuskan kepada Ketua DPP PKDI, Gubernur NTT, Bupati Alor, Kapolres Alor, Ketua DPRD Alor, Ketua KPUD Alor, Ketua DPD PKDI Propinsi NTT, Kepala Kesbangpolinmas Alor dan Ketua DPAC PKDI se-Kabupaten Alor. +++ ote

Delapan SD Tertipu Ndoumanu dan Ajudan Bupati Alor

2011-06-02T22:11:00.000-07:00

foto, Melkisedek Weni, S.Th (salah satu korban penipuan)

Kalabahi ON-Delapan Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Alor tertipu oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS), Daud Ndoumanu dan Haidir Djasing-Ajudan Bupati Alor saat ini. Pasalnya, Ndoumanu memungut uang dari delapan SD untuk biaya pembuatan proposal pembangunan sarana-prasarana sekolah dan menyampaikannya ke Kementrian Pendidikan Nasional dan DPR RI. Tetapi, Ndoumanu membantah tuduhan itu dan menyebutkan nama Haidir Djasing-ajudan Bupati Alor saat ini dalam urusan ini.

Daud Ndaumanu yang dikonfirmasi di kediamannya di Wolatang, Senin (04/04/11) pekan silam membantah tudingan yang dilamatkan kepada pihaknya. Ndaumanu mengaku hanya sebagai fasilitator dalam urusan ini bersama ajudan Bupati Alor, Haidir Djasing.
Ndoumanu mengaku punya sanak keluarga yang saat ini duduk di kursi DPR RI sehingga ada peluang. Untuk itu ia meminta Yayasan Usaha Pendidikan Kristen (Yupenkris) mengusulkan proposal pengadaan sarana dan prasarana ke DPR RI melalui Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta.
Menariknya Ndoumanu mengaku Drs. Thertius Lobang-Kabid Sarana dan Prasarana pada Dinas Pendidikan kabupaten Alor pernah minta untuk menanganinya tetapi tidak bisa, karena ini langsung dari Yayasan ke Kementerian Pendidikan Nasional, bukan melalui Dinas Pendidikan. Dengan alasan itu demikian Ndoumanu, Lobang mencegat dirinya untuk berhenti melakukan hal ini.
Ndoumanu boleh membantah kalau ia telah memungut uang kepada sejumlah SD di Kabupaten Alor, tetapi sejumlah sekolah yang menjadi korban penipuannya itu secara vulgar mengungkapkannya kepada media.
Delapan SD dimaksud adalah SD GMIT 01 dan 02 Kalabahi, SD GMIT Kabola, SD GMIT Adang, SD GMIT Paliboo, SD GMIT Ruilak, SD GMIT Fanating dan SD GMIT Wolwal.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor, Drs. Simeon Bayang melalui Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Drs. Thertius Lobang di ruang kerjanya, Jumad (01/04/11) silam mengatakan, kedelapan sekolah itu tertipu Daud Ndaumanu, oknum PNS pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Alor.
Lobang mengatakan, Daud Ndaumanu telah meminta uang di delapan sekolah tersebut, untuk biaya pembuatan proposal pengadaan sarana dan prasarana.
Wakil Kepala SD GMIT Ruilak Kecamatan Teluk Mutiara, Moses Makanlehi membenarkan hal itu. “Daud Ndaumanu minta uang sebanyak dua kali di sekolah. Pertama kali minta Rp. 100.000 pada awal Maret 2011 dan kedua kali Rp. 150.000 pada tanggal 24 Maret 2011. Om Daud datang minta uang untuk biaya pembuatan proposal dan biaya transportasi. Katanya untuk perbaikan sekolah dan mes guru,” kata Makanlehi.
Kepala SD GMIT 02 Kalabahi, Martinus Kalla, S.Sos juga mengakui pungutan uang yang dilakukan Ndoumanu. Kepada awak media ini di ruang kerjanya Sabtu (02/04/11) silam, Kalla mengatakan, pertama kali Daud Ndaumanu mendatangi pihaknya di sekolah kemudian menawarkan pembuatan proposal pengadaan sarana dan prasara berupa gedung sekolah itu dua lantai. Dalam pertemuan itu disepakati agar proposal dibuat Ndaumanu. Selanjutnya, Ndoumanu datang untuk kedua kalinya dan meminta biaya pembuatan proposal, transportasi dan uang rokok sebesar Rp. 100.000.
Setelah menerima uang dari bendahara sekolah itu, demikian Kalla, Ndaumanu juga sampaikan kepadanya bahwa masih kurang biaya sebesar ‘dua setengah’. Kalla mengaku sama sekali tidak mengerti apa maksud ‘dua setengah’ yang disampaikan Ndaumanu. Ketika ditanya berulangkali, Ndaumanu hanya mengatakan masih kekurangan biaya ‘dua setengah’. Merasa curiga, Kalla kemudian melakukan koordinasi dengan Drs. Thertius Lobang-Kabid Sarana dan Prasarana pada Dinas Pendidikan Kabupaten Alor untuk menanyakan kebenaran tawaran Ndoumanu ini. Setelah menyampaikan hal ini, Lobang langsung mencegat Daud Ndaumanu untuk berhenti melakukan hal ini. Kepada Kalla, Ndoumana mengaku sudah mendapatkan rekomendasi atau semacam surat tugas dari Bupati Alor untuk mengurus anggaran ini di Jakarta bersama Ajudan Bupati Alor Haidir Djasing.
Lain lagi dengan Kepala SD GMIT 01 Kalabahi, Melkisedek Weni, S.Th. Menurut Weni, Daud Ndaumanu telah meminta uang kepada pihaknya sebesar Rp. 500.000 untuk biaya pembuatan proposal.
Weni mengaku, mendapatkan jaminan dari Ndoumanu bahwa pada bulan Februari atau Maret 2011, pihaknya sudah menanda tangani MOU di Jakarta, tetapi hingga April 2011, janji menanda tangani MOU di Jakarta itu belum juga terealisasi. Ndoumana pada awal Januari mendatangi Weni di SD GMIT I Kalabahi bahwa ia sudah mendapatkan rekomendasi dari Bupati Alor untuk mengurus dana pengadaan sarana dan prasana pendidikan yang telah dipungut uang pembuatan proposalnya itu di Jakarta.
Dari beberapa sumber, SD GMIT Kabola yang menyetor uang paling besar kepada Ndoumanu. SD GMIT Kabola dikabarkan menyetor uang sebanyak Rp. 2.500.000 untuk pengadaan sarana dan prasarana sekolah itu berdasarkan tawaran Ndoumanu. +++ joka

Masyarakat Fuimelang Swadaya Bangun Jembatan

2011-06-02T22:06:00.000-07:00

foto,SAKSIKAN: Mantan Camat ATU IS Lakamau sedang menyaksikan warga mengerjakan jembatan

Fuimelang ON-Ini hal yang patut diteladani masyarakat wilayah lain di Kabupaten Alor. Didorong Zakarias Atapada dan Omry B. Manilani-dua tokoh pemuda asal Fuimelang yang selama ini berdomisili di Kalabahi, masyarakat wilayah itu secara swadaya membangun kembali jembatan yang rusak akibat bencana banjir belum lama ini.

Sebagaimana yang disaksikan Ombay News di desa Lembur Tengah Kecamatan Alor Tengah Utara, Sabtu(2/4/2011) masyarakat Dusun II Fuimelang melakukan kerja bakti secara swadaya memperbaiki salah satu jembatan yang dibangun tepat di pintu masuk yang menghubungkan Dusun I Atengmelang dan Dusun II Fuimelang yang rusak akibat dihantam banjir, Januari-Febari 2011 silam.
Kegiatan perbaikan jembatan dan penataan lingkungan di dusun II Fuimelang ini disponsori oleh dua tokoh pemuda asal Desa Lembur Tengah yang berdomisili di Kalabahi, Zakarias Atapada dan Omry B. Manilani.
"Sebenarnya niat untuk memperbaiki jembatan yang rusak dan penataan lingkungan di dusun II Fuimelang ini lahir dari inisiatif masyarakat sendiri. Kami pemuda hanya memberikan dukungan dengan pikiran untuk menggerakan masyarakat bagaimana membangun kampung. Dengan pikiran yang kami berikan, ternyata masyarakat meresponnya, sehingga secara swadaya mau mengerjakan jembatan dan penataan lingkungan," kata Zakarias di lokasi Wiy Natuw.
Menurut Zakarias, tujuan dari kegiatan perbaikan jembatan ini adalah untuk pembangunan infrastruktur lingkungan Desa Lembur Tengah, khususnya Dusun II Fuimelang. Pada dasarnya kegiatan ini adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan pola pembangunan secara partisipatif, dimana yang merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur tidak dikontrakkan kepada pihak ketiga, melainkan dilaksanakan sendiri oleh masyarakat dibawah koordinir kami yang selama ini berdomilisi di Kalabahi.
"Wujud partisipasi masyarakat Fuimelang, Pemerintah Desa Lembur Tengah dan Panitia Pembentukan Desa Persiapan Fuimelang terlihat dari antusias masyarakat dalam memperbaiki sebuah jembatan yang berukuran 12 x 5 meter persegi yang berlokasi di Wiy Natuw. Jembatan ini menghubungkan Dusun I Atengmelang dan Dusun II Fuimelang. Dengan hanya dana sebesar Rp. 2. 925.000 dari hasil swadaya, masyarakat dan pemerintah setempat mampu bekerjasama dan memberikan swadaya yang tinggi baik melalui tenaga maupun material sehingga jembatan yang sudah empat tahun tahun silam rusak memprihatinkan ini dapat diubah menjadi jembatan beton yang sangat memadai," jelas Zakarias.
Menurut Omri Manilani, semua komponen masyarakat Dusun II Fuimelang yang ada dikampung dan yang ada di Kalabahi turut terlibat dengan tanggung jawabnya masing-masing. Swadaya warga masyarakat Dusun II Fuimelang (per KK Rp. 5000), Tukang ojek asal Desa Lembur Tengah (3 orang 1 sak semen), Bantuan Pemerintah desa Lembur Tengah ( 4 sak semen), PNS (guru-guru) dan swasta asal Desa Lembur Tengah (per orang 1 sak semen), Pengusaha yang tinggal di Desa Lembur Tengah atas nama Yoesep Domakin (pasir 5 ret dan batu 5 ret) dan Kasim Langko (Pasir 5 ret dan batu 5 ret).
"Selain pengumpulan dana dan material juga tenaga masyarakat dalam pengerjaan jembatan dan kegiatan ini dikenal dengan nama Program Pembangunan Damai Partisipatif (PEUDAP). Kedepan akan mengerjakan program berupa pembuatan pagar indah, perbaikan gorong-gorong di Dusun I Atengmelang, pembukaan jalan setapak dan pengecoran di wilayah Dusun II Fuimelang, membantu pemerintah desa Lembur Tengah dan Panitia Pembentukan Desa Persiapan Fuimelang dalam pembentukan desa Fuimelang," jelas Omri.
Kaur Pemerintahan Desa Lembut Tengah, Manase Lakamau mengatakan, kegiatan swadaya yang dilakukan masyarakat, khususnya Dusun II Fuimelang ini untuk menata kampung sebagai desa persiapan. Hal ini karena sudah ada niat masyarakat yang sudah lama ingin membentuk satu desa definitif.
"Masyarakat Dusun II Fuimelang sudah bertekad untuk membentuk suatu pemerintahan desa sendiri, terlepas dari desa induk yaitu Desa Lembur Tengah. Panitia Persiapan Desa Fuimelang sudah ada. Ini dilakukan karena semua syarat yang ditentukan undang-undang telah terpenuhi," jelas Lakamau. Menurut Manase Lakamau, jumlah penduduk dusun II Fuimelang sudah layak untuk di jadikan satu desa, bahkan bisa dibentuk dua desa, karena sekarang jumlah penduduk 158 kepala keluarga(KK) atau 869 jiwa.
Pemerintah desa dan masyarakat Desa Lembur Tengah akhirnya melakukan swadaya untuk memperbaik jembatan yang rusak di dusun II Fumelang. Tujuannya selain memperlancar arus transportasi, juga untuk mendukung persiapan pemekaran desa yaitu desa persiapan Fuimelang.
Kepala desa Lembur Tengah, Harun Alokamai mengatakan, pada tahun 2011, untuk Desa Lembur Tengah, mendapat penambahan jalan setapak sepanjang 3 KM dan Polindes dari program PNPM. Dimana untuk Polindes akan dibangun di Dusun II Fuimelang dan jalan setapak 2 KM, sedangkan 1 KM disambung pada Dusun I Atengmelang.
Penghasilan masyarakat Desa Lembur Tengah bersumber dari hasil penjualan komoditi berupa, kemiri, kopi, vanili, sirih, kelapa dan bibit babi yang dikenal dengan Babi Atengmelang.
Masyarakat Desa Lembur Tengah kata Kades, masih membutuhkan air bersih dan penerangan. Untuk air bersih pada tahun 2001, masyarakat desa itu mendapat bantuan dari WVI-ADP, semua KK belum terlayani. Pada tahun 2005 dan 2007 dari CD Bethesda memberi bantuan air bersih kepada masyarakat Desa Lembur Tengah sepanjang 4 KM dan dusun II Fuimelang mendapat 1 KM perpipaan air bersih. Selain bantuan perpipaan, CD Bethesda juga memberikan bantuan atapnisasi 2 buah rumah, dua unit MCK dan lantainisasi 1 buah.
Menurut Kepaladesa Haraun, karena hujan lebat pada bulan Januari dan Febuari 2011 mengakibatkan terjadinya banjir dan longsor yang mengalir hingga tengah kampung dusun I Atengmelang. Akibatnya jalan rusak, rumah penduduk, tanaman masyarkat rusak dan air meluap ke sekolah, puskesmas dan gereja. Tanaman dan rumah warga yang tertimbun longsor berjumlah 9 kepala keluarga dengan jumlah jiwa 45 orang.
Untuk mengantisipasi, pemerintah dan pihak sekolah bergotong royong membuat got darurat untuk mengalihkan air sehingga tidak masuk hingga halaman sekolah.
Menurut Harun, banjir yang meluap masuk ke Dusun I Atengmelang ini baru terjadi tahun 2010 dan 2011 yang merusak tanaman masyarakat seperti vanili, kopi, pisang, sirih, jagung, ubi-ubian dan 9 buah rumah warga yang turut tertimbun. ++ oktotefi

Kakak Kandung Kabag Umum Setkab Alor Tersangka Kasus Traficking

2011-06-02T21:59:00.000-07:00

foto,KORBAN TRAFICKING: Salah seorang korban traficking saat berada di Mapolres Alor

Kalabahi ON-Setelah ditangkap di kosnya di Bonipoi Kupang oleh tim penyidik Polres Alor, Arsad Tey langsung digiring ke Mapolres Alor. Kakak Kandung Abdulrahman Tey yang kini menjabat Kepala Bagian Umum dan Kehumasan Sekretariat Kabupaten Alor ini langsung ditetapkan sebagai tersangka setelah diintrogasi penyidik. Arsad Tey dipaksa aparat penegak hukum untuk mempertanggung jawabkan perbuatan tidak terpuji. Kini Tey dikenakan status tahanan di Ruang Tahanan Mapolres Alor.

Kepala Kepolisian Resor Alor AKBP. Drs. Dominikus Yampormase melalui Kepala Satuan Reserse dan Kriminal, AKP. Anthonius Mengga membenarkan bahwa setelah mendapat laporan dari keluarga korban mengenai perdagangan orang yang dilakukan Arsad Tey, pihaknya langsung menerjunkan tim yang dipimpin oleh Kepala Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipiter), Bripka Ibrahim Usman ke Kupang-Ibukota Propinsi NTT.
Hasilnya demikian Mengga, tersangka Arsad Tey ditangkap di kos-kosan di Kelurahan Bonipoi Kota Kupang. “Tersangka langsung digiring dari Kupang langsung ke Mapolres Alor. Setelah dilakukan pemeriksaan, penyidik langsung menetapkannya sebagai tersangka. Saat ini Arsad Tey sedang menjalani tahanan di Ruang Tahanan Mapolres Alor. Ia ditahan sejak 4 April,” tandas Mengga seadanya.
Tiga warga Pulau Pura yang menjadi korban perdagangan orang oleh Arsad Tey adalah Mery Manikita (19), Helena Manikita (16) dan Maryati (12).
Tersangka diancam dengan kurungan maksimal 15 tahun penjara karena terlibat dalam tindak pidana perdagangan orang sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.
Awal mula kasus ini terang Mengga, terjadi ketika Arsad Tey menyuruh salah seorang ibu, Nur Puling/Nur Kamahi untuk merekrut tenaga kerja wanita. Nur Puling yang juga biasa disapa Nur Kamahi saat mendatangi tiga korban ini memberitahukan bahwa mereka direkrut kemudian dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga Arsad Tey di Kupang. Tetapi kemudian tiga korban yang direkrut sekitar pertengahan Februari dan akhir Februari 2011 ini langsung dikirim ke Pekan Baru melalui Jakarta.
Merasa tertipu oleh Arsat Tey, tiga korban ini kemudian mengubungi keluarga di Kalabahi-Kabupaten Alor. “Anak-anak telpon orang tua, kemudian orang tua lapor polisi tanggal 16 Maret 2011,” kata Mengga menjelaskan. Setelah mendapatkan laporan dari orang tua korban, kepolisian langsung menerjunkan tim ke Kupang untuk melakukan penangkapan terhadap Arsad Tey. Sayangnya, pihak kepolisian hingga menetapkan Arsad Tey sebagai tersangka dan dilakukan penahanan, belum mengetahui pekerjaan apa yang digeluti selama tiga korban perdagangan orang itu berada di Pekan Baru, tetapi dari keterangan korban dalam percakapan melalui telpon selular diperoleh kabar bahwa setiap hari mereka disiksa oleh majikan selama berada di Pekan Baru.
Mengga menjelaskan bahwa dalam perkembangan penyidikan, Arsad Tey mengaku bekerja PT Andan Bantuan di Pekan Baru Riau tetapi ia tidak dapat menunjukan identitas diri sebagai karyawan perusahaan dimaksud.
Keluarga tersangka terang Mengga sudah mengajukan permohonan penangguhan, tetapi pihaknya masi mempertimbangkan permohoan penangguhan dimaksud.
Dari tiga korban perdagangan orang yang dilakukan Arsat Tey jelas Mengga, salah satu korban sudah dijemput keluarga dan dibawah ke Batam, karena tidak bisa menagan siksaan majikan. Satu korban berada di tempat penampungan di Medan-Sumtera Utara dan yang satunya belum diketahui keberadaannya. Kepolisian Resor Alor saat ini sedang berusaha untuk menjemput tiga korban kasus perdagangan orang dimaksud.
Menariknya, ketika polisi sedang berupaya untuk menjemput tiga korban kasus perdagangan orang, satu diantara tiga korban sudah berhasil kembali Alor dengan menggunakan jasa transportasi laut atau melalui kapal milik PELNI pada Hari Senin (11/04) silam.
Korban sudah memberikan keterangan kepada penyidik Polres Alor, tetapi karena masih dirundung trauma sehingga belum terbuka memberikan keterangan sebagaimana yang dialami saat berada di Pekan Baru. Saat ini kepolisian sedang bekerja keras dengan berbagai cara untuk menggali keterangan dari salah seorang korban yang sudah kembali ke Kalabahi. +++ moris weni

Koordinasi Lokasi KTM Dilakukan Dari Tahapan Sosialisasi

2011-06-02T21:53:00.000-07:00

Bupati Alor Didesak Copot Kasubag Program BKP3

2011-06-02T21:48:00.000-07:00

Tak Paham Perencanaan

foto,Pontius Wali Mau

Kalabahi ON-Ini akibatnya jika menempatkan PNS di jabatan tanpa mempertimbangkan aspek profesionalitas. Hanya bisa copy paste perencanaan tahun 2008 untuk perencanaan kegiatan tahun 2012 di Musrenbang 2011, Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan BKP3 Alor, Maya Detje, S.Pt dinilai tidak paham perencanaan. Itu pasalnya yang memantik para pegiat LSM di Nusa Kenari tercinta naik pitam. Mereka mendesak Bupati Alor Drs. Simeon Th. Pally untuk mencopot Maya Detje dan menggantikannya dengan PNS lain yang lebih cakap dan pantas dari aspek profesionalitas.

Desakan untuk mencopot Maya Detje, S.Pt dari Jabatan Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan BKP3 Alor itu disampaikan Direktur LSM Lintas Kantulistiwa, Pontius Waly Mau kepada Ombay News di Kalabahi, Rabu (13/04) silam.
Menurut Pontius, pos seperti Program, Evaluasi dan Pelaporan yang ada di SKPD merupakan jabatan yang menentukan suksesnya tidaknya SKPD yang ada di daerah ini dalam pelekasanaan program. Karena itu siapapun yang ditempatkan pada pos strategis itu harus memiliki kemampuan mengatasi berbagai masalah di SKPD yang ada kedalam perencanaan program dan kegiatan. Jika ini tidak bisa dilakukan oleh PNS yang berada di jabatan itu maka sebaiknya Bupati Alor melalui BKD Alor mempertimbangkan kembali yang bersangkutan di jabatan yang sementara disandangnya.
Pontius menilai Maya Detje tidak memahami secara benar perencanaan program sehingga hanya bisa copy paste perencanaan tahun 2008 yang sudah kadaluarsa itu dalam forum Musrenbang Tahun 2011.
Aktivis LSM yang dikenal vokal ini menyarankan kepada BKD Alor agar mengembalikan Maya Detje ke kecamatan/desa atau kelurahan untuk belajar kembali perencanaan dari bawah sebelum berada di jabatan yang lebih tinggi. “Celaka kalau kita paksa pasang orang yang hanya bisa copy paste perencanaan tahun-tahun sebelumnya. Kondisi Alor tahun 2011 inikan tidak sama dengan kondisi Alor tahun 2008, apalagi Musrenbang tahun 2011 inikan untuk penyusunan perencanaan tahun 2012. Koq bisa ... seorang Kasubag Program membawa perencanaan tahun 2008 dalam forum Musrenbang tahun 2011,” timpal Pontius seadanya.
Sebagaimana berita media ini edisi sebelumnya bahwa tidak rasional, tidak berbobot, terkesan memaksakan perencanaan BKP3 dan tidak mengakomodir usulan kecamatan sehingga Maya Detje diberondong peserta Musrengbang dengan berbagai pertanyaan. Pertanyaan dari utusan kecamatan, pegiat LSM hingga anggota DPRD setempat membuat Maya Detje kian terpojok. Di tikungan ini, Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan BKP3 Alor ini mengakui ketidak mampuannya sebagai perencana di instansi pemerintah itu. Ia akhirnya mengaku secara vulgar bahwa dokumen perencanaan BKP3 yang baru disampaikannya adalah merupakan usulan perencanaan sejak tahun 2008 yang belum terjawab.
Pengakuan Maya Detje ini membakar kekecewaan peserta Musrengbang. Dugaan bahwa usulan demi usulan dari kecamatan tidak diakomodir BKP3 semakin menguat karena kebiasaan copy vaste program dari Musrengbang ke Musrengbang. Esensi perencanaan mestinya dipahami siapapun PNS yang ditempatkan di jabatan yang disandang Maya Detje. Apalagi dinamika perkembangan pembangunan dan kebutuhan penanganannya tiap tahun sangat berbeda. Bagaimana mungkin kebutuhan perencanaan tahun 2008 mengatasi dinamika perkembangan perencanaan dan penanganan pembangunan tahun 2009, 2011, 2011 dan bahkan 2012 yang akan datang.
Anggota DPRD Kabupaten Alor, Kislon Obisuru yang juga peserta Musrengbang naik pitam dengan penjelasan Maya Detje. Obisuru melalui interupsinya menyarankan agar sebaiknya ‘kita’ stop bahas dokumen perencanaan BKP3, karena ternyata ini hanya copy paste dari tahun ke tahun. “Pantas saja tadi pihak kecamatan begitu ngotot karena usulan mereka tidak diakomodir, karena usulan tahun 2008 yang dibahas saat ini. Sangat disayangkan, kita dari tadi hanya bicara perencanaan tahun yang sudah lampau, yang belum tentu menjawab kebutuhan masyarakat saat ini. Kalau perencanaan model copy paste begini, sebaiknya kita stop. Dan saya minta Bappeda untuk merasionalisasikan ulang dokumen BKP3 dan memperhatikan usulan kecamatan,” Pinta Kislon dengan nada setengah tinggi.
Forum yang seharusnya merupakan forum memadukan usulan kecamatan dan SKPD berubah menjadi forum melampiaskan rasa kecewa. Maya Detje disemprot dari berbagai sudut. Rasa kekecewaan terhadap penjelasan Maya Detje datang lagi anggota DPRD Alor lainnya, Naboys Tallo.
“Terhadap dokumen BKP3 yang copy paste ini, saya selaku Wakil Ketua Badan Anggaran akan memperhatikan hal ini nantinya dalam pembahasan anggaran untuk tahun 2012 nanti,” timpal Nabois sembari menambahkan, untuk semua usulan perencanaan SKPD diharapkan Bappeda merasionalisasi program kegiatan dan biaya, sehingga jangan terkesan perencanaan SKPD mendominasi.
Nabois minta agar Bappeda setelah merekap hasil rasionalisasi pembahasan kelompok ekonomi, agar dokumennya diserahkan kepada DPRD sehingga dewan bisa memiliki pegangan untuk pengawalan pembahasan nanti.
Sebelum dalam dialog setelah Maya Detje menyampaikan program BKP3, salah seorang peserta Musrengbang dari kecamatan ATU mempertanyakan mengapa usulan kecamatan soal penanganan daerah rawan pangan tidak terekap dalam dokumen BKP3. Kalau BKP3 hadir dalam Musrenbang Kecamatan ATU belum lama ini, mengapa usulan pihaknya tidak diakomodir.
Salah seorang peserta Musrengbang dari Kecamatan Pantar Barat yang didaulat bicara juga mempertanyakan tentang salah satu usulan yang disampaikan Maya Detje yaitu pengadaan sarana dan prasarana teknologi berupa pengadaan 1 unit hand traktor yang ditempatkan di Kantor BKP3.
Apa manfaat pengadaan hand traktor itu, kalau ditempatkan di Kantor BKP3? Apalagi nilainya sampai Rp. 75 juta. Lebih baik lokasinya di UPT sehingga lebih bermanfaat. Sebab kami dari kecamatan Pantar Barat mengusulkan pengadaan traktor untuk di Kecamatan bukan di Kalabahi, tandas peserta Musrengbang itu bertanya.
Dia mengaku, usulan ini sangat tidak masuk akal, sehingga dana pengadaan hand traktor sebaiknya ditambahkan untuk pengembangan kelompok tani atau 66 Gapoktan yang kegiatannya jelas.
Anggota DPRD lainnya, John Mokai mempertanyakan pengadaan sarana dan prasarana penyuluh berupa pengadaan inventaris bagi 9 UPT yang nilainya mencapai Rp. 300 juta. “Kalau hanya pengadaan meja, kursi dan lemari seperti tertulis dalam dokumen ini, berapa idealnya kebutuhan barang-barang tersebut,” timpal Mokai.
“saudara harus bisa menjelaskan dengan baik kebutuhan jumlah sarana tersebut, bukan mengira-ngira sehingga tidak jelas angka pastinya. Pemda sudah punya standar pengadaan barang, nah pakai itu sebagai acuan untuk pengadaan inventaris dalam menghitung kebutuhan biaya, bukan mengira-ngira seperti sekarang. Sedangkan kebutuhan pembangunan UPT, sebaiknya BKP3 membuat telaan pada Bupati sehingga hal tersebut bisa diperhatikan dan menjawab usulan pihak kecamatan,” pinta Mokai. ++ ote

Perkara Terumbu Karang Memasuki Tahap Mediasi

2011-06-02T21:47:00.000-07:00

Kalabahi ON-Perkara gugatan perdata ganti rugi dalam kasus terumbu karang oleh Direktur PT. Kita Kerang Emas, Johan Imago alias Guan Kabir terhadap Pemerintah Kabupaten Alor dan PPNS Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi NTT yang telah disidangkan sudah memasuki tahapan mediasi. Kedua belah pihak, baik penggugat dan tergugat telah melakukan tatap muka untuk menyiapkan draft perdamaian.

Hal ini di sampaikan Kuasa Hukum tergugat II dan III (Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Alor, dan Sat Pol PP Kabupaten Alor), Elisabeth Sulastri Sujono, SH di Kantor Pengadilan Negeri (PN) Kalabahi, Rabu (13/4/2011).
Menurut Sulastri, sidang permulaan kasus perdata terumbu karang yang dituntut Johan Imago ini telah dimulai, Kamis (7/4/2011) silam.
Sesuai peraturan Mahkamah Agung (MA) Nomor 1 tahun 2008 demikian Sulastri, maka prosesnya harus diikuti dengan proses mediasi. Saat sidang tersebut terang Sulastri, Hakim Ketua telah menentukan Hakim mediator dalam proses mediasi antara tergugat dan penggugat.
Sulastri menandaskan, atas dasar tersebut, maka pada Senin (11/4/2011), pihak tergugat melalui kuasa hukumnya, yakni tergugat I dan IV (Bupati Alor dan PPNS DKP Propinsi NTT), Melkhson Bery, SH, MSi (Plt. Kabag Hukum Setda Alor) dan dirinya sebagai kuasa hukum dari tergugat II dan III melakukan tatap muka dengan penggugat, Johan Imago dan kuasa hukumnya, Haji Dasing Nira, SH untuk membicarakan proses mediasi tersebut.
Pertemuan ini, kata Sulastri, berlangsung di Kantor PN Kalabahi atau diluar ruangan persidangan.
Menurut Sulastri, tatap muka tersebut membicarakan mengenai masing-masing pihak dalam menyiapkan draft perdamaian. Draft perdamaian tersebut disepakati, masing-masing pihak akan saling tukar pada tanggal 21/4/2011 nanti untuk dipelajari. “Proses ini terjadi di luar sidang, sebab hal ini diluar dari pokok perkara. Aturannya jelas, yakni Peraturan MA tadi,” jelas Sulastri.
Sulastri menambahkan, masing-masing pihak setelah mempelajari draft perdamaian yang telah ditukarkan tadi, jika ada titik kesepakatan, maka akan dilakukan perdamaian. Tetapi jika tidak setuju, maka proses perkara yang ada dilanjutkan.
Jadi, “kita tunggu nanti setelah masing-masing pihak tukarkan draft perdamaiannya. Kalau setuju, ya perkara tidak dilanjutkan. Tetapi kalau tidak maka perkara dilanjutkan,” tandas Sulastri.
Untuk diketahui, Pemerintah Kabupaten Alor dituntut ganti rugi secara perdata oleh Direktur PT. Kita Kerang Emas, Johan Imago alias Guan Kabir sebesar Rp 1.775.000.000 (Rp 1,7 miliar lebih).
Tuntutan Guan Kabir ini, menyusul Peninjaun Kembali (PK) yang dilakukan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kalabahi dalam kasus pengambilan terumbu karang diwilayah perairan laut kabupaten Alor di tolak oleh Makhamah Agung (MA).
Kasus ini awalnya diproses oleh penyidik PPNS Dinas Perikanan Propinsi NTT dan Kabupaten Alor menyusul Pemerintah Kabupaten Alor melalui Dinas Perikanan dan Sat Pol PP Kabupaten menggagalkan pengiriman ke luar daerah 100 buah terumbu karang (coral) milik Johan Imago alias Guan Kabir di pelabuhan umum kalabahi pada tahun 2006 lalu. Pemkab Alor saat itu melakukan penertiban 100 coral itu ke luar daerah, karena menilai habitat laut yang dilindungi itu diambil di perairan laut Alor. berikutnya pengambilan tersebut mengancam terjadinya kerusakkan laut.
Kasus ini akhirnya diproses secara hukum oleh Pemkab Alor, hingga berujung di Pengadilan Negeri (PN) Kalabahi. Akhirnya dalam proses persidangan, Hakim PN Kalabahi memvonis bebas Guan Kabir. Guan Kabir dinyatakan tidak bersalah atas pengambilan terumbu karang tersebut.
Atas putusan ini, JPU Kejari Kalabahi mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi NTT di Kupang, tetapi banding yang diajukan di tolak. JPU pun melakukan kasasi ke MA, tetapi hal ini juga ditolak MA. Jalan terakhirnya JPU mengajukan Peninjauan Kembali, namun hasil yang ada, MA kembali menolak PK. ++ mw

Warga Desa Mauta Terancam Rawan Pangan

2011-06-02T21:45:00.000-07:00

Kalabahi ON-Warga di Desa Mauta, Kecamatan Pantar Tengah terancam rawan pangan tahun ini. Hal ini akibat gagal tanam yang dialami warga pada musim tanam 2010/2011.

Demikian diungkapkan Kepala Desa (Kades) Mauta, Kecamatan Pantar Tengah, Agustinus Mau Weni, di Baranusa, Pulau Pantar, Selasa (5/4/2011).
Mau Weni mengatakan, wilayah desanya selama ini dikenal di Alor sebagai daerah lumbung padi ladang. Masyarakat setiap tahun selalu surplus padi jika musim panen tiba. Hasil padi ladang yang dipanen masyarakat, selain disisihkan untuk
bibit, sisanya dijadikan persediaan makanan selama satu tahun penuh. Itu pun masih banyak kelebihannya lalu masyarakat menjual beras merah bagi kebutuhan anak sekolah dan kebutuhan rumah tangga lainnya.
Surplus pangan yang terjadi setiap tahun, ungkap Mau Weni , tidak dialami masyarakat Desa Mauta untuk musim tanam 2010/2011. Tanaman padi dan jagung yang ditanam warga tidak ada hasilnya sama sekali.
"Tiap tahun biasanya masyarakat membuka lahan 2-3 lokasi. Saat panen tiba, hasilnya dua lumbung penuh. Dengan demikian masyarakat bisa makan dan menjual untuk memenuhi kebutuhan anak sekolah dan rumah tangga lebih dari cukup. Tetapi yang terjadi saat ini padi yang masyarakat tanam hasilnya rata-rata cuma 10 kaleng. Kalau ada paling tinggi sampai 20 kaleng. Jumlah pangan yang didapat masyarakat ini hanya untuk makan satu atau dua bulan ke depan," ungkap Mau Weni .
Dia mengatakan, dirinya memastikan mulai pertengahan tahun hingga akhir tahun 2011 masyarakat desanya akan kesulitan pangan atau rawan pangan. Karena itu, dirinya telah mengarahkan masyarakat tanam ubi dan pisang. Tetapi hasil ubi dan pisang yang ditanam bukan antisipasi pangan tahun ini sebab ubi dan pisang baru berbuah tahun berikutnya jika ditanam sekarang ini.
"Untuk sementara masyarakat memenuhi kebutuhan pangan dengan raskin atau menjual komoditi mente, kopra dan pinang untuk membeli pangan. Tetapi masyarakat menghadapi masalah sebab harga komoditi turun drastis," jelasnya.

Ambil raskin 22 Ton!
Menurutnya, bukti lain warga mulai mengalami kesulitan pangan yakni dengan adanya permintaan raskin yang sangat tinggi saat ini. "Tahun sebelumnya masyarakat tidak serius ajukan pengambilan raskin tapi sekarang masyarakat proaktif setor uang ambil jatah raskin. Dan saya baru dari Bulog Kalabahi ambil jatah raskin 22 ton," tuturnya.
Mau Weni menambahkan, dirinya sudah membuat laporan ke Pemda Alor agar tahun ini dapat menyalurkan bantuan beras kepada masyarakat di desanya akibat rawan pangan.
Masalah gagal panen yang dialami warga Desa Mauta juga dialami warga Desa Pandai di Kecamatan Pantar Timur.
Kades Pandai, Radjab Abubakar ditemui terpisah di Kalabahi, Kamis (7/4/2011) mengakui warga di desanya tahun ini terancam rawan pangan.
Menurut Abubakar, tanaman jagung dan padi ladang yang ditanam musim tanam 2010 dan awal 2011 tidak tumbuh alias gagal tanam akibat cuaca.
Gagal tanam berimbas ancaman rawan pangan ini juga disampaikan Camat Alor Barat Daya (Abad), Syaifudin Djawa, S.H ketika ditemui di Moru, Ibu Kota Kecamatan Abad.
Djawa mengatakan, kondisi obyektif pangan masyarakat tahun 2011 di wilayah kecamatan ini umumnya mengalami gagal tanam. Kondisi ini terjadi pada di 19 desa/kelurahan yang ada di kecamatan ini.
Masyarakat diarahkan menanam ubi dan kacang-kacagang sebagai subsitusi pangan selain raskin dan hasil komoditi lainnya.
"Kondisi ril hanya sebagian masyarakat tahun ini yang hasil panen tanaman jagungnya cukup bagus. Mereka ini yang tergabung dalam kelompok tani dan dapat bantuan bibit jagung hibrida. Sedangkan kebanyakan masyarakat tidak tergabung dalam kelompok tani mengalami gagal tanam. Hal ini harus dipikirkan ke depan," tandasnya. ++ moris weni/pk

Pemkab Alor Berikan Rekomendasi SMK Yakinda

2011-06-02T21:41:00.000-07:00

foto,Frederikha Lau, S. Pd

Habeleng ON-Keluarga Besar SMK Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Yayasan Kemah Injil Indonesia Daerah (Yakinda) Alor boleh bernafas legah. Pasalnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Alor telah memberikan rekomendasi kepada SMK milik Yakinda Alor yang didirikan dua tahun silam untuk proses ijin pendirian sekolah.

Demikian disampaikan Ketua Yakinda Alor Efraim Lakafa, S.Pd kepada media ini di Habeleng (09/04/11) lalu. “Yakinda mengucapkan terima kasih kepada Pemkab Alor dalam hal Bupati, DPRD, Dinas Pendidikan dan Pengawas SMK/SMA yang telah membantu dan memberikan dukungan, sehingga diberikannya rekomendasi sekaligus ijin operasional, kepada SMK Yakinda pada tanggal 13 Januari 2011 dan SMP Yakinda pada tanggal 31 Maret 2011. Dengan dikeluarkan ijin operasional SMK Yakinda, tentunya tahun pelajaran 2011/2012 siswa kelas tiga akan mengikuti ujian sekolah dan ujian nasional,” kata Lakafa.
Lakafa menambahkan, pihaknya juga masih meminta perhatian Pemkab Alor untuk penambahan gedung, tenaga pengajar serta sarana dan prasarana lainnya. “Tenaga pengajar sementara ini masih bersifat suka rela. Tenaga sukarela ada 18 orang, kalau ada perhatian Pemkab kedepan maka bisa penambahan lagi untuk SMP dan SMK Yakinda”, pinta Lakafa berharap.
Berikut petika surat rekomendasi SMP Yakinda, Nomor: 400/170/2011. Yang bertanda tangan dibawah ini, Nama Drs. Simeon Th. Pally, Jabatan Bupati Alor, Alamat Kalabahi. Dalam rangka Pelaksanaan Krida II Trikrida Kabupaten Alor khususnya Bidang Pendidikan Sekolah, maka dengan ini Pemerintah Kabupaten Alor memberikan rekomendasi kepada Yayasan Kemah Injil Indonesia Daerah (Yakinda) Alor. Lokasi Habeleng, Kelurahan Welai Barat Kecamatan Teluk Mutiara untuk Proses Izin Pendirian Sekolah. Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Kalabahi 31 Maret 2011, Bupati Alor Drs. Simeon Th. Pally. Tembusan kepada Gubernur NTT di Kupang, Ketua DPRD Kabupaten Alor di Kalabahi, Ketua Yakinda Alor di Kalabahi dan arsip. Sedangkan rekomendasi SMK Yakinda, Nomor: KSR 400/88/2011. Yang bertanda tangan dibawah ini, Nama Drs. Simeon Th. Pally, Jabatan Bupati Alor, Alamat Kalabahi. Dengan ini memberikan rekomendasi kepada Yayasan Kemah Injil Indonesia Daerah (Yakinda) untuk melaksanakan operasional sekolah, dalam rangka peningkatan sumber daya manusia yang merata baik secara fisik maupun mental. Untuk kemajuan khususnya di bidang pendidikan. Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Kalabahi 13 Januari 2011, Bupati Alor Drs. Simeon Th. Pally.
Rekomendasi ini disampaikan kepada Gubernur NTT di Kupang, Ketua DPRD Kabupaten Alor di Kalabahi dan Ketua Yakinda Alor di Kalabahi.
Sementara itu kepala SMK Yakinda Frederikha Lau, S.Pd mengatakan, sekolah yang dipimpinnya ini memiliki program keahlian agrobisnis pertanian. Dia mengatakan jumlah siswa saat ini mencapai 29 orang, sementara untuk SMP dengan diterbitkannya rekomendasi ini, maka tahun pelajaran 2011/2012 sudah bisa menerima siswa baru. +++ joka

Alor Bahas Ranperda Pertambangan

2011-06-02T21:39:00.000-07:00

Masyarakat Lewalu-Alor Tangkap Hiu Raksasa

2011-06-02T21:36:00.000-07:00

foto, HIU RAKSASA: Ikan Hiu Raksasa yang terjaring dalam rakit nelayan

Kalabahi ON-Masyarakat Desa Lewalu,Kecamatan Alor Barat Laut (ABAL), Kabupaten Alor menangkap seekor ikan hiu raksasa diwilayah laut perairan desa itu. Hiu raksasa dengan kulit dasar hitam bermotif macam tutul tersebut, memiliki panjang 7 meter dengan lebar badan sekitar 1,5 meter.

Nelayan Lewalu, Ahmad Muring di Pantai Lewalu, Rabu (13/4/2011) saat bersama masyarakat lainnya yang tengah memotong daging ikan hiu tersebut mengungkapkan, ikan hiu raksasa tersebut dilihatnya sekitar pukul 05.00 wita, saat ikan tersebut terperangkap masuk dalam rakitnya (orang kupang bilang bagan).
Ikan ini, kata Muring, tengah mengejar gerombolan ikan kecil di perairan disekitar rakit tersebut. Ikan hiu ini biasanya memangsa ikan-ikan kecil untuk hidupnya.
Muring mengatakan, ikan tersebut karena sudah masuk dalam rakitnya akhirnya merusakkan pukat raksasanya.
Dirinya bersama dengan sejumlah nelayan lainnya, jelas Muring, langsung menombak ikan ukuran paus anak tersebut. Setelah menombak, mereka langsung memotong kepala ikan hiu itu, dan mengancu ekornya. Kemudian ikan tersebut dinaikkan ke permukaan laut, lalu diikat bagian tubuhnya yang digandeng dengan drum, selanjutnya ditarik dengan dua perahu motor ke pantai.
Menurut Muring, saat drama penangkapan ikan raksasa tersebut tanpa ada perlawanan. Tetapi ketika ikan itu dikeluarkan dari pukat, ikan tersebut meronta-ronta hingga menenggelamkan dua buah drum yang diikat gandeng dengan tubuh ikan tersebut.
Muring mengatakan, warga masyarakat di Lewalu dan sekitarnya merasa heran dengan keberadaan ikan besar tersebut yang masuk hingga perairan teluk. Pasalnya, ikan-ikan seperti itu biasanya hanya ditemui di laut lepas.
“Ada ikan sejenis ini tetapi bukan paus. Ikan tersebut ukurannya lebih besar, bahkan di punggungnya sudah tertancap bunga karang. Tapi itu hanya bisa ditemui dilaut lepas,”ungkap Muring.
Muring mengatakan, peristiwa penangkapan ikan besar di wilayah laut Lewalu dan sekitarnya oleh nelayan baru kali ini terjadi. Sehingga kejadian ini menjadi heboh, dan menjadi perhatian banyak orang.
Muring menambahkan, ikan yang telah dibunuh tersebut, dagingnya di potong-potong dibagikan kepada masyarakat untuk dimakan.
“Tadi kita potong, pikir kulitnya atau ekornya bisa dijual. Ternyata kulit ikan ini tidak berurat. Kalau dikupas kulit, dagingnya juga terbawa. Jadi kita tidak bisa dapat kulitnya,” jelas Muring.
Ditanya apakah diketahui jenis ikan itu dilindungi, Muring mengatakan, masyarakat tidak mengetahui bahwa ikan tersebut harus dilindungi. “Kami kalau tahu ikan itu dilindungi, maka kami akan lepas,” tandas seorang nelayan lainnya.

Hiu Paus di Lindungi
Petugas dari WWF Solor-Alor, Khaifin yang berada di pantai Lewalu mengatakan, ikan yang ditangkap nelayan Lewalu tersebut adalah ikan hiu paus atau sering masyarakat menyebutnya hiu bodoh atau bahasa inggrisnya whale Shark. Ikan ini nama spesiesnya, Rhincodon typus.
Khaifin menjelaskan, dilihat dari ukuran ikan yang ditangkap nelayan tersebut, dikategorikan ukuran medium bukan besar. Sebab masih ada hiu seperti ini yang ukurannya lebih besar.
“Ukuran maximum ikan ini 12,65 meter dengan berat 36 ton. Masa hidup ikan tersebut 70 tahun, dan termasuk jenis ovovivipar (bertelur beranak/telur-menetas di dalam tubuh),” jelas Khaifin.
Khaifin mengatakan, ikan hiu tersebut saat ini terancam punah, sehingga secara hukum dilindungi. Ikan ini sifatnya jinak atau tidak buas. Biasanya berada dilautan lepas.
Makanan ikan tersebut, ungkap Khaifin, yakni planton atau telur ikan. Makanya ikan ini selalu berada di dekat gerombolan-gerombolan ikan kecil.
Khaifin minta kepada masyarakat, khususnya nelayan. Jika ke depan menemukan ikan seperti itu jangan tangkap atau bunuh, tetapi dibiarkan saja atau dilepaskan kembali ke laut. ++ pk/mw

Masyarakat Desa Munaseli Mengeluh Soal Pembagian Beras Raskin

2011-06-02T21:18:00.000-07:00

LEGENDA ASAL MULA PADI

2011-06-02T05:12:00.000-07:00

*. cerita rakyat kab. Ende

Foto: Salah seorang penyuluh pertanian sedang berada di tengah sawah.

Konon, Adalah dua bersaudara bernama Bobi dan Nombi. Keduanya yatim-piatu dan tunawisma. Untuk menyambung hidup keduanya mengemis ke sana ke mari. Ndoi, janda yang tinggal di Monikuru beriba hati lalu merawat kedua anak itu. Kedua anak laki dan perempuan itu dipelihara dan dimanjakan oleh Ndoi bagaikan anak kandungnya sendiri. Tibalah masa kemarau yang amat panjang. Oleh karena lamanya musim kemarau itu, banyak orang terancam kelaparan. Kemarau yang luar biasa itu dipertanyakan oleh masyarakat kepada Mosalaki sebagai ketua adat. Kemudian disimpulkan pula oleh masyarakat bahwa kemarau panjang yang mengancam itu akibat adanya kesalahan dan dosa warga masyarakat pula. Dosa perzinahan menjadi tumpuan kesalahan paling krusial yang berakibatkan kelaparan sebagian besar masyarakat karena kekeringan yang berkepanjangan itu. Setelah diusut - usut, masyarakat menduga bahwa Bobi dan Nombi-lah yang karena hidup secara liar itu telah melakukan perbuatan mesum (incest), padahal keduanya sekandung. Pembelaan janda Ndoi pun tak membuahkan hasil meyakinkan masyarakat untuk melindungi Bobi dan Nombi. Atas perintah Mosalaki, "tuan tanah", Bobi dan Nombi segera akan ditangkap. Namun entah kenapa kedua anak itu tiba - tiba saja menghilang bak ditelan bumi. Masyarakat pun terus mencari kedua anak itu keberbagai penjuru kampung. Beberapa hari kemudian, masyarakat menemukan kedua anak itu dibawah lereng keli Nida dan mengejar kedua anak itu secara bersama-sama sambil menghunuskan senjata tajam seperti, parang, panah dan lain sebagainya. Beberapa saat setelah pengejaran, kedua anak itu pun tertangkap dalam keadaan bersimba dara akibat terkenah senjata tajam. Lalu oleh masyarakat, kedua anak itu dibawa ke puncak Gunung Kelinida, sebuah gunung yang terkesan angker dan jarang didatangi orang. Bobi ditempatkan di bagian timur sedangkan Nombi ditempatkan di sisi barat. Perjaka dan dara yang yatim piatu itu dibunuh dan dicincang sebagai silih dan tebusan atas dosa dan kenistaan mereka dengan harapan hujan segera turun membasahi bumi yang sedang gersang itu. Namun, setelah lama mengorbankan kedua anak yatim piatu itu, hujan tak kunjung datang jua. Bahkan kemarau semakin garang saja. Mosalaki, "Tuan Tanah" beserta seluruh warga kampung semakin gelisah. Mereka semua khawatir, jangan sampai Bobi dan Nombi yang tidak berdosa itu hidup kembali. Pada suatu hari Mosalaki memanggil seluruh warga untuk bermusyawarah lagi. Mereka bersepakat untuk menengok kembali jenazah Bobi dan Nombi yang dicincang di puncak Gunung Kelinida. Sebab, mereka semakin bingung saja karena Hujan pun tak kunjung datang. Berangkatlah orang-orang sekampung ke puncak Gunung Kelinida. Setibanya di puncak Gunung Kelinida yang datar itu, tampaklah hamparan tanaman serupa ilalang yang berbuah lebat dan menguning matang. Tanaman itu tepat di lokasi pembunuhan Bobi dan Nombi. Tanaman sejenis itu belum pernah mereka lihat. Akhirnya, mereka sepakat untuk membawa pulang dan merahasiakan "bulir-bulir rumput ilalang" itu. Setelah dikupas oleh Ndale dan Sera, tampaklah biji-bijian yang berwarna putih dan merah yang diasosiasikan oleh mereka penjelmaan daging dan darah Bobi dan Nombi. Walaupun demikian, setiba mereka semua di kampung, tidak seorangpun yang berani menyantapnya. Setelah bermusyawarah kembali bersama Mosalaki, mereka sepakat agar "makanan" baru yang sudah dikupas itu diuji coba makan oleh janda saja. Dasar perhitungannya, jikalau si janda itu nanti mati keracunan "makanan" baru itu, niscaya kecil resiko dan tidak ada orang yang menuntutnya. Janda Pare pun dipanggil. Pada mulanya Pare enggan dan menolak makan karena Ia juga takut mati. Namun, karena ia diancam oleh Mosalaki dan warga kampung itu, pada akhirnya Pare pasrah dan rela makan dengan syarat, biii-bijian itu harus dikupas dalam jumlah banyak. Dengan demikian, seandainya ia harus mati, ia telah cukup puas menyantapnya. Dengan perasaan yang sangat cemas, percobaan menyantap biji-bijian yang dilakukan oleh Pare disaksikan oleh semua orang. Usai mencicipi segenggam, dua genggam, tiga, bahkan sampai beberapa genggam, wajah Pare justru berseri-seri. Percobaan makan itu diikuti oleh Wole, juga janda sebatang kara yang memang meminta dan menikmati biji-bijian baru itu. Menyaksikan Pare dan Wole makan dengan penuh gembira, orang-orang sekampung itu berminat keras untuk turut menikmati makanan baru itu. Jadilah biji-bijian yang baru itu "menjelma" menjadi makanan utama bagi seluruh masyarakat kampung itu. Kemudian, disusul pula dengan amanat agar tanaman itu ditanam melalui ritual atau upacara khusus sebagai penghormatan dan rasa syukur serta harus diwariskan kepada anak cucu.
Masyarakat di sekitarnya yaitu mereka yang ada di daerah Lise, Mbuli, dan Tenda pun akhirnya mendengar berita yang menggemparkan itu. Mereka segera mencari dan menjejaki asal-muasal makanan baru yang lezat itu. Setelah ditemukan, biji-bijian itu pun dibawa pulang dan diamanatkan juga kepada anak cucu mereka agar cara menanamnya harus dicampuri dengan batu hitam dan emas. Selain itu, pada masa panen usai, makanan itu harus dipestasyukurkan secara adat pula. Dalam pesta panen itu, darah ayam dikorbankan untuk mengenang Bobi dan Nombi. Sebelum pesta syukur panen itu, hendaknya diawali dengan remba ngenda (sumber: Mbete, 1992:13-15; Orienbao, 1992:120-123). Dari berbagai versi sejarah yang masih samar juga menyebutkan secara rinci bahwa; Darah yang berasal dari Bobi dan Nombi menjelma menjadi Beras merah (Pu'u Pare) yang mewakili setiap ritual adat Lio, sedangkan tulang belulangnya menjelma menjadi Ubi kayu dan ubi jalar atau umbi-umbian (uwi kaju dan ndora, rose dll), giginya menjelma menjadi jagung (jawa), rambutnya menjelma menjadi jagung solor (lolo wete) serta jantungnya menjelma menjadi pisang (muku) dan lain sebagainya. Kelinida yang menjadi saksi sejarah juga disebut kelindota. Disebut Keli Ndota karena di gunung (keli) ini telah terjadi pembunuhan terhadap kedua anak manusia dengan cara dicincang (Ndota) menjadi onggokan daging sehingga menjelma menjadi makanan pokok masyarakat Lio.
Perlu diutarakan bahwa selain versi Bobi dan Nombi di atas, masih ada juga versi Ine Pare yang lainnya. Versi bahasa Indonesia ini diterjemahkan dan diringkas dari teks Bobi no'o Nombi edisi bahasa Lio, berbentuk puisi sebanyak enam puluh satu bait karya Mbete (1992). Mitos adalah sastra dan juga sejarah suci yang melandasi kesadaran dan kepercayan kolektif (Dhavamony, 1998:152-153), dalam hal ini sejarah suci dan sastra suci Lio-Ende. Makna yang ada di baliknya adalah bahwa sesuatu yang memiliki nilai tinggi, misalnya nasi, beras, atau Padi dalam komposisi dan pola makanan suatu komunitas etnik tertentu, atau yang secara sosio-fungsional mengandung makna dan nilai tertentu, menjadi simbol dan reprentasi nilai dasar berkorban dan pengorbanan bagi sesama. Dalam konteks ini, pengorbanan yang dimaksudkan adalah pengorbanan sepasang manusia, Bobi dan Nombi, yang rela dibunuh dan dicincang atas dasar fitnahan melakukan perbuatan mesum kendati belum dapat dibuktikan oleh hukum dan peradilan adat. Pengorbanan jiwa-raga mereka dalam konteks mitos ini, yang melalui penjelmaan mistis, jelas dimaknai sebagai berkorban demi kehidupan orang banyak yang kelaparan karena kemarau panjang.
Baik pada versi Bobi dan Nombi maupun versi Ine Mbu, terkandung ideologi atau nilai filosofi dasar kehidupan manusia, dengan pengorbanan menjadi inti pesan, Ideologi itulah yang menjadi dasar atau inti makna dari mitos itu. Dalam kaitan dengan ritual perladangan, teks di atas secara tersurat menyatakan amanat yang terpenting bagi komunitas peladang Lio-Ende. Inti pesannya adalah bahwa sebelum menanam padi, hendaklah ada ritual atau upacara khusus, upacara dengan darah ayam atau hewan korban lainnya yang layak. Dalam persiapan pelaksanaan ritual itu, khususnya ritual penanaman padi ladang, hendaknya batu lambang kesuburan, watu wini digunakan bersama emas dalam wadah benih padi ladang itu.
Selain amanat tentang upacara dan peralatan upacara penanaman padi, batu kesuburan dan emas untuk "dicampurkan"dalam benih padi, yang diwadahi dengan benga, ada pula amanat lain sebagaimana tertera dalam teks di atas. Amanat yang dimaksudkan itu adalah bahwa bagi semua pewaris dan keturunan antargenerasi, pi welu pi hendaklah saat melaksanakan tahapan upacara itu: mulai tahapan penanaman, tahapan pemeliharaan atau panen perdana, dan tahapan pemanenan akhir, secara tegas diperintahkan agar upacara itu dilakukan secara teratur setiap tahun sesuai dengan tata cara atau prosedur tetap dan baku . Upacara atau ritual padi itu dimaksudkan dan ditujukan untuk mengenang dan menghormati Bobi dan Nombi atas jasa-jasa dan terutama pengorbanan mereka. Mereka dengan rela dan ikhlas, kendati difitnah, dibunuh dan dicincang, hancur, dan "menjelma" serta bertumbuh menjadi tanaman padi; tanaman yang kemudian dapat dibudidayakan, dikembangbiakkan, dan terutama menjadi makanan pokok bergizi tinggi yang paling lezat di antara makanan lainnya. Lebih daripada itu, makanan itu pula yang memiliki fungsi dan nilai sosial-budaya tertinggi bagi komunitas peladang Lio-Ende. Gambaran Singkat tentang Ritual Perladangan Berdasarkan bukti-bukti arkeologis, padi dan sejumlah tanaman biji-bijian adalah tanaman liar musiman atau tahunan yang berasal dari Cina tengah ( Bellwood , 2000: 353). Kajian varietas modern memperiihatkan bahwa padi memiliki kepekaan terhadap panjang-pendeknya siang (photoperiod) dan kekuatan sinar matahari (0ka, 1988, dalam Bellwood , 2000). Dengan demikian pembudidayaannya, khususnya penanaman disesuaikan dengan kondisi klimatologisnya. Selain dimensi alam, bagi komunitas peladang Lio-Ende, penanaman padi khususnya, dan semua tanaman hortikultura asli umumnya, tidaklah dilakukan begitu saja ketika datang musim hujan. Berdasarkan amanat di ataslah mereka selalu taat melakukan ritual-ritual dalam lingkaran hidup perladangan, seperti juga dalam lingkaran hidup manusia sejak lahir, dewasa, menikah, dan meninggal kendati ritual dalam kehidupan manusia dewasa ini sudah semakin sirna.

Ritual Adat
Dalam masyarakat adat dan kebudayaan Lio-Ende, ritual adat, baik dalam lingkaran hidup manusia maupun lingkaran hidup perladangan, ritual sebagai konsep budaya diekspresikan atau diungkapkan secara verbal nggua bapu. Mbete et.al (2006) secara singkat telah memperkenalkan dan memerikan sejumlah ritual, upacara, dalam kehidupan masyarakat Etnik Lio-Ende. Dalam lingkaran dan peredaran tahun adat, tata waktu juga ada dalam kalender adat dengan pilahan waktu dalam satuan bulan. Pembagian waktu dengan satuan bulan itu tetap berkaitan dengan kosmologi mereka, dengan alam (tana watu), musim hujan dan musim panas sehingga bulan dan matahari tetap menjadi patokan waktu. Kendati banyak perubahan, pada dasarnya pelaksanaan ritual perladangan masih tetap ada dalam kehidupan perladangan masyarakat Lio-Ende. Sumber dan landasan ideologi kolektif mereka, demikian juga amanat leluhur mereka tetap dimiliki dan diyakini, setidak-tidaknya oleh generasi tua dan kalangan elite tradisional yakni para Mosalaki. Landasan ideologis ritual perladangan khususnya memang berkaitan dengan filsafat hidup yang bersifat kosmologis, Alam, khususnya lahan 'tana watu' dalam arti khusus adalah kekuatan dan sumber daya yang harus dipelihara dan dihormati, apalagi dalam persepsi masyarakat setempat, Tana-Watu adalah simbol atau tanda persekutuan yang mesrah antara tana ‘tanah’ dan watu ‘batu’, masing-masing sebagai simbol perempuan (tana) dan laki-laki (watu) dalam paduan Tubumusu Lodonda. Itulah juga sebabnya, tanah atau lahan garapan dipelihara sebaik-baiknya. Alam dengan sumberdaya adalah kekuatan yang bersifat "adikodrati", melampaui kekuatan manusia dan merupakan pancaran kekuatan dan kemahakuasaan Du'a Ngga'e, Du'a Gheta Lulu Wula, Ngga'e Ghale Wena Tana. Selain berkaitan dengan amanat dalam mitos Ine Pare, ritual perladangan justru berkaitan dengan kedahsyatan kekuatan dan kekuasaan Du'a Ngga'e dengan sejumlah sapaan lokal. Dalam konteks ini, setelah penghormatan dan pemeliharaan keserasian hubungan dengan Sang Khalik, Du'a Ngga'e, dan dengan para leluhur, Embu Mamo Ku Kajo dalam dimensi vertikal, di sisi lain pemeliharaan dan pemulihan hubungan dengan sesama dalam dimensi horizontal (soliditas, integritas, dan solidaritas kelornpok kekerabatan), merupakan makna dan fungsi dasar ritual dalam lingkaran hidup perladangan tradisional Lio-Ende.
Ritual perladangan berlangsung beberapa kali dalam setahun, berawal dari pembukaan hutan untuk ladang baru (ngeti uma atau Pura uma ndu'a), penolakan bala (hama dan penyakit, joka ngola atau joka ju), penanaman perdana, panen perdana, syukur keberhasilan panen, yang di antaranya juga diselingi dengan ritual-ritual khusus yang bervariasi antar sub etnik atau antarwilayah tanah ulayat. Berkaitan dengan mitos di atas, makna, prosedur, dan sarana atau perlengkapan utama memang harus dipenuhi dan prodedurnya dipatuhi. Sehubungan itu, batu kesuburan sebagai penerusan tradisi megalitik dan penggunaan emas, merupakan keharusan dalam ritual perladangan itu. Prosedur dan tata cara memang dipedomani oleh para mosalaki sesuai dengan struktur dan fungsi masing-masing. Keabsahan ritual justru di prasyaratkan dengan penggunaan benda-benda tersebut selain tata urut yang baku . Budaya Perladangan dan Khazanah Hortikultura Budaya Perladangan Sekilas Lintas Seperti telah diuraikan secara singkat di atas, lebih dari 85% masyarakat Lio-Ende umumnya adalah petani (RPJM Kabupaten Ende, 2006), dan sebagian besarnya adalah peladang. Mengolah lahan dalam konteks budaya perladangan oleh komunitas peladang Lio-Ende dikenal dengan ungkapan Kema Bene atau Gaga Bene. Lebih luas lagi kultur perladangan yang menggunakan sistem terpadu (integrated system) dengan adanya beternak ayam, babi, kambing itu ditopang oleh nilai-nilai dan etos kerja yang terwaris antargenerasi. Nilai-nilai dan etos kerja itu tersirat dalam ungkapan paralelisme: Gaga bo'o kewi ae, kema noe wesi nuwa "keberhasilan berladang dan mengolah nira, budi daya ladang dan keberhasilan beternak", sedangkan etos kerja tersirat di balik ungkapan: (muri dau kema) raka (h)kungu dubu raka lima bita (hidup harus bekerja) hingga tangan berlumpur dan kuku menumpul). Selanjutnya, dalam menggunakan waktu secara efektif, hendaklah poa buga mila walo "bekerjalah sepagi dini hingga sore hari". Ungkapan yang menyiratkan etos kerja itu memang dewasa ini lebih dikenal oleh generasi tua, apalagi etos kerja itu selalu mengacu pada perladangan atau pertanian yang sudah mulai kurang diapresiasi oleh kaum muda. Perubahan memang telah terjadi, dalam arti nilai kerja ladang bergeser dari sebagian generasi muda Lio-Ende, namun, sumber daya ladang itu tetap menjadi andalan selain penyediaan lapangan kerja alternatif baru hasil pendidikan. Ladang atau lebih akrab disebut uma (huma), jamaknya uma-rema, sampai kapanpun tetap menjadi andalan masyarakat di Kabupaten Ende bahkan juga sebagian besar masyarakat Nusantara. Mereka tetap mengolah lahan di tanah-tanah warisan leluhur mereka. Ladang mereka bermula dari lahan atau kaplingan (ngebo) yang dihutankan selama empat-lima tahun setelah menjadi uma, ditanam dengan padi, jagung, sorgum, kacang-kacangan, sayur-sayuran, umbi-umbian, dan setelah tiga-empat kali ditanam, dihutankan kembali. Hortikultura, dengan tetap menjadikan padi ladang sebagai tanaman utama itulah yang selalu diupacarakan pada setiap tahapannya sejak pembukaan hutan pertama kali. Pada umumnya para peladang Lio-Ende hingga kini tetap mengolah ladang dan membudidayakan padi, jagung, dan sorgun. Ketiga tanaman itu, selain ubikayu dan pisang menjadi makanan pokok, di samping jewawut dan kacang-kacangan serta umbi-umbian (uwi, rose, suja, ndelo) dan sebagainya. Singkong, ketela pohon, atau ubikayu, dalam sejumlah varietasnya pada umumnya menjadi tanaman penutup sebelum dihutankan kembali. Tanaman tahunan seperti kelapa (nio) dan enau (moke) penghasil gula aren dan arak (moke dan tutu moke) juga menjadi sumber daya pangan dan ekonomi pula. Baik kelapa maupun enau menjadi tanaman penghasil pangan dan komoditas yang cukup dapat diandalkan jika dibudidayakan dengan menggunakan teknologi. Khazanah Tanaman Hortikultura Lio-Ende Berdasarkan pengamatan dan hasil wawancara dengan sejumlah peladang tua di lapangan, diperoleh informasi bahwa tanaman semusim, baik padi ladang, jagung, sorgum, maupun aneka kacang-kacangan, dulu banyak varietas atau jenisnya. Namun, kini banyak di antara tanaman itu yang sudah menghilang dari ladang. Jewawut, wete, sudah menghilang dari ladang-ladang, padahal jewawut dulu menjadi tanaman "penjaga atau pengawal dari gangguan hama " bagi tanaman utama padi ladang bersama wijen putih dan hitam (doba dan lenga). Wijen adalah bahan pembuat sambal dan pelapis kue yang cukup potensial menjadi komoditas. Patut disayangkan karena perubahan pola tanaman itu telah menghilangkan jenis-jenis tanaman tersebut. Demikian juga dulu, selain ketela pohon, sejumlah jenis umbi-umbian yang lesat (uwi dalam aneka jenisnya) yang merupakan cadangan pangan dan menjadi isi lumbung dalam tanah, kini mulai menghilang, kecuali keladi yang masih tampak merana. Hadirnya tanaman komoditas baru (cengkeh, kakao, kemiri, vanili) dan kebijakan pangan nasi nasional telah mengubah pola tanam masyarakat lokal di Kabupaten Ende. Jatah beras orang miskin, raskin, lebih memanjakan lagi Orang Lio-Ende, khususnya generasi muda. Sebelum memapark aneka jenis dan varietas tanaman hortikultura asli, padi ladang sebagai primadona tanaman perladangan tradisional yang padat ritual dan sarat makna itu perlu dijelaskan secara khusus, Terlepas dari mitos yang diyakini oleh komunitas peladang Lio-Ende, padi ladang Lio memang merupakan fenomena kultural yang menarik untuk dikaji. Seperti yang diuraikan oleh Sarenbao (1992), wilayah Lio, memang dihipotesiskan menjadi asal-muasal tanaman padi ladang. Kendati bersifat mitis, realitas di lapangan dapat dijadikan dasar untuk memperkuat derajat kebenaran pernyataan itu. Budaya dan budi daya padi ladang di Lio, tergolong tua budaya padi itu, dapat dimaknai dari rumitnya ritual padi sebagai tanda penghormatan dan atau penghargaan pada jenis tanaman karena memang menjadi makanan pokok urutan teratas. Menikmati nasi sebagaimana juga banyak bangsa di dunia, tidaklah hanya demi kepenuhan kalori dan gizi. Menikmati nasi memberikan kepuasan tertinggi, apalagi dalam konteks sosial-budaya. Betapa tingginya posisi nasi dari beras yang juga harus ditumbuk tangan (manual), bukan penyosohan, dan berasal dari padi ladang asli, itulah yang paling layak disuguhkan saat ritual pati ka, "upacara pemberian santapan khusus bagi leluhur ketika ada pesta adat". Hal yang sama dalam kehidupan sosial, juga hanya nasi pula yang layak disajikan kepada tamu agung.
Padi ladang memang menempati tempat terhormat dalam konteks perladangan sebagaimana saratnya nilai ritual yang disandangnya. Ritual perladangan tetap berpusat pada padi ladang asli milik warga komunitas peladang Lio-Ende. Benih padi yang akan ditanam, wini pare, sebelum ditanam harus disandingkan dengan emas, sebagaimana amanat mitos Ine Pare dalam sastra suci Bobi dan Nombi. Saat menanam pun diperlakukan dan disikapi dengan penuh hormat. Sikap ini jelas sangat berbeda ketika peladang menanam jagung, kacang, dan tanaman-tanaman pengiring lainnya. Sebagai pusat dan lokasi asal-muasal padi lokal, kenyataan di dalam perladangan dan komunitas peladang Lio pun mendukung kebenaran pernyataan tersebut. Dalam konteks perladangan Lio, varietas padi ladang cukup banyak. Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, ada belasan jenis padi lokal. Berikut nama-nama jenis padi ladang asli yang dimaksudkan itu. Ada (1) pare ndale, (2) pare rebo (induk padi khusus bagi para tetua adat, mosalaki), (3) pare laka, (4) pare menge, (5) pare Jcobo mota, (6) pare taki, (7) pare mufa lo'o, (8) pare mufa ria, (9) pare maru, (10) pare kea, (11) pare mboka rawa, (12) pare nggondo, (13) pare ndota, (14) pare sera, (15) pare kaja, dan (16) pare raja, Baik bentuknya, karena ada yang bulat, bulat panjang, dan bulat lonjong, pipih, dan di antaranya berekor, maupun aroma rasanya juga berbeda-beda. Disebut pare menge misalnya karena rasa nasi dari jenis ini sangat gurih dan lezat, seperti halnya juga pare maru. Jenis pare menge inilah yang sudah dibudidayakan oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Ende sejak beberapa tahun silam. Di sisi lain, jenis pare maru dijadikan juga seni wena, yaitu jenis bibit padi yang ditanam di pangkal ladang. Selain ke-16 jenis itu, diduga masih ada jenis varietas yang belum diidentifikasi lebih lanjut. Banyaknya jenis padi ini dapat dihipotesiskan sebagai hasil persilangan antarjenis secara alamiah sehingga menghadirkan jenis-jenis varietas sebanyak itu. Pembiakan alamiah itu jelas terjadi jika di suatu lokasi memang tersedia lebih dari dua varietas.

Varietas Padi
Pengenalan atau tingkat kedekatan serta perlakuan teradap varietas padi ladang juga berbeda-beda. Hal ini terkait dengan klen atau keluarga batih. Dalam komunitas peladang Lio, setiap klen (Clan) hanya boleh menanam satu jenis padi utama, selain seniwena. Yang dimaksudkan ialah bahwa suatu keluarga besar atau keluarga batih, hanya memilih varietas satu jenis padi saja sebagai bibit (wini) misalnya pare laka saja, atau pare ndale saja untuk dijadikan benih padi turun-temurun. Penggantian bibit atau wini haruslah dengan ritual tertentu. Dalam kepercayaan komunitas peladang Lio, jika (1) tanah atau lahan subur misalnya pada penanaman perdana atau tahun pertama setelah pembukaan hutan baru, yang dalam ungkapan setempat dikenal dengan uma ndu'a dan (2) hujan pun turun secara teratur dan memadai, namun terjadi gagal panen, misalnya kena hama dan penyakit, kegagalan itu selalu dikaitkan dengan kesalahan prosedural adat penanaman, atau ada sebab-sebab lainnya. Tidak hanya padi lokal asli yang banyak jenisnya. Sorgum pun demikian. Sorgum atau juga disebut jagung solor, karena diduga berasal dari Pulau Solor (Lembata), yang dalam bahasa Lio disebut lolo, juga banyak varietasnya yakni: (1) lolo telo leko, (2) lolo kowe, (3) lolo mite, (4) lolo poe, (5) lolo wete, (6) lolo pega, dan (7) lolo nggalo (lolo mera). Jagung atau jawa dalam bahasa Lio-Ende, juga ada beberapa jenis: jawa nggela, jawa taki, jawa polo, jawa lo'o (berumur dua bulan dan ditanam di sekitar batang kayu yang sudah lapuk atau hangus), dan jawa moni. Sorgum dan jagung adalah tanaman pelindung dan pendamping padi ladang pula. Jikalau jagung ditanam paling awal, tentunya setelah ritual po'o, sorgum (lolo) ditanam serempak dengan padi ladang bahkan benihnya (wini) dibaurkan bersama benih padi ladang dalam ukuran tertentu. Bersama padi ladang itulah padi dan sorgum ditanam atau ditugal sekaligus dalam satu lubang. Jikalau jagung dipanen lebih awal karena memang ditanam terlebih dahulu setelah remba dalam ritual sepa atau pesa uta, sorgum justru dipanen pada urutan terakhir. Selain batangnya memang lebih tinggi dan lebih besar, tanaman ini juga menjadi pelindung dan pengaman padi yang dipanen terlebih dahulu. Setelah panen padi dan sorgum, dan jikalau hujan musim kemarau turun agak teratur, biasanya para peladang menanam, tedo, kembali jagung musim panas (jawa leja). Hasilnya memang tidak seberapa banyak namun cukup untuk pelengkap ladang dan sedikit penambah persediaan pangan. Jenis biji-bijian yang merupakan kelompok makanan pokok, kendati sejak dahulu tidaklah popular, adalah pega. Patut disayangkan pula karena tanaman ini juga sudah menghilang di banyak ladang rakyat. Komunitas peladang Lio-Ende juga kaya dengan warisan kacang-kacangan, baik dijadikan sebagai bahan pencampur jagung, nasi, dan sorgum maupun ada jenis untuk bahan sayuran. Menurut informasi yang digali "'melalui wawancara, sejumlah jenis kacang-kacangan, termasuk nggoli, dhomba, dan fesa, mulai menghilang dari perladangan. Selain jenis tanaman penghasil biji-bijian untuk dimakan, utamanya padi yang tentunya dalam konteks ini padi ladang asli, jagung dan sorgum yang masing-masing dengan sejumlah varietasnya, ada pula jenis pangan yang berasal dari umbi-umbian. Ubikayu, (singkong, ketela pohon) atau di Lio-Ende disebut uwikaju, memang tanaman rakyat yang sangat umum di manapun. Akan tetapi, peladang Lio-Ende juga telah lama dan berpengalaman membudidayakan sejumlah varietas ubikayu, baik karena hasil persilangan lokal maupun hasil persilangan dengan ubi dari luar seperti uwikaju bogo (berasal dari Bogor ). Jikalau di Nuabosi, Ende, yang karena tekstur tanah dan iklimnya menghasilkan jenis ubikayu unggul karena kelezatannya, di sejumlah lokasi ladang di Lio pun ditemukan sejenis ubikayu yang tidak kalah pula lezatnya. Aneka pisang juga merupakan khazanah tanaman perladangan setempat. Cukup banyak jenis pisang, dengan branga (seperti juga brangan di Medan dan Toraja kendati beda citarasanya) sebagai primadona. Pisang atau muku dalam bahasa Lio-Ende juga banyak jenisnya. Ada muku branga, muku ma, muku pundi, muku lela, muku api mera, muku api meta, muku susu, muku ae, muku bela, muku jambo, muku raja, muku pusu iwa, muku telo, muku fole, muku sosa, muku penggi (batangnya dapat dijadikan sayur atau lojo). Sa'o Pu'u 'Rumah Adat' sebagai Pusat Kebudayaan Lokal Sesuai dengan nama yang disandang yakni rumah adat atau dalam bahasa Lio-Ende diwadahkan dalam istilah- istilah: Sa'o Pu'u, Sa'o Ria, Sa'o Ria Tenda Bewa, memang merupakan pusat kebudayaan, dalam konteks ini jelaslah kebudayaan lokal Lio-Ende. Memang benar bahwa sebagian besar ritual dalam lingkaran hidup perladangan berlokasi juga di luar rumah adat, bahkan juga di luar kampung. Ritual wira barajawa (atejawa, 'mencabik kulit jagung muda'), bagi komunitas Golulada, Detusoko misalnya, juga dilaksanakan di salah satu lokasi di kampung. Demikian pula sejumlah ritual lainnya dalam lingkaran kegiatan perladangan komunitas peladang Lio-Ende terjadi atau terlaksana di luar Sa'o Pu'u. Akan tetapi, semua ritual baik ritual dalam lingkaran kehidupan manusia maupun dalam lingkaran kehidupan perladangan tradisional selalu berpusat pada rumah adat, berawal dari Sa'o Pu.'u, dari Sa'oria Tendabewa. Konsep sa'o pu'u saja sudah mengandung makna konotasi bahwa segala rencana, kesepakatan, putusan, rancangan, bahkan gagasan baru saja pun selalu berawal dari sa'o pu'u. Sebab, sebagaimana tradisi terwariskan, untuk menentukan waktu, nelu, pelaksanaan ritual apa pun seperti: ngeti uma, pesa uta, mbama, mi are, jokaju, kapena, ru'e (h)kibi, secara prosedural keadatan justru harus diadakan di sa'o pu'u, diprakarsai oleh mosalaki pu'u sebagai pemimpin dan tetua adat inti, juga sebagai sulung dalam keluarga atau klen (clan) itu. la memulai dengan mengundang mosalaki, tukesani, dan aparat adat lainnya yang terkait dengan jenis ritual itu. Di sa'o pu'u pula mereka bermusyawarah, berembug, memutuskan, dan mengumumkannya kepada khalayak. Untuk musyawarah besar, kompleks sa'o pu'u, dalam hal ini keda digunakan untuk persidangan tersebut. Sa'o pu'u adalah juga pusat kebudayaan pula berkaitan dengan sejumlah aktivitas dan aktualitas nilai-nilai budaya. Seperti telah disinggung di atas, kegiatan nelu yakni musyawarah dan mufakat untuk menentukan waktu ritual, atau juga so bhoka au, yang tentunya berlaku Untuk seluruh peladang dan kerabat dalam wilayah tanah persekutuan tertentu dilakukan di kompleks sa’o pu’u. pertemuan atau rapat adat resmi itu dipimpin oleh mosalaki pu’u, atau ria bewa, atau oleh sejumlah penguasa inti dalam struktur lembaga mosalaki. Biasanya, mosalaki pu’u memohon izin atau mea nosi terlebih dahulu kepada leluhur mereka seraya mempersembahkan rokok asli (mbako wolo) dalam jumlah tertentu, juga arak asli dengan wadah asli pula, atau juga makanan bagi leluhur mereka. Permohonan itu dituturkan dengan bahasa waga, ungkapan paralelisme sesuai dengan tujuan ritual dan dilakukan di sudut kanan rumah adat dan di depan Du’a Bapu. Dalam situasi dan hal yang berbeda, di sa’o pu’u pula warga pisah kekerabatan, baik dari keturunan laki-laki maupun keturunan perempuan (ana embu) berkomunikasi dan memohon doa restu leluhur, bahkan juga berkomunikasi dengan kekuatan dan kekuasaan adikodrati (supernatural), yang masyarakat Lio-Ende menyapanya sebagai Du’a gheta lulu wula, Ngga'e ghale wena tana. Menjelang perang untuk mempertahankan harta warisan atau menyelesaikan sengketa apapun, dengan kerabat atau pihak luar, memohon restu di sa’o pu’u merupakan adat dan tradisi.
Sa’o pu’u ataupun sa’oria tenda bewa pula yang menjadi pengayom dan pelindung, tidak saja dalam konteks bencana secara fisik maupun secara nonfisik. Bagi Orang Lio-Ende, sa’o pu’u adalah simbol yang menyatukan mereka, wadah yang mendekatkan mereka, lokasi yang memulihkan kembali kohesivitas mereka dari kekuatan pemecah belah. Sa'o pu'u adalah wadah yang mendamaikan kembali kekerabatan berkenaan dengan konflik internal, baik harta warisan maupun lahan garapan karena dalam suasana kekeluargaan saat berkumpul, terlebih dalam suasana ritual dan sakral, tuturan dan batuna'u, doa mereka dengan energi ragam bahasa waga berpola paralelisme semantik dihadirkan dan diandalkan. Di sana pula jatidiri mereka dibangun dan dipulihkan sesuai dengan amanat leluhur mereka. Keharmonisan hubungan internal dipulihkan dari silang sengketa dan konflik. Di sa'o pu'u pula kesadaran asal muasal (genetic awarrenes) atau mbe'o pu'u kamu disegarkan kembali. Di sa'o pu'u pula mereka memohon kekuatan dalam menghadapi aneka sengketa eksternal dengan pihak lain berkaitan dengan tanah warisan.
Betapa penting, strategis, dan sentralnya sa'o pu'u atau juga sa'oria tenda bewa, bagi masyarakat Lio-Ende. Keberadaannya menjadi pusat orientasi tidak saja demi kehidupan yang ragawi dan sosial, misalnya sehubungan dengan penegakan keadilan internal soal warisan lahan garapan dan harta lainnya. Sa'o pu'u sebagai pusat kebudayaan adalah juga orientasi hidup yang rohaniah karena seperti yang diuraikan di atas, di sana pula mereka mengalunkan dan bertutur tentang amanat-amanat leluhur mereka yang harus mereka pedomani dan patuhi dalam kehidupan mereka, baik sebagai individu maupun kelompok. Lebih daripada itu, justru di sa'o pu'u pula mereka menjalin dan merakit kembali keserasian relasi yang transcendental dengan dengan Sang Khalik, dengan Du'a Ngga'e, Du'a eo gheta lulu wula, Ngga'e eo ghale wena tana, dan hubungan itu ditandai secara ragawi dengan hadirnya wulaleja di sudut kanan depan rumah hingga ke atap. Itu pula landasan filosofis sehingga banyak sa'o pu'u menjadi keramat, magis, dan sakral, bhisa gia. Sa'o pu'u adalah lambang dan sarana pemersatu, lambang kekuatan rohani, kebanggaan jiwa kekerabatan, penanda keberadaan klen (clan) tertentu yang disebut Tuka kunu, Wewa, Kunu Woe, (mirip dengan wa'u, di Ngada, dan woe dalam rnasyarakat etnik Manggarai dengan mbaru gendang sebagai pusat orientasi mereka). Sebagai pemulih dan penyatu (kembali) keluarga besar, karena pemulihan dan perbaikan (rehabilitasi), pemugaran, apalagi pembangunan kembali secara utuh sa'opu'u, justru disyaratkan melalui musyawarah internal garis pria dan sulung, untuk disepakati, dan kemudian ditetapkan bersama-sama oleh semua anggota kerabat. Kemudian, dalam pelaksanaannya pun sangat diprasyaratkan adanya kebersamaan, kesatuan, dan kekompakan. Itulah secara singkat fungsi dan makna sosial-kultural sa'o pu'u, sa'oria tenda bewa.
Penting dan sentralnya kedudukan dan keberadaan sa'o pu'u, memang disadari oleh semua orang. Akan tetapi, betapa terancamnya keutuhan hidup suatu klen (clan) atau keluarga besar (kunu woe/kunuwuru), jikalau secara ragawi dan nyata keluarga besar atau suatu klen (clan) itu tidak lagi memiliki sa'o pu'u karena rusak, tidak terurus, dan tidak terpelihara. Kerusakan atau kepunahan sa'o pu'u adalah pratanda kerusakan kekohesivan (desintegrasi), kesatuan, kebersamaan, relasi kekerabatan, baik dalam dimensi horizontal dengan aji-ana, faiwai walu ana (h)kalo, maupun dimensi vertikal dengan leluhur dan Du'a Ngga'e. Gejala dan sumber konflik intrakekerabatan, bahkan juga dengan pihak luar, secara kultural bagi Orang Lio-Ende, senantiasa dikaitkan dengan keutuhan, keberadaan, dan fungsi sa'o pu'u, sa'oria tendabewa.

Cerita ini diambil dari Blog Cerita Rakyat yang diposkan oleh Herry

Tujuh penyebab kolesterol tinggi

2011-05-31T07:15:00.001-07:00

Anda memiliki angka kolesterol tinggi? Jika ya, Anda termasuk bagian dari 100 juta orang di Amerika Serikat yang kerap mengalami kolesterol tinggi.

Kolesterol tinggi berasal dari banyak sumber, mulai dari sejarah keluarga, stres hingga jenis makanan Anda. Ingin tahu beberapa penyebab angka kolesterol tinggi, berikut paparannya yang diambil INILAH.COM, dari berbagai sumber;

Diet Anda
Makan terlalu banyak lemak jenuh dapat menyebabkan kolesterol tinggi. Biasanya ditemukan lemak tak sehat dalam makanan yang berasal dari hewan. Daging sapi, babi, anak sapi, susu, telur, mentega, dan keju mengandung lemak jenuh.

Makanan kemasan yang mengandung minyak kelapa, kelapa sawit, kakao atau mentega dapat mengandung banyak lemak jenuh. Anda juga akan menemukan lemak jenuh dalam mentega, minyak sayur, dan sebagian besar kue, kerupuk, keripik, dan makanan ringan lainnya.

Berat badan Anda
Lemak perut Anda tidak hanya buruk bagi kehidupan sosial. Kegemukan yang dapat meningkatkan dan menurunkan HDL triglicerides, atau kolesterol baik.

Aktivitas kerja
Turun dari tempat dudukmu dan bergeraklah! Kurangnya aktivitas fisik dapat meningkatkan LDL atau kolesterol jahat, dan menurunkan HDL atau kolesterol baik.

Umur dan jenis kelamin
Setelah mencapai usia 20, kadar kolesterol Anda alami mulai bangkit. Pada laki-laki, umumnya kadar kolesterol tinggi menetap setelah umur 50. Pada perempuan, kolesterol tinggi tetap cukup rendah sampai mati haid, setelah itu naik ke sekitar tingkat yang sama seperti pada laki-laki.

Kesehatan tubuh
Jangan melewatkan pemeriksaan fisik tahunan Anda, dan pastikan agar dokter menjelaskan risiko penyakit jantung Anda. Memiliki penyakit tertentu, seperti diabetes atau hipotiroidisme, dapat menyebabkan kolesterol tinggi.

Riwayat kesehatan keluarga
Jika ada anggota keluarga mengidap kolesterol tinggi, bisa jadi Anda juga memiliki bakat.

Merokok
Anda pasti sudah tahu yang satu ini. Merokok dapat menurunkan kolesterol baik Anda. Dan rokok dapat membunuh Anda. Jadi mengapa tidak berhenti?

MENGENAL HEPATITIS ( RADANG HEPAR/HATI)

2011-05-31T07:09:00.000-07:00

« GANGGUAN USUS PERUT
HEPATITIS A

Pengenalan penyakit
-Penyakit ini mengakibatkan sel-sel hepar rosak seterusnya menyebabkan hepar tidak dapat lagi menghapuskan pigmen hempedu.
-Kerosakan hepar mengakibatkan pigmen hempedu akan dirembeskan ke dalam usus.
Jenis-jenis hepatitis.
-Terdapat 5 jenis hepatitis iaitu A,B,C,D dan E.
-Untuk hepatitis A dan E ia tidak akan menyebabkan penyakit hepar yang kronik seperti sirosis dan kanser hepar berbanding hepatitis B,C dan D.
Punca penyakit/ faktor risiko:
_Penyakit hepatitis adalah berpunca dari virus.
-Hepatitis A-disebabkan oleh virus HAV.Ia didapati daripada makanan dan minuman yang tercemar.
-Hepatitis B-dibawa oleh virus HBV
-Hepatitis C-disebabkan oleh virus HCV.Ia berpunca dari berkongsi jarum suntikan,pemindahan darah, melalui luka dengan alat peribadi seperti pisau cukur,akupuntur dan tatu.
-Hepatitis D-disebabkan oleh virus HDV.Seseorang itu hanya dijangkiti virus tersebut sekiranya ia pernah mendapat hepatitis B
-Hepatitis E-dijangkiti oleh virus HEV yang didapati oleh makanan yang tercemar.Ia berpunca daripada proses pemindahan darah.
Tanda-tanda simptom
-Demam
-Letih
-Kurang selera makan
-Pening kepala
-Loya dan muntah-muntah
-Pening kepala
-Sakit perut
-Kencing berwarna kuning teh
-Kehilangan berat badan
Langkah pencegahan
-Elakkan berkongsi barang peribadi seperti berus gigi, pisau cukur dan tuala.
-Berhati-hati semasa mengendalikan darah atau cecair tubuh yang terkena pada pakaian anda.
-Kendalikan makanan dengan cara bersih dan selamat.
-Hindari gerai atau restoran yang kotor.
-Tinggalkan aktiviti yang tidak sihat seperti penyalahgunaan dadah dan hubungan seksual secara rambang.